Day: May 11, 2026

Murung Raya, Info Publik – Bupati Murung Raya, Heriyus memberikan arahan terkait penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Tahun anggaran 2021–2025 dalam kegiatan paparan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKP) Kabupaten Murung Raya, bertempat di aula Dinas setempat, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut dipaparkan langsung oleh Kepala DPRKP Kab.Mura, Stardian, yang menyampaikan realisasi kegiatan dinas serta dalam mendukung program penyelesaian pembebasan lahan dan santunan tanah untuk pembangunan program strategis daerah.

Dalam paparannya disampaikan bahwa negosiasi dan penjajakan telah dilakukan untuk sejumlah rencana pembangunan prioritas, diantaranya perluasan pertigaan jalan dibeberapa titik dalam kota.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa program pembangunan yang direncanakan telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025–2029, terutama dalam mendukung peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, peningkatan jalan ibu kota Kecamatan.

Sementara itu, dalam arahannya, Bupati Heriyus menegaskan bahwa proses pembebasan lahan harus dilakukan melalui pendekatan negosiasi yang baik kepada masyarakat serta menggunakan penilaian KJPP sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Ia juga meminta agar proses pelelangan fisik proyek pembangunan segera dilaksanakan dan diatur dengan baik agar pelaksanaan program dapat berjalan tepat waktu.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya menargetkan program tersebut selesai pada tahun 2028 dan menjadi prioritas daerah, dengan harapan sebagian program dapat rampung dan fungsional dalam satu hingga dua tahun kepemimpinan Bupati Heriyus.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas PUPR Kab.Mura, Paulus Manginte, mewakili Bapperida Kab.Mura Sekretaris, Akhyat Imam Zahrias, serta Kepala bidang terkait dan tamu undangan lainnya.

(DiskominfoSP_Nof, Rid.Foto: Rid).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggelar kegiatan Fokus Grup Discussion (FGD) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertempat di aula A kantor Bupati Mura, Senin (11/5/2026)

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Mura, Heriyus diwakili oleh Asisten I Setda Kab.Mura, Rahmat K. Tambunan.

Dalam sambutannya, Asisten I Setda Kab.Mura Rahmat K. Tambunan mengatakan pelaksanaan FGD ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, strategi, serta solusi dalam menggali potensi sumber-sumber PAD yang ada di Kabupaten Murung Raya sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

“Tentunya kita berharap mendapatkan hal positif dari bapak kepala perwakilan dan jajaran yang sudah hadir di Murung Raya ini dalam rangka Fokus Grup Discussion (FGD) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi antara pemerintah daerah dengan narasumber dan peserta untuk membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber pendapatan lainnya.

Dengan adanya FGD tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya optimistis dapat terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(DiskominfoSP_Nof, Log. Foto: Log).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus didampingi Wakil Bupati Mura, Rahmanto Muhidin menerima kunjungan kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah di aula A kantor Bupati Mura, Senin (11/5/2026).

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh koordinasi konstruktif sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pengawasan serta tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik.

Bupati Heriyus menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten Murung Raya.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPKP sangat penting dalam mendukung terciptanya tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap sinergi antara pemerintah daerah dengan BPKP terus terjalin guna meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Heriyus.

Sementara itu, Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Ilhan Nur Hidayat menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

“Kami berharap koordinasi dan sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kunjungan kerja ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan BPKP dalam mewujudkan Pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(DiskominfoSP_Nof, Ad. Foto: Ad).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) mengikuti Forum Diskusi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting di Aula Inspektorat Kab.Mura, Puruk Cahu, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui dinas terkait sebagai bagian dari persiapan penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2026.

Forum diskusi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Anggi, yang memaparkan materi terkait strategi pengisian evaluasi KLA secara efektif, indikator penilaian, serta pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pemenuhan hak anak di daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten III Setda Kab.Mura, Andri Raya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3ADALDUKKB), Firman Prihatin, serta perwakilan perangkat daerah dan lembaga terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Murung Raya.

Dalam pemaparan materi, narasumber menjelaskan sejumlah indikator penting penilaian KLA, di antaranya pencegahan perkawinan anak, penguatan kapasitas lembaga konsultasi keluarga, penyediaan layanan pengasuhan anak, hingga penguatan peran perangkat daerah dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman terkait pentingnya identifikasi dokumen pendukung, sinkronisasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta koordinasi aktif bersama Gugus Tugas KLA di tingkat kabupaten/kota agar proses evaluasi dapat berjalan optimal.

Melalui forum diskusi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Murung Raya dapat semakin memahami indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

(DiskominfoSP_Nof, Yos. Foto: Yos).

Kontributor Wartawan