Day: June 5, 2026

Murung Raya, Info Publik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya (Mura) kembali melaksanakan Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025, Jumat (5/6/2026).

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Mura, Dina Maulidah dihadiri Bupati Mura, Heriyus yang diwakili oleh Pj Sekda Mura, Sarwo Mintarjo.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak Pemerintah Daerah.

Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Murung Raya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selain menyampaikan persetujuan, sejumlah fraksi juga memberikan masukan, saran, serta catatan konstruktif sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pelaksanaan program pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah kedepan.

Wakil Ketua I DPRD Mura, Dina Maulidah, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembahasan pertanggungjawaban APBD.

Menurutnya, sinergi yang terjalin menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(DiskominfoSP_Nof, Yos. Foto: Yos).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, melalui Pj. Sekretaris Daerah Mura, Sarwo Mintarjo, secara resmi membuka dan memimpin Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Pemangku Utama. Pertemuan ini berlangsung di aula A kantor Bupati Mura, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan ini diiniasiasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Murung Raya serta dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Se-Das Barito, Achmad Zainuddin, Kepala UPTD RSUD Puruk Cahu, perwakilan Perangkat Daerah terkait serta undangan lainnya.

Forum ini menjadi wadah komunikasi, kordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Mura, Sarwo Mintarjo menegaskan bahwa Pemkab Mura terus meningkatkan sektor layanan kesehatan. Sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah.

Ia menekankan forum kemitraan sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan kesehatan di Murung Raya.“Pemerintah daerah berkomitmen menjalin kerja sama yang transparan, berkeadilan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Se-Das Barito, Achmad Zainuddinmenegaskan pentingnya peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan melalui berbagai strategi, termasuk pemantauan komitmen Fasilitas Kesehatan (Faskes), percepatan transformasi digital, serta penguatan pencegahan kecurangan (fraud prevention) dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam paparannya, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Se-Das Barito, Achmad Zainuddin menyebutkan sejumlah poin dukungan dan harapan yang beberapa sudah dipenuhi Pemerintah Kabupaten Murung Raya, diantaranya Dokter Umum, Dokter Gigi, Dental Chair, alat USG serta layanan Puskesmas 24 jam yang sudah ada 6 puskesmas.

Ia juga menambahkan beberapa harapan dan dukungan kepada Pemerintah Murung Raya, berupa penguatan kertersedian obat di Apotik Puskesmas, dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendorong Kerjasama Apotek Program Rujukan (PRB) guna menjamin ketersedian dan kemudahan akses obat kronis bagi peserta JKN.

(DiskominfoSP_Nof, Ad. Foto: Ad, Log).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Wakil Bupati Murung Raya menghadiri Rapat Paripurna ke-1 Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Murung Raya dalam rangka penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Jumat (5/6/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Mura, Dina Maulidah dan dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD Mura, Kepala Perangkat Daerah, unsur TNI-Polri, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Dalam pidato Bupati Mura, Heriyus yang dibacakan Wabup Mura, Rahmanto Muhidin dalam rapat Paripurna tersebut, disampaikan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025,” tutur Wabup Rahmanto Muhidin.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Murung Raya serta seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga kembali meraih opini WTP.

Melalui rapat Paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bentuk aktualisasi visi dan misi pembangunan Kabupaten Murung Raya menuju daerah yang semakin maju dan semakin sejahtera.

(DiskominfoSP_Nof. Foto: Rid).

Kontributor Wartawan

Sehubungan dengan diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada PT. Indo Muro Kencana melalui Surat Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 02/1/IUPK/PMA/2025 tanggal 30 September 2025.

PT. Indo Muro Kencana yang beroperasi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dengan luas 25.000 ha komoditas Emas.

Maka dari itu, PT Indo Muro Kencana akan melakukan Pemasangan Tanda Batas pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi tersebut sejak tanggal pengumuman ditandatangani sampai 11 September 2026.

