Day: September 14, 2021

MC_Murung Raya – Bertempat di aula A, Kantor Bupati Murung Raya (Mura), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura mengikuti secara virtual Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021. Hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kab.Mura Hermon mewakili Bupati Murung Raya Perdie M Yoseph, didampingi Plt. Inspektur Kab.Mura Rudy Roy, Plt Kepala BPKAD Kab.Mura Ernawati dan pegawai terkait lainnya.

Puncak Rakernas dibuka Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang mengusung tema “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi”. Acara digelar online melalui video conference dari Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl.DR Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta, diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, Selasa (14/9/2021).

Sekda Kab Mura Hermon mengatakan rangkaian acara antara lain pemberian penghargaan terhadap daerah yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2020, WTP 5 kali berturut turut. WTP 10 kali berturut turut, dan WTP 15 kali berturut turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

“Untuk Kabupaten Murung Raya mendapat penghargaan WTP tahun 2020 (WTP minimal 5 kali berturut-turut) bersama 365 Kabupaten di Indonesia,” ujar Hermon.

Lanjutnya, “Ini menunjukan pengelolaan keuangan Pemkab Mura secara akuntabel dan transparan. Torehan prestasi, semoga apa yang telah diraih Pemkab Mura terus ditingkatkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri yang telah memberikan penghargaan ini, semoga memotivasi kami bekerja lebih baik lagi ke depannya,” pungkas Sekda Kab.Mura Hermon.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah baik pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan melibatkan para penegak hukum meliputi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK RI, BPKP dan LKPP. “Pemerintah bekerja keras menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resources ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Ia tak memungkiri bahwa mengatur keuangan negara di tengah krisis sangat tidak mudah mengingat banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang secara tiba-tiba harus dilakukan refocusing terhadap anggarannya. Meski demikian, Sri Mulyani menyatakan K/L dan pemerintah daerah telah mampu melewati tantangan dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara pada tahun lalu. Opini WTP turut diberikan kepada 486 pemerintah daerah (pemda) dari 542 pemda atau 89,7 persen yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten.

“Peningkatan kualitas laporan keuangan pada situasi extraordinary merupakan prestasi yang tidak mudah dan tidak sederhana. Saya sampaikan penghargaan untuk seluruh K/L dan pemda yang terus menjaga keuangan negara dan membangun tata kelolanya,” ujar Menkeu Sri Mulyani. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph mengantarkan langsung bantuan sembako dan lainnya untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bupati Murung Raya didampingi pejabat terkait menyerahkan secara simbolis bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Katingan yang langsung diterima Bupati Katingan Sakariyas bertempat di halaman kantor Bupati Katingan, Senin (13/9/2021).

Bupati Perdie M. Yoseph menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya memberikan bantuan bahan makan berupa beras, mie, gula kopi, teh, biskuit dan lainnya kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir.

“Ini merupakan wujud dari perhatian kami, meringankan beban warga yang terdampak banjir,” tutur Perdie.

Perdie juga mengatakan, “Kami turut prihatin atas bencana ini dan kami pun akan berusaha maksimal untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir”.

Sementara itu, Bupati Katingan mewakili warga menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan respon cepat Bupati Murung Raya dan jajarannya. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Rapat Paripurna ke I (satu) masa sidang III (tiga) DPRD Kabupaten Murung Raya dalam rangka penyerahan materi 3 (tiga) buah Raperda tahun 2021. Raperda Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Murung Raya Doni, turut hadir Wakil Bupati Murung Raya Rejikinoor, Wakil Ketua I DPRD Murung Raya Likon, sejumlah anggota DPRD Murung Raya, Sekda Kab.Murung Raya Hermon, para Asisten Setda Kab.Murung Raya, rapat berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Murung Raya, Senin (13/9/2021).

Wakil Bupati Murung Raya Rejikinoor saat membacakan pidato Bupati Murung Raya menuturkan, Pada kesempatan ini Pemerintah Daerah mengajukan 3 (Tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya, yang diusulkan dari Pemerintah Daerah untuk dapat di agendakan pembahasannya Pada Masa Sidang III (Tiga) Tahun 2021 oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Murung Raya dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Murung Raya.

Rejikinoor juga menyampaikan untuk kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2021 adalah kegiatan multiyears dan kegiatan prioritas lainnya dengan tahap pelaksanaan tahun 2021-2023, yaitu antara lain sebagai berikut : 1. Penataan taman sapan; 2. Pembuatan Bundaran Perdie M. Yoseph; 3. Pembenahan sarana prasarana perusahaan daerah danom pomolum dalam rangka dukungan penyediaan air bersih kepada masyarakat; 4. Penyusunan perencanaan dan dilanjutkan pembangunan rumah betang yang akan menjadi pusat kegiatan kebudayaan di kabupaten Murung Raya; 5. Dukungan terhadap penanganan Covid-19 melalui perluasan penyediaan tempat tidur pasien di RSUD dan diklat konut serta penyediaan peralatan kesehatan pendukungnya dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Yang mana nantinya lebih rinci akan dipaparkan oleh tim anggaran pemerintah daerah pada rapat pembahasan kua/ppas dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Murung Raya.

