Author: RESI ADI PRATAMA, S.I Kom.

Jakarta – Ibu Negara Brasil, Janja Lula da Silva, secara resmi mengundang Indonesia untuk menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) yang akan digelar di Belem, Brasil.

Brasil menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu praktik baik dunia dalam memperkuat ketahanan gizi sekaligus mendukung agenda ketahanan iklim global.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Nani Hendiarti, mengatakan bahwa Ibu Negara Brasil juga mengundang Indonesia untuk mempelajari penerapan teknologi ramah lingkungan yang digunakan dalam program School Meal Global di Brasil.

“Ibu negara tadi mengundang karena akan ada COP30 di Belem. Beliau mengundang kita untuk meninjau fasilitas dan program yang mereka sudah jalankan,” kata Nani usai mendampingi Janja meninjau Sentra Produksi Pangan dan Gizi (SPPG) di Halim, Jakarta Timur, Jumat (24/10).

Nani menjelaskan, tim dari Badan Gizi Nasional (BGN) nantinya akan berkesempatan melihat langsung beragam teknologi yang dikembangkan Brasil, termasuk biodigester untuk pengembangan energi terbarukan dalam proses memasak.

“Program school meal di sekolah ini juga bisa mendorong lahirnya teknologi dan ekosistem baru, bukan hanya yang berdampak langsung, tapi juga untuk pengembangan teknologi masa depan dalam mengatasi perubahan iklim. Jadi, green,” jelasnya.

Selain itu, kata Nani, Ibu Negara Brasil juga memberikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan program MBG, terutama dalam hal pemilihan bahan baku. Di Brasil, penggunaan bahan baku lokal bahkan telah diatur dalam undang-undang.

“Langkah ini menghindari waktu yang terlalu lama hingga bahan sampai di dapur, sehingga kondisinya tetap segar dan kualitasnya terjaga,” ujarnya.

Nani menambahkan, prinsip serupa sebenarnya telah diterapkan di hampir seluruh dapur pelaksana program MBG, termasuk di SPPG Halim. Ia menegaskan, keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program MBG.

“Anak-anak yang menerima makanan dari program MBG ini mendapatkannya dalam kondisi segar dan aman. Jarak tempuh dari dapur ke sekolah tidak lebih dari 15 menit, dan makanan langsung dikonsumsi oleh siswa,” tutupnya.

Kontributor Wartawan

Jakarta — Ibu Negara Brasil Janja Da Silva melakukan kunjungan ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Halim, Jakarta, untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Janja Silva hadir di SPPG Halim pada pukul 10:00 WIB disambut dengan hangat oleh Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti, Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN) Dian Fatwa dan Staf Khusus Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis Meizani Irmadhiany.

“Kami merasa sangat terhormat atas kunjungan Ibu Negara Brazil beserta delegasi ke SPPG Halim Perdana Kusuma 1. Kunjungan ini menjadi kesempatan berharga untuk memperkenalkan sistem penyediaan pangan bergizi yang dijalankan di Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis,” kata Okky Dwika Setyawan, Kepala SPPG Halim Perdana Kusuma 1.

Dalam kunjungan itu, Janja Silva tidak hanya melihat proses pengolahan makanan di dapur akan tetapi juga sempat mencicipi hasil masakan dari dapur MBG yang setiap harinya menyuplai makanan bergizi ke sekolah-sekolah di sekitar Halim.

“Setiap harinya, kami menyiapkan 3.837 porsi makanan bergizi untuk anak-anak sekolah dasar dan menengah di wilayah sekitar Halim. Ibu Negara Brasil tampak antusias melihat langsung proses pengolahan makanan di dapur SPPG, mulai dari persiapan bahan, pengemasan, hingga pendistribusian,” lanjutnya.

Adapun, setelah meninjau proses tersebut, Janja Silva menuju salah satu sekolah penerima manfaat yaitu SD Angkasa 5 guna melihat secara langsung bagaimana Makan Bergizi Gratis tersebut diterima dan dinikmati oleh anak-anak di sekolah.

Kedatangan Janja Silva di sekolah juga disambut antusias oleh anak-anak di sekolah hingga berlangsung momen interaksi bersama para siswa-siswi juga berlangsung hangat dan penuh keceriaan.

Kontributor Wartawan

Jakarta – Ibu Negara Brasil, Janja Lula da Silva, secara resmi mengundang Indonesia untuk menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) yang akan digelar di Belem, Brasil.