Simak juga selengkapnya disini:

https://drive.google.com/file/d/1OgCRKBhdX2hXKAXwAflrv8pPufXWuJjB/view?usp=drivesdk

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Keluarga Heriyus, Bupati Murung Raya (Mura) menggelar ibadah syukur, Kamis (4/6/2026) bertempat di kediaman pribadi, jalan Bondang, Puruk Cahu.

Ibadah syukur tersebut berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri oleh jemaat serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Rangkaian ibadah diisi dengan puji-pujian, doa, serta penyampaian Firman Tuhan yang mengajak seluruh jemaat untuk terus hidup dalam rasa syukur, kebersamaan dan kasih terhadap sesama.

“Ibadah syukur ini dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur keluarga atas penyertaan dan berkat Tuhan serta ungkapan syukur pertambahan usia saya,” tutur Bupati Mura, Heriyus saat menyampaikan sambutan didampingi Istri, Warnita Heriyus dan anak-anak mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mura, Heriyus juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir dan turut mendoakan keluarga.

Ia berharap momentum ibadah syukur ini dapat semakin mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antarwarga serta jemaat.

(DiskominfoSP_Nof. Foto: Nof).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Keluarga Heriyus, Bupati Murung Raya (Mura) menggelar ibadah syukur, Kamis (4/6/2026) bertempat di kediaman pribadi, jalan Bondang, Puruk Cahu.

Ibadah syukur tersebut berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri oleh jemaat serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Rangkaian ibadah diisi dengan puji-pujian, doa, serta penyampaian Firman Tuhan yang mengajak seluruh jemaat untuk terus hidup dalam rasa syukur, kebersamaan dan kasih terhadap sesama.

“Ibadah syukur ini dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur keluarga atas penyertaan dan berkat Tuhan serta ungkapan syukur pertambahan usia saya,” tutur Bupati Mura, Heriyus saat menyampaikan sambutan didampingi Istri, Warnita Heriyus dan anak-anak mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mura, Heriyus juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir dan turut mendoakan keluarga.

Ia berharap momentum ibadah syukur ini dapat semakin mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antarwarga serta jemaat.

(DiskominfoSP_Nof. Foto: Nof).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, Info Publik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) menggelar Diskusi Publik Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Murung Raya Tahun 2026–2030 yang dibuka oleh Bupati Mura melalui Pj Sekda Mura, Sarwo Mintarjo, bertempat di aula Bapperida Kab.Mura, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Setda Kab.Mura, unsur Forkopimda, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, para Camat dan lurah se-Kab.Mura.

Selain itu, kegiatan juga diikuti secara virtual melalui zoom meeting oleh narasumber dari berbagai instansi, diantaranya Imam dari Universitas Lambung Mangkurat dan perwakilan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Franta Eveline dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutan Bupati Mura yang dibacakan oleh Pj Sekda Mura, Sarwo Mintarjo, disampaikan bahwa penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2026–2030 merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya melindungi masyarakat Kabupaten Murung Raya dari berbagai potensi bencana.

Ia menjelaskan, Kabupaten Murung Raya memiliki karakteristik wilayah dengan potensi bencana yang cukup tinggi, mulai dari banjir, tanah longsor hingga kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, keberadaan dokumen KRB menjadi pedoman penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan mitigasi bencana di daerah.

“Dengan adanya dokumen KRB ini, kita tidak lagi meraba-raba dalam gelap. Kita sekarang memiliki data ilmiah yang valid, peta zonasi yang presisi, dan rekomendasi aksi yang konkret,” tutur Sarwo.

Lebih lanjut, Pj Sekda menegaskan bahwa penyusunan dokumen KRB bukanlah akhir dari pekerjaan, melainkan awal dari implementasi nyata dalam pembangunan daerah.Pemerintah Daerah menginginkan agar seluruh hasil kajian benar-benar diterapkan dalam kebijakan pembangunan dan penanggulangan bencana secara berkelanjutan.

(DiskominfoSP_Nof, Rid. Foto: Rid).

Kontributor Wartawan