Author: Nofriandy Imanuel S.IP. , M.Si.

Murung Raya, Info Publik – Bupati Murung Raya (Mura) melalui Asisten II Sekretariat Daerah Kab.Mura, K. Zen Wahyu, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dan distribusi pangan nasional yang dilaksanakan secara virtual di aula, Bagian Perekonomian dan SDA, Senin, (6/4/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama instansi terkait, dengan melibatkan pemerintah daerah se-Indonesia dan Stakeholder terkait dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan strategis.

Selain itu, disampaikan pula berbagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, di antaranya melalui penyaluran beras SPHP, distribusi bantuan pangan, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah.

Dalam pemaparan yang disampaikan melalui zoom meeting, turut diinformasikan bahwa stok beras nasional untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan sangat cukup, mencapai sekitar 4,45 juta ton, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah, sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Asisten II Setda Kab.Mura, K. Zen Wahyu menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya siap mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengendalian inflasi daerah, khususnya melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pemantauan harga kebutuhan pokok di lapangan.

“Pemkab Murung Raya berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, dan akan mengambil langkah-langkah konkret seperti operasi pasar, pemantauan distribusi, serta kerja sama dengan pihak terkait akan terus dioptimalkan guna menekan laju inflasi di daerah,” kata K. Zen Wahyu.

(DiskominfoSP_Nof, Rid. Foto: Rid).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam rangka pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini berlangsung di aula Cahai Ondhui Tingang, gedung B kantor Bupati setempat, Senin (6/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Mura, Heriyus, Wabup Mura, Rahmanto Muhidin, perwakilan BPK RI Prov.Kalteng, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Mura, Heriyus menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Tim BPK RI Perwakilan Prov. Kalteng atas kehadirannya di Kabupaten Murung Raya dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan daerah.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel,” tutur Heriyus.

Lebih lanjut disampaikan bahwa sebelumnya Tim BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2025 selama 30 hari, terhitung sejak 5 April hingga 4 Mei 2026.

Bupati juga menjelaskan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta perubahan ekuitas yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi penggunaan sumber daya.

Heriyus menegaskan kepada seluruh Perangkat Daerah agar mendukung penuh proses pemeriksaan dengan menyiapkan seluruh dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

(DiskominfoSP_Nof, Log. Foto: Log).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Sejumlah gereja dari berbagai dedominasi melaksanakan Ibadah Paskah. Umat Kristiani di Kabupaten Murung Raya mengikuti Ibadah ini untuk menghayati makna kebangkitan-Nya secara bersama-sama.

Bertempat di gereja Ekklesia Puruk Cahu, jemaat hadir beribadah dengan khidmat, Minggu (5/4/2026).

Paskah merupakan perayaan tahunan umat Kristiani di seluruh dunia. Peringatan ini bertujuan untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian sebagai simbol kemenangan atas dosa dan maut.

Pdt. Handreas Paron saat menyampaikan pemberitaan Firman Tuhan “Hari kita datang dengan hati yang penuh sukacita karena kita boleh kembali merayakan Paskah”.

Tema besar Paskah 2026 yang ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) adalah “Kristus Bangkit Membarui Kemanusiaan Kita”. Tema ini mengajak umat Kristiani untuk merefleksikan kebangkitan Kristus sebagai kekuatan yang memulihkan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah berbagai tantangan zaman.

Ia juga menyampaikan Paskah tentunya bukan hanya sekedar sebagai suatu tradisi tahunan, tetapi juga sebagai ungkapan syukur kemenangan iman karena Kristus bangkit.

Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan acara perayaan HUT GKE Ke-187, ditandai dengan acara pemotong kue.

(DiskominfoSP_Nof, Her, Nof, Log).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, InfoPublik – Umat Kristiani di Kabupaten Murung Raya mengikuti Ibadah Jumat Agung dengan khidmat.

Diketahui sejumlah gereja dari berbagai dedominasi melaksanakan Ibadah Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus, Jumat (3/4/2026).

Sementara itu, di GKE Ekklesia Puruk Cahu digelar tiga sesi Ibadah yakni pukul 07.00 WIB, pukul 10.00 WIB yang disiarkan juga secara live streaming dan pukul 16.00 Wib.

Pdt. Yupri saat menyampaikan pemberitaan Firman Tuhan, Tuhan Yesus disalibkan bukan karena kesalahan, pelanggaran ataupun hal-hal yang buruk, tetapi Yesus disalibkan karena Ia memang memilih untuk disalib.

