Murung Raya, Info Publik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati arah kebijakan anggaran Tahun Anggaran 2027 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kesepakatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang III Tahun 2026 di Gedung DPRD Kab.Mura, Senin (9/11/2026) malam.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Mura, Heriyus, Ketua DPRD Rumiadi, Wakil Ketua I DPRD Mura, Dina Maulidah, unsur Forkopimda, Sekda Mura, Lynda Kristiane, kepala Perangkat Daerah, serta anggota DPRD dan undangan lainnya.
Dalam pendatonya, Bupati Heriyus menyampaikan bahwa kesepakatan KUA dan PPAS menjadi pedoman dalam penyusunan APBD 2027 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat.
Selain kesepakatan anggaran, rapat paripurna juga menetapkan persetujuan bersama terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
Heriyus menjelaskan, pencabutan Perda tersebut bertujuan menyesuaikan regulasi administrasi kependudukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diharapkan memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Heriyus juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kerja sama dalam mengawal pelaksanaan APBD 2027 dan implementasi peraturan daerah yang telah disepakati, sehingga kebijakan pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menuju Murung Raya Emas 2030.
Dalam kesempatan yang sama, DPRD Kabupaten Murung Raya juga menyampaikan laporan hasil reses Masa Sidang III Tahun 2026. Berbagai aspirasi, usulan dan kebutuhan masyarakat yang dihimpun diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(DiskominfoSP_Nof. Foto: Ist).
