Day: December 19, 2019

MC_Murung Raya – Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Murung Raya (Mura) Bimo Santoso menjelaskan, kendala terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ E-Government di Kabupaten Murung Raya.

Menurut Bimo, kendala yang dihadapi dalam penerapan SPBE/ E-Government adalah terbatasnya peraturan sebagai payung hukum. Diakui memang hingga saat ini, belum ada regulasi yang sungguh-sungguh menjelaskan secara mendetail mengenai mekanisme penerapan E-Government. Rabu (18/12).

“Perlu adanya kebijakan E-Government terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perangkat daerah”, ujar Bimo ketika menjawab pertanyaan peserta Forum Group Discussion (FGD) E-Government di Aula Baplitbangda Kab. Mura.

Selain itu, penerapan E-Government pada perangkat Daerah belum maksimal karena terbatasnya tenaga IT yang kompeten di bidang teknik informatika. Hal ini disebabkan adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya dan minimnya formasi di bidang keahlian khusus pada saat penerimaan Pegawai, termasuk untuk formasi tenaga ahli bidang teknik informatika. “Adanya moratorium ASN ini menyebabkan terjadinya kekurangan sumber daya manusia untuk tenaga yang ahli di bidang E-Government“, lanjut Bimo. (DiskominfoSP_MC: Anr).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) E-Government yang diprakarsai oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Murung Raya dibuka oleh Wakil Bupati Murung Raya Rejikinoor bertempat di aula Baplitbangda. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kab. Murung Raya Heriyus, kepala OPD dan pejabat yang membidangi perencanaan dan IT. Rabu (18/12).

Dalam laporannya Kadis Kominfo SP Bimo Santoso menyampaikan bahwa dasar kegiatan FGD adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, ditindak lanjuti dengan Keputusan Menkominfo No57/Kep/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga; Kemudian pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Sudah lima belas tahun lebih kita baru akan membuat Master plan E-Government”, ungkap Bimo. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai leading sector di bidang pengembangan dan pemanfaatan TIK maupun OPD lain saat ini mengelola berbagai sistem aplikasi yang mana pertumbuhannya semakin terus meningkat.

Ketidakseragaman dalam proses pengembangan aplikasi SPBE yang digunakan menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan proses pemeliharaan. Belum tersedianya kebijakan, panduan dan standar yang jelas terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan sistem SPBE membuat pengelolaan tidak berjalan dengan efektif.

Dalam Sambutannya Wabup Rejikinoor mengatakan, “Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus mengembangkan E-Government yang dibutuhkan oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah, mengingat pendapatan Asli Daerah (PAD) di Murung Raya masih relatif kecil, namun demikian, E-Government terus dikembangkan sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Murung Raya, program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah”.

Rejikinoor juga menambahkan, pihaknya sangat mendukung adanya FGD ini, karena akan semakin banyak mendapatkan masukan berkaitan dengan akselerasi pemanfaatan E-Government di daerah. “FGD ini harus bisa memunculkan rumusan-rumusan baru berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi”, ucap Rejikinoor. (DiskominfoSP_MC: Anr).

Kontributor Wartawan