“Memaknai Jumat Agung berarti merenungkan momen puncak pengabdian dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bagi umat Kristiani, hari ini bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan refleksi mendalam atas kasih Tuhan yang tak terbatas kepada umat manusia,” tutur Pdt. Yupri.

Pdt. Yupri juga mengajak seluruh jemaat merenungkan dan memaknai hari Jumat Agung sebagai pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa umat manusia.

Dalam rangka memperingati Jumat Agung dan Paskah sejumlah gereja juga mengadakan kegiatan di antaranya kegiatan diakonia dan berbagai perlombaan.

(DiskominfoSP_Nof. Foto: Nof, Her, Log).

Galeri Foto:

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Asisten III Setda, Andri Raya, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) strategi perluasan lahan dan peningkatan produksi jagung melalui pemanfaatan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan Himbara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Mura Wibowo, Kepala BPS, perwakilan perbankan, Perum Bulog, para Kapolsek se-Kab.Mura, serta kelompok tani.

Dalam rakor tersebut, masing-masing pihak perbankan memaparkan keunggulan mekanisme penyaluran dana KUR yang dapat dimanfaatkan oleh petani guna mendukung pembiayaan usaha pertanian, baik dalam bentuk modal usaha maupun pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).

Mewakili Bupati Mura, Asisten III Setda Kab.Mura, Andri Raya, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah terus mendorong peningkatan produksi jagung guna memenuhi kebutuhan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui perluasan lahan tanam dan dukungan pembiayaan kredit usaha.

“Melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, dan para petani, diharapkan produksi jagung di Kabupaten Murung Raya dapat meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan daerah,” ujarnya.

Dalam diskusi, kelompok tani menyampaikan berbagai aspirasi, diantaranya kebutuhan Alsintan khususnya peralatan pengolahan tanah. Kelompok Tani Danau Usung menyampaikan ketertarikannya terhadap bantuan mesin pertanian guna meningkatkan produktivitas lahan, sekaligus menyoroti pentingnya peran penyuluh pertanian yang dinilai masih kurang aktif di lapangan.

Perwakilan Bulog menyampaikan kesiapan untuk menampung hasil produksi jagung petani dengan syarat kadar air maksimal 14 persen, bahkan siap menyerap berapapun hasil produksi yang dihasilkan.

Ditempat yang sama Wakapolres Murung Raya Wibowo menghimbau kepada seluruh Kapolsek dan Babinsa agar turut aktif mendampingi penyuluh dan kelompok tani dalam pengembangan pertanian jagung.

(DiskominfoSP_Nof, Rid. Foto: Rid).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Murung Raya (Mura) menggelar Rapat Sinkronisasi Kegiatan TP-PKK tingkat Kabupaten Tahun 2026 sebagai upaya menyelaraskan program kerja dari tingkat Kabupaten hingga Kecamatan dan Desa.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, integrasi, serta sinergi pelaksanaan 10 program pokok PKK agar berjalan efektif, terarah dan berkelanjutan sesuai prioritas pembangunan daerah.

Ketua TP PKK Kab.Mura, Warnita Heriyus, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinkronisasi program agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga.

Ia juga mengapresiasi kehadiran seluruh peserta dan menekankan bahwa kegiatan ini menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program PKK di setiap Kecamatan.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan sangat diperlukan agar program kerja yang disusun dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, seluruh kader PKK didorong untuk terus aktif dan inovatif dalam menjalankan perannya, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan keluarga sejahtera.

Warnita juga mengingatkan pentingnya komitmen bersama dalam menjalankan 10 program pokok PKK dengan penuh tanggung jawab dan semangat gotong royong.

Rapat ini juga menjadi wadah evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan agar kegiatan PKK semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

(DiskominfoSP_Nof, Rid. Foto: Rid, Ad).

Kontributor Wartawan

Palangka Raya, Info Publik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) kembali menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Hal ini ditandai dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2025 oleh Bupati Mura, Heriyus kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Bertempat di kantor BPK Perwakilan Prov.Kalteng, Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Kapala BPK Perwakilan Prov. Kalteng, Dodik Achmad Akbar yang diwakili Agung Hartono, Kepala Bidang Pemeriksaan Keuangan Kalimantan Tengah II, Pj Sekda Mura, Sarwo Mintarjo dan stakeholder terkait lainnya.

Bupati Mura, Heriyus mengatakan penyerahan LKPD ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Mura dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

“Pemkab Mura terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” tutur Heriyus.