Brasil menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu praktik baik dunia dalam memperkuat ketahanan gizi sekaligus mendukung agenda ketahanan iklim global.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Nani Hendiarti, mengatakan bahwa Ibu Negara Brasil juga mengundang Indonesia untuk mempelajari penerapan teknologi ramah lingkungan yang digunakan dalam program School Meal Global di Brasil.

“Ibu negara tadi mengundang karena akan ada COP30 di Belem. Beliau mengundang kita untuk meninjau fasilitas dan program yang mereka sudah jalankan,” kata Nani usai mendampingi Janja meninjau Sentra Produksi Pangan dan Gizi (SPPG) di Halim, Jakarta Timur, Jumat (24/10).

Staf Khusus Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis, Meizani Irmadhiany mengatakan, tim dari Badan Gizi Nasional (BGN) nantinya akan berkesempatan melihat langsung beragam teknologi yang dikembangkan Brasil, termasuk biodigester untuk pengembangan energi terbarukan dalam proses memasak.

“Program school meal di sekolah ini juga bisa mendorong lahirnya teknologi dan ekosistem baru, bukan hanya yang berdampak langsung, tapi juga untuk pengembangan teknologi masa depan dalam mengatasi perubahan iklim. Jadi, green,” jelasnya.

Selain itu, Ibu Negara Brasil juga memberikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan program MBG, terutama dalam hal pemilihan bahan baku. Di Brasil, penggunaan bahan baku lokal bahkan telah diatur dalam undang-undang.

“Langkah ini menghindari waktu yang terlalu lama hingga bahan sampai di dapur, sehingga kondisinya tetap segar dan kualitasnya terjaga,” ujar juru bicara BGN, Dian Fatwa.

Ia menambahkan, prinsip serupa sebenarnya telah diterapkan di hampir seluruh dapur pelaksana program MBG, termasuk di SPPG Halim. Ia menegaskan, keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program MBG.

“Anak-anak yang menerima makanan dari program MBG ini mendapatkannya dalam kondisi segar dan aman. Jarak tempuh dari dapur ke sekolah tidak lebih dari 15 menit, dan makanan langsung dikonsumsi oleh siswa,” tutupnya.

Kontributor Wartawan

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto tidak hanya menyentuh jutaan anak Indonesia, tetapi juga menginspirasi dunia. Ibu Negara Brasil, Janja Lula da Silva, meninjau langsung Dapur Sentra Pangan dan Pemberdayaan Gizi (SPPG) Halim Jumat (24/10), untuk melihat dari dekat bagaimana Indonesia menjalankan program yang baru berusia 10 bulan ini.

Kehadirannya bukan sekadar seremonial. Brasil telah memiliki tradisi panjang dalam program makanan bergizi di sekolah sejak 1955, yang baru resmi diundangkan pada 2009 sementara pemerintah Indonesia memulai kurang dari setahun.

“Kita baru memulainya 10 bulan. Mereka sudah mencapai dalam sejak tahun 1955 mereka baru mencapai 40 juta. Kami baru 10 bulan sudah mampu memberikan benefit kepada lebih dari 30 juta anak belum terhitung dengan ibu-ibu hamil dan juga anak di bawah 5 tahun,” ungkap Jubir Badan Gizi Nasional (BGN), Dian Fatwa.

Menurut Dian, perbandingan ini membuat Brasil kagum pada lompatan cepat Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi dalam waktu 10 bulan MBG Indonesia sudah mencapai 37 juta penerima, hanya selisih 3 juta dari Brasil yang sudah berjalan puluhan tahun.

“Jadi ibu negara cukup impressed dengan apa yang sudah kami capai dalam 10 bulan. Walaupun beliau juga cukup paham tentu dalam perjalanannya tentu tidak semulus yang kita bayangkan awal tapi mereka cukup impressed. 10 bulan sudah mencapai 37 dan kita sebetulnya 3 juta away dari mereka karena mereka sudah dari 7 dekade baru mencapai 40 juta,” tambahnya.

Ibu Negara Brasil, kata Dian, terkesan dengan cara Indonesia mengintegrasikan program MBG dengan ekonomi lokal dan UMKM. Salah satu aturan utama di Brasil adalah bahan baku harus dibeli dari petani dan produsen lokal.

Dian mengatakan masyarakat sekitar Halim bahkan sudah mulai menanam jagung, cabai, dan pepaya untuk menyuplai dapur MBG. Meski masih tahap awal, kerja sama dengan petani dan UMKM lokal diyakini akan terus berkembang.

