Menurut Bimo, kendala yang dihadapi dalam penerapan SPBE/ E-Government adalah terbatasnya peraturan sebagai payung hukum. Diakui memang hingga saat ini, belum ada regulasi yang sungguh-sungguh menjelaskan secara mendetail mengenai mekanisme penerapan E-Government. Rabu (18/12).
“Perlu adanya kebijakan E-Government terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perangkat daerah”, ujar Bimo ketika menjawab pertanyaan peserta Forum Group Discussion (FGD) E-Government di Aula Baplitbangda Kab. Mura.
Selain itu, penerapan E-Government pada perangkat Daerah belum maksimal karena terbatasnya tenaga IT yang kompeten di bidang teknik informatika. Hal ini disebabkan adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya dan minimnya formasi di bidang keahlian khusus pada saat penerimaan Pegawai, termasuk untuk formasi tenaga ahli bidang teknik informatika. “Adanya moratorium ASN ini menyebabkan terjadinya kekurangan sumber daya manusia untuk tenaga yang ahli di bidang E-Government“, lanjut Bimo. (DiskominfoSP_MC: Anr).
]]>
