Day: April 7, 2026

Murung Raya, Info Publik – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus menyambut Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di wilayah operasional PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT), Desa Tumbang Bauh, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Selasa (7/4/2026).

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka penggantian plang penguasaan menjadi plang penyitaan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap aset PT. AKT yang diduga terkait pelanggaran hukum di sektor pertambangan dan kehutanan.

Rombongan tiba di bandara PT. AKT menggunakan dua unit helikopter TNI. Hadir dalam rombongan antara lain Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah Pejabat Tinggi dari Kementerian dan Lembaga terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mura, Heriyus menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Pemerintah Pusat melalui Satgas PKH dan Kejaksaan Agung dalam menindak dugaan pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam.

“Pemerintah Kabupaten Murung Raya mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas PKH dan Kejaksaan Agung. Ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan aturan yang berlaku,” ujar Bupati.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah siap bersinergi dengan seluruh aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menertibkan aktivitas pertambangan agar sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Satgas juga mengimbau kepada seluruh perusahaan agar menjalankan kegiatan usaha secara legal dan mematuhi regulasi yang berlaku, serta menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pengelolaan sumber daya alam secara ilegal.

Kehadiran rombongan Satgas PKH juga disambut oleh unsur Forkopimda Kabupaten Murung Raya dan stakeholder terkait lainnya.

(DiskominfoSP_Nof, Rid. Foto: PIKP).

Kontributor Wartawan

Jakarta, Info Publik – Dalam rangka mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya melalui percepatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil, Badan Gizi Nasional (BGN) melaksanakan rapat sosialisasi pedoman teknis tata kelola program makan bergizi gratis di wilayah terpencil, Selasa (7/4/2026).

Hadir dalam kesempatan ini Sekretaris Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Murung Raya (Kab.Mura), Andri Raya yang juga selaku Asisten III Setda Kab.Mura dan staf terkait.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Wakil Kepala BGN, Bidang Operasional Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan di acara penutupan kegiatan dihadiri oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Program MBG adalah salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

SPPG adalah satuan pelayanan yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bergizi.

Bupati Mura melalui Asisten III Setda Kab.Mura, Andri Raya mengatakan dalam hal ini Badan Gizi Nasional, mendorong ketahanan operasional dapur SPPG agar tetap mampu beroperasi dalam berbagai situasi.

“Dorongan tersebut ditegaskan melalui sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Pembangunan SPPG terpencil yang dilaksanakan di balroom Hotel Grand Platinum Jakarta. Pelaksanaan sosialisasi ini sebagai upaya memastikan layanan program makan bergizi gratis tidak terganggu oleh kendala logistik, cuaca, maupun kondisi darurat,” pungkas Andri Raya.

(DiskominfoSP_Nof. Foto; Ist).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) secara resmi membuka kegiatan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Naik Kelas dengan pelatihan dan monitoring Peningkatan ekonomi pelaku usaha pemula yang dilaksanakan di aula Bapperida setempat, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Mura, Heriyus melalui Kepala Dinas P3ADALDUKKB Kan.Mura, Firman Prihatin.

Turut hadir Ketua TP-PKK Warnita Heriyus, Wakil Ketua I DPRD, Dina Maulidah, Anggota DPRD Lita Norfuana, perwakilan instansi terkait, serta para peserta program.

Program UPPKA Naik Kelas ini diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Murung, Tanah Siang, dan Tanah Siang Selatan. Pelatihan tidak hanya dilaksanakan dalam waktu singkat, tetapi berlangsung selama tiga bulan dengan pendampingan mentor secara intensif.

Dalam sambutan Bupati Mura yang dibacakan oleh Kadis P3ADALDUKKB, disampaikan bahwa Pemkab Mura berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi keluarga, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Program UPPKA Naik Kelas dinilai sebagai langkah strategis karena tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga pendampingan secara berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas, keterampilan, serta kemandirian pelaku usaha, khususnya perempuan.

Disebutkan pula, ketika perempuan berdaya secara ekonomi, maka keluarga akan semakin kuat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, program ini dilengkapi dengan pengukuran melalui indeks keberdayaan ekonomi sehingga dampaknya dapat terlihat secara nyata dan terukur.

“Para peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif dalam pembelajaran, serta mampu berinovasi dan memanfaatkan peluang pasar, termasuk melalui digital marketing,” ujar Firman.

(DiskominfoSP_Nof, Yos. Foto: Yos).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Bupati Murung Raya (Mura) melalui Asisten II Sekretariat Daerah Kab.Mura, K. Zen Wahyu, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dan distribusi pangan nasional yang dilaksanakan secara virtual di aula, Bagian Perekonomian dan SDA, Senin, (6/4/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama instansi terkait, dengan melibatkan pemerintah daerah se-Indonesia dan Stakeholder terkait dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan strategis.

Selain itu, disampaikan pula berbagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, di antaranya melalui penyaluran beras SPHP, distribusi bantuan pangan, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah.

Dalam pemaparan yang disampaikan melalui zoom meeting, turut diinformasikan bahwa stok beras nasional untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan sangat cukup, mencapai sekitar 4,45 juta ton, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah, sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Asisten II Setda Kab.Mura, K. Zen Wahyu menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya siap mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengendalian inflasi daerah, khususnya melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pemantauan harga kebutuhan pokok di lapangan.

“Pemkab Murung Raya berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, dan akan mengambil langkah-langkah konkret seperti operasi pasar, pemantauan distribusi, serta kerja sama dengan pihak terkait akan terus dioptimalkan guna menekan laju inflasi di daerah,” kata K. Zen Wahyu.

(DiskominfoSP_Nof, Rid. Foto: Rid).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam rangka pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini berlangsung di aula Cahai Ondhui Tingang, gedung B kantor Bupati setempat, Senin (6/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Mura, Heriyus, Wabup Mura, Rahmanto Muhidin, perwakilan BPK RI Prov.Kalteng, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Mura, Heriyus menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Tim BPK RI Perwakilan Prov. Kalteng atas kehadirannya di Kabupaten Murung Raya dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan daerah.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel,” tutur Heriyus.

Lebih lanjut disampaikan bahwa sebelumnya Tim BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2025 selama 30 hari, terhitung sejak 5 April hingga 4 Mei 2026.

Bupati juga menjelaskan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta perubahan ekuitas yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi penggunaan sumber daya.

Heriyus menegaskan kepada seluruh Perangkat Daerah agar mendukung penuh proses pemeriksaan dengan menyiapkan seluruh dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

(DiskominfoSP_Nof, Log. Foto: Log).

Kontributor Wartawan