Jakarta, Info Publik – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, didampingi Sekretaris Daerah Murung Raya, Lynda Kristiane, melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana pendirian Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dan optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH).
Audiensi ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Mura memperkuat kemampuan keuangan daerah agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal.
Dalam pembahasan pendirian Perseroda, Pemkab Mura menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, perencanaan bisnis yang matang, serta pengelolaan profesional. Perseroda diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami ingin memastikan pendirian Perseroda dipersiapkan secara matang dan mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Heriyus.
Selain itu, optimalisasi DAU dan DBH menjadi perhatian untuk memperkuat pembiayaan pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur hingga kualitas pelayanan dasar. Dukungan fiskal yang memadai diharapkan membantu pemerintah daerah menjalankan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
Heriyus juga mengatakan, koordinasi dengan Pemerintah pusat penting agar kebijakan transfer ke daerah dapat mendukung pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami berharap dukungan melalui DAU dan DBH dapat memperkuat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan pelayanan, dan mempercepat pembangunan,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, masukan dari Kemendagri diharapkan menjadi bahan untuk mematangkan rencana pendirian Perseroda dan menyusun langkah penguatan fiskal daerah.
Pemkab Mura berharap upaya tersebut dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan pengelolaan keuangan yang terarah, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat hingga wilayah pedesaan.
(DiskominfoSP_Nof. Foto: Ist).