Ia juga menyampaikan melalui proses pemeriksaan yang dilakukan BPK, pengelolaan keuangan daerah dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan.

Menurutnya, Pemkab Mura akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada evaluasi dan rekomendasi dari BPK RI.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menerima LKPD hari ini,” pungkas Heriyus.

(DiskominfoSP_Nof. Foto: Nof, Mel).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) mengikuti kegiatan Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut diikuti oleh Pemerintah Daerah se-Indonesia.Bertempat di Aula A kantor Bupati Mura, turut hadir Bupati Mura, Heriyus melalui Wakil Bupati (Wabup), Rahmanto Muhidin, didampingi Asisten I dan Asisten II Setda dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, Kabupaten Murung Raya mendapat giliran presentasi pada pukul 10.45 hingga 11.15 WIB dalam klaster regional Kalimantan bersama sejumlah daerah lainnya.

Dalam paparannya, Wabup Mura, Rahmanto Muhidin menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Murung Raya kedepan berfokus pada satu kata kunci utama, yakni “Sejahtera”, yang diwujudkan melalui berbagai program strategis untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu program unggulan yang disampaikan adalah Kartu Hebat Prakerja yang direncanakan berjalan pada periode 2025 hingga 2029. Program ini diproyeksikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang siap pakai dan dapat terserap di dunia kerja.

“Selain itu, Pemkab Mura juga menyiapkan langkah konkret melalui pelatihan tenaga kerja, termasuk pelatihan alat berat, pendirian Balai Latihan Kerja (BLK), serta pelaksanaan temu investasi setiap tahun bersama para pemangku kepentingan dan perusahaan guna membuka peluang kerja yang lebih luas,” tutur Rahmanto.

Ia juga mengatakan seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni pengentasan pengangguran melalui program Kartu Hebat sebagai solusi terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Murung Raya.

(DiskominfoSP_Nof ,Yos. Foto: Yos).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) mengikuti kegiatan Advokasi Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) secara virtual, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri dari aula Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mura dan dihadiri oleh Bupati Mura, Heriyus yang diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Lentine Miraya, serta diikuti oleh perwakilan Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemkab Mura.

Dalam kegiatan ini, pihak BBPOM Prov. Kalteng menyampaikan berbagai materi terkait tahapan dan mekanisme penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026. Pemaparan mencakup timeline pelaksanaan, indikator penilaian, serta strategi pemenuhan standar keamanan pangan di daerah.

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi interaktif dan pembimbingan teknis kepada peserta. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pemerintah daerah dalam mempersiapkan penilaian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Melalui kegiatan advokasi ini, diharapkan Pemkab Murung Raya dapat meningkatkan kesiapan dalam memenuhi indikator penilaian Kabupaten Pangan Aman, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.

Pemerintah Daerah juga didorong untuk melaksanakan penilaian mandiri secara optimal, sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem keamanan pangan yang terpadu dan berkelanjutan di tingkat Kabupaten.

(DiskominfoSP_Nof, Yos. Foto: Yos).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus melalui Wakil Bupati (Wabup) Mura, Rahmanto Muhidin membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbnag) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2027.

Bertempat di aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Selasa (31/3/2026). Kegiatan Musrenbang dihadiri Unsur Forkompinda, jajaran Kepala Perangkat Daerah dan stakeholder terkait lainnya.

Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Wabup Mura, Rahmanto Muhidin mengatakan bahwa Musrenbang RKPD merupakan wadah strategis dalam merencanakan sekaligus menyeleksi kebutuhan pembangunan daerah secara terarah, terukur dan berkelanjutan. Tahun ini, Musrenbang mengusung tema “Penguatan Ekonomi Lokal melalui Penguatan Sumber Daya Ekonomi Produktif dan Pemerataan Infrastruktur.”

Menurutnya, melalui forum ini diharapkan tercipta kesepahaman persepsi, sinkronisasi, serta sinergitas antar seluruh pemangku kepentingan terhadap program dan kegiatan strategis. Hal tersebut menjadi kunci dalam upaya percepatan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan, guna mengurangi keterisolasian, keterbelakangan, kebodohan, serta kemiskinan.

“Perencanaan pembangunan tahun ini harus bersifat partisipatif. Artinya, setiap program yang disusun merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2027. Setiap rencana pembangunan harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan tema pembangunan yang telah disepakati.

“Program yang disusun harus mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat di lapangan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.

(DiskominfoSP_Nof, Rid. Foto: Rid, Log).

Kontributor Wartawan