“UMKM kita juga sama-sama melakukan hal yang sama karena untuk dapur disini mereka untuk produksi keripik tempe untuk produksi juga roti, untuk tempe segar juga mereka mengambil dari ibu-ibu yang ada disekitar sini jadi semuanya diproduksi secara lokal untuk bahan-bahan tertentu dan kita pastikan partisipasi dari masyarakat disini saat ini untuk di daerah Halim, mereka sedang memulai untuk menanam jagung, cabai, jagung, cabai dan pepaya,” pungkasnya.

Di Dapur SPPG Halim misalnya, bahan baku seperti sayur, tempe, hingga roti dipasok dari UMKM dan ibu-ibu sekitar. Bahkan ada yang mulai menanam cabai, jagung, dan pepaya untuk menyuplai dapur MBG. Selain soal ekosistem ekonomi, keamanan pangan (food safety) juga jadi perhatian utama. MBG memastikan setiap makanan yang disajikan aman dan sehat.

Kemudian sebelum makanan distribusikan ke sekolah, ada tes bakteri seperti E.coli, salmonella, hingga histamin. Selain itu, jarak distribusi diatur agar makanan tiba dalam kondisi hangat, maksimal 10–15 menit dari dapur ke anak-anak.

Kontributor Wartawan

Jakarta — Pemerintah tengah menyiapkan strategi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan melalui pemanfaatan etanol dari singkong, jagung, dan tebu. Langkah ini bukan hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, pemerintah akan mulai mendorong program campuran etanol pada bensin secara bertahap. Targetnya, Indonesia akan memasuki fase E10 (10% etanol) pada 2027, dan berlanjut hingga E20 (20% etanol).

“Di dunia, untuk Brasil, ini mereka sudah mencapai sampai E30 mandatory, bahkan di beberapa negara bagian sudah mencapai E100 (​​100% etanol). Nah, ke depan kita akan mendorong ini menjadi E20 tapi bertahap, E10 dulu. 2027–2028 sudah kita lakukan,” kata Bahlil kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (24/10).

Pemerintah melihat kesuksesan transformasi energi berbasis biodiesel (B10–B40 dan B50) sebagai modal penting untuk melanjutkan inovasi di sektor bensin berbasis etanol. Dengan pengembangan ini, Indonesia tidak hanya berfokus pada kemandirian energi, tetapi juga memastikan transformasi ekonomi yang berpihak kepada petani.

“Selain untuk meningkatkan energi yang bersih, kita juga untuk mengurangi impor. Kesuksesan kita dalam transformasi B10 sampai dengan B40 yang B50, kita juga ingin ini terjadi di sektor bensin,” ucapnya

Ia menekankan, kebijakan ini akan memberi dampak ganda. Pertama, memperkuat komitmen pemerintah Prabowo dalam menghasilkan energi bersih dan ramah lingkungan. Kedua, membuka peluang ekonomi baru bagi petani singkong, jagung, dan tebu, yang menjadi sumber utama etanol.

“Kalau di biodiesel itu CPO (minyak sawit mentah) yang dipakai, maka di bensin itu adalah etanol. Di mana etanol ini sumbernya dari jagung, kemudian dari singkong, kemudian dari tebu. Dan ini sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan petani, hilirisasi di sektor perkebunan, dan juga menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi di daerah,” jelasnya.

Dengan skema ini, rantai produksi pertanian dipastikan akan memiliki pasar baru yang jelas. Petani singkong dan jagung yang selama ini terkendala fluktuasi harga akan mendapat kepastian pembeli.

Sementara itu, hilirisasi produk pertanian juga akan memicu tumbuhnya industri baru di tingkat lokal, mulai dari pabrik pengolahan etanol hingga ekosistem ekonomi daerah.

Lebih jauh, Bahlil menekankan bahwa keberhasilan program ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat daerah, bukan hanya di pusat kota.

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Bupati Murung Raya, Heriyus melalui Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang diselenggarakan BPBD Kabupaten Murung Raya bekerjasama dengan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Aula DAD Kabupaten Murung Raya, Senin (27/10/2025). Kegiatan ini diikuti Kepala Desa, Lurah, Camat se Kabupaten Murung Raya serta Perangkat Daaerah terkait.

Ketua Tim ULM, Hairudinor menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin. “Kerjasama ini menjadi kebanggaan bagi kami, karena dapat berkontribusi bagi penguatan mitigasi bencana di Kabupaten Murung Raya. Semoga memberikan manfaat bagi kedua pihak,” tuturnya.

Kepala Pelaksana BPBD Murung Raya, Fitrianul Fahriman menjelaskan pentingnya penyusunan dokumen KRB secara terencana. “Kami menyiapkan data, peta risiko dan identifikasi wilayah rawan di desa, kelurahan dan kecamatan. Beberapa desa juga sudah kami berikan pelatihan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat,” ungkapnya.

Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin menegaskan bahwa Murung Raya merupakan wilayah yang kaya sumber daya alam namun juga memiliki potensi bencana yang beragam. “Pencegahan dan mitigasi tidak boleh hanya menjadi reaksi setelah bencana terjadi. Ini harus menjadi prioritas utama,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya KRB sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. “Dokumen ini bukan sekadar administrasi. KRB adalah landasan ilmiah yang membantu kita menentukan wilayah berisiko tinggi dan mengintegrasikannya dalam perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD,” jelas Rahmanto saat membacakan sambutan Bupati.

Wakil Bupati turut mengajak seluruh pemangku kepentingan ikut terlibat. “Penanggulangan bencana adalah urusan kita bersama. Saya berharap semua peserta berpartisipasi aktif, saling berbagi data, informasi dan pengalaman,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah turut mendukung kegiatan ini. “Mitigasi bencana tidak bisa berjalan sendiri. Kami di DPRD siap mendukung melalui penguatan kebijakan serta memastikan setiap langkah yang diambil berpihak pada keselamatan dan kesiapsiagaan masyarakat,” ungkapnya.

Pemkab Murung Raya dan DPRD mengapresiasi BPBD dan semua pihak atas terlaksananya kegiatan ini. Diharapkan penyusunan KRB berjalan lancar dan menghasilkan data valid sebagai dasar kebijakan pembangunan yang aman, adaptif dan berkelanjutan.

(DiskominfoSP_Nof, Res. Foto: Res).

Kontributor Wartawan

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah membangun jaringan listrik di lebih dari 1.100 desa selama satu tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Dia menjelaskan peningkatan akses listrik ke desa-desa menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

“Tahun ini Bapak Presiden kita mampu membangun jaringan di 1.100 lebih desa. Total desa yang kita belum aliran listrik 5.700, ada 4.400 dusun. Sekarang lagi pasang 1.100 lebih desa, kemudian 250.000  (akan) pasang,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10).

Pemerintah, lanjut Bahlil, menargetkan semua desa dan dusun di Indonesia sudah dialiri listrik pada 2030. Ia mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus kepada anak-anak di seluruh pelosok Tanah Air agar bisa menikmati dukungan teknologi di sekolah-sekolah.

“Presiden mempunyai perhatian khusus kepada anak-anak kita di pedalaman-pedalaman, daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Bahwa Presiden punya keinginan agar sekolah-sekolah itu harus memakai teknologi, pakai layar. Jadi, mau tidak mau listrik harus kita masukkan,” ucap dia.

Ia pun menerangkan ada dua model pasokan listrik yang dibangun pemerintah, salah satunya solar panel atau listrik tenaga surya.

“Sambil kita paralel untuk mendorong transisi energi dengan memakai tenaga surya. Ini juga kita lagi siapkan ke depan,” kata Bahlil.

Listrik Desa atau Lisdes merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menargetkan elektrifikasi 5.758 desa dan 1,2 juta rumah tangga. Program ini diprioritaskan bagi rumah tangga di desa-desa dengan ketertinggalan akses, tantangan geografis, dan kebutuhan sosial tertinggi.

Rasio elektrifikasi nasional telah mencapai sekitar 99,83% pada akhir 2024, sehingga Lisdes 2025-2029 difokuskan untuk menuntaskan kantong-kantong yang belum berlistrik.

Kontributor Wartawan

Jakarta — Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan percepatan implementasi program Biodiesel B50 sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (24/10), kebijakan ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi berbasis produksi dalam negeri.

Bahlil menjelaskan percepatan B50 kini memasuki tahap akhir uji coba dan akan segera diterapkan secara nasional pada semester kedua tahun ini.

Langkah ini, ujarnya, bukan hanya soal efisiensi energi, tetapi juga strategi besar untuk memperkuat kemandirian industri biofuel dan mengurangi defisit neraca perdagangan akibat impor BBM.

“Atas hasil keputusan rapat terbatas dan arahan Presiden, kita dorong B40 menuju B50. Sekarang sedang diuji cobakan, dan insya Allah di semester kedua bisa kita implementasikan. Kalau ini sudah berjalan, maka impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan karena produksi dalam negeri sudah mencukupi,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10).

Langkah percepatan B50 ini bukan hanya soal energi hijau, tetapi juga tentang menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Selama ini, Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan solar untuk industri dan transportasi. Dengan keberhasilan B50, pemerintah memperkirakan dapat menghemat miliaran dolar devisa serta menciptakan nilai tambah bagi sektor hilir minyak nabati.

“Kita tidak boleh bergantung terus pada impor. Ini soal martabat bangsa. Kalau bisa diproduksi di dalam negeri, maka industri dan petani kita yang harus merasakan manfaatnya,” tegas Bahlil.

Program B50 juga membuka peluang lebih besar bagi petani sawit dan pelaku industri energi terbarukan di berbagai daerah untuk terlibat dalam rantai pasok nasional. Selain mendukung target emisi net-zero 2060, inisiatif ini menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan transisi energi dengan pembangunan ekonomi rakyat.

Pemerintah menargetkan produksi biodiesel nasional meningkat signifikan pada 2026, seiring dengan penguatan kapasitas kilang domestik dan masuknya investasi baru di sektor energi bersih.

Implementasi B50 menjadi langkah konkret untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan di dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Kebijakan ini diharapkan memberikan dampak ganda: menurunkan tekanan terhadap neraca perdagangan energi dan mendorong nilai tambah industri sawit nasional.

Kontributor Wartawan

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kuota impor bahan bakar minyak (BBM) 2026 dibuka secara merata untuk semua badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta.

“Kita pemerintah ini berbicara tentang regulasi. Waktu itu kita sudah putuskan bahwa kuota impor sudah diberikan kepada semua badan usaha, baik pemerintah maupun swasta,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (24/10).

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk mendorong efisiensi pasar energi nasional tanpa mengorbankan stabilitas pasokan BBM di dalam negeri. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah memberikan ruang yang setara bagi swasta untuk ikut serta dalam rantai pasok energi, selama tetap berpegang pada aturan dan mekanisme bisnis yang sehat.

“Swasta kita memberikan 110 persen dibandingkan dengan 2024. Nah, untuk B2B-nya silakan diatur dengan Pertamina,” jelasnya.

Menurut Bahlil, meski ruang bagi sektor swasta diperluas, Pertamina tetap berada dalam posisi kuat dan tidak akan dirugikan.

“Andaikan pun sekalipun kuotanya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta, saya yakin Pertamina nggak akan mungkin rugi. Karena pasti kebutuhan itu habis. Karena kuota impornya itu kan kita nggak nambah. Saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan kuota impor BBM tahun 2026 akan tetap berlandaskan asas keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Nah, terkait dengan 2026 kita akan memberikan kuota juga. Dan kita akan berlakukan sama. Bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan,” tegas Bahlil.

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Bupati Murung Raya (Mura) Heriyus melalui Wakil Bupati (Wabup) Mura, Rahmanto Muhidin menghadiri Tabligh Akbar “Mangkahui Bersholawat” yang berlangsung di lapangan terbuka Desa Mangkahui, Jumat (24/10/2025).

Kegiatan ini mengangkat tema “Melalui Silaturahmi Merajut Kebersamaan, Membangun Umat dalam Menjalin Ukhuwah Islamiyah yang Bermartabat.”

Wabup Mura, Rahmanto Muhidin menekankan bahwa kegiatan keagamaan seperti ini merupakan ruang penting untuk memperkuat keimanan masyarakat sekaligus mempererat persaudaraan.

Apresiasi disampaikan kepada warga yang datang dengan penuh antusias. Menurut Rahmanto, dukungan masyarakat menjadi wujud nyata semangat religius yang terus tumbuh di Desa Mangkahui. “Semoga kegiatan bersholawat ini menjadi berkah bagi kita semua,” tambahnya.

Ribuan jamaah dari berbagai wilayah hadir memenuhi area kegiatan sejak sore hari. Lantunan sholawat yang menggema menciptakan suasana religius dan penuh khidmat, mengajak masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan serta memperbanyak doa.

Kehadiran penceramah Guru Udin dari Samarinda menjadi pusat perhatian jamaah. Melalui tausiyahnya, ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan umat dan mengutamakan akhlak mulia dalam kehidupan sehari hari. “Persatuan umat adalah kekuatan bagi kita sebagai masyarakat beriman,” pesannya.

Masyarakat yang tidak dapat hadir langsung tetap berkesempatan menyaksikan jalannya acara melalui siaran live streaming di kanal YouTube Diskominfo SP Kabupaten Murung Raya. Langkah ini memperluas jangkauan dakwah sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar. Panitia bersama pemerintah desa menyiapkan berbagai fasilitas pendukung guna memastikan kenyamanan dan keamanan jamaah selama acara berlangsung.

(DiskominfoSP_Nof, Res. Foto: PIKP).

Kontributor Wartawan