“Untuk itu kami mengharapkan kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dapat mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat proses pembahasan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2022 sehingga persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

“Untuk 3 (tiga) buah rancangan peraturan daerah yang diusulkan Pemerintah dapat kami tegaskan, bahwa ke 3 (tiga) buah rancangan peraturan daerah tersebut merupakan produk hukum daerah yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah daerah dan kita semua di Kabupaten Murung Raya ini, untuk melaksanakan tugas Pemerintahan dan kemajuan, serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Murung Raya,” pungkas Rejikinoor. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Bertempat di aula A, Kantor Bupati Murung Raya (Mura) dilaksanakan rapat Forum kemitraan BPJS kesehatan dengan pemangku kepentingan Utama periode ke-2 tahun 2021.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kab.Mura Hermon dalam kesempatannya mempin rapat tersebut, rapat ini juga dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh Pupung Purnama, Anggota DPRD Romiadi, Direktur RSUD Puruk Cahu Marthin Maha, Kepala Dinas Sosial Kab.Mura Rusine, perwakilan Dinkes, Plt Kepala BPKAD Kab.Mura, Plt. Kepala BKPSDM Kab.Mura.

Sekda Kab.Mura Hermon menuturkan, forum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan sebagai Program Strategis Nasional dan menyamakan persepsi atau pemahaman tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya di Kabupaten Murung Raya.

“Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan bisa mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan, memperoleh dukungan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing instansi,” ujar Hermon, Senin (13/9/2021).

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh Pupung Purnama mengatakan forum kemitraan pemangku kepentingan utama ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi Pemerintah, manajemen fasilitas kesehatan, dan seluruh stakeholder terkait dalam menunjang program JKN-KIS dapat berjalan optimal.

“Diperlukan komitmen dan sinergi yang kuat dari semua pihak untuk memberikan jaminan dan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, khususnya di wilayah Murung Raya,” ungkapnya.

Tambahnya “Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang telah mendukung sistem/ program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini melalui Universal Health Coverage (UHC).

“Semoga kedepannya sistem pelayanan juga akan lebih baik dan kami sangat berharap kedepannya di Murung Raya akan ada peningkatan-peningkatan pelayanan kesehatan melalui terlaksananya sistem JKN yang lebih baik,” pungkas Purnama. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Bupati Murung Raya Perdie M Yoseph terpilih secara aklamasi dalam pemilihan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2026.

Terpilihnya orang nomor satu di Bumi Tana Malai Tolung Lingu sebagai Ketua DPD HKTI Kalimantan Tengah (Kalteng) ini bukan tanpa alasan, apalagi sosok Bupati yang merupakan alumni Kepamongprajaan/STPDN ini merupakan anak petani sekaligus pensiunan ASN.

Selain pengabdian sebagai Bupati, disela kesibukannya Perdie M Yoseph telah terjun kedunia pertanian. Ia kerap mengisi waktu liburnya untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Murung Raya. Tidak hanya jago mengelola pertanian berupa ubi, jagung, pisang dan lainnya, Perdie juga tekun mengelola ternak. Sejumlah ayam bertelor, sapi dan kambing kerap mengisi hamparan lahan pertaniannya.

Didapuk sebagai Ketua HKTI Provinsi Kalimantan Tengah ini, organisasi yang sekarang dipimpin oleh Mantan Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko ini meyakini bakal membawa kemajuan untuk HKTI kedepan, terkhusus untuk kemajuan dan kesejahteraan petani di Bumi Tambun Bungai.

“Puji tuhan dan bersyukur saya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua HKTI Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2026,” kata Perdie, Senin (13/9/2021).

Perdie menyebutkan HKTI sebuah organisasi sosial di Indonesia yang berskala nasional, berdiri sendiri dan mandiri yang dikembangkan berdasarkan kesamaan aktivitas, profesi, dan fungsi di dalam bidang agrikultur dan pengembangan pedesaan, sehingga memiliki karakter profesional dan persaudaraan.

“Sesuai dengan tujuannya HKTI meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat dan martabat insan tani, penduduk pedesaan dan pelaku agribisnis lainnya, melalui pemberdayaan rukun tani komoditas usaha tani dan percepatan pembangunan pertanian serta menjadikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional,” ujarnya. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan