Day: December 17, 2020

MC-Murung Raya- Asisten III Sekda Bidang Administrasi Umum Budi Susetyo, didampingi Staf Ahli Bupati Abed Nego, Kadis Kominfo SP Bimo Santoso, Plt. Inspektur Rudi Roy, Plt. Kepala BKPSDM Lentine, Kabag Organisasi Abrianoor mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2020 secara daring. Gelaran ini berlangsung secara virtual pada Kamis, 17 Desember 2020 pukul 08.00 WIB. mengusung tema Penerapan Digitalisasi Manajemen ASN di Era Adaptasi Kerja Baru.

Rakornas Kepegawaian 2020 yang dibuka oleh Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin, Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan launching Sistem Informasi ASN (SI-ASN) yang diluncurkan secara resmi oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo bersama dengan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto, dan Deputi bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen.
“Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik,” kata Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring.

Lebih lanjut Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital atau digital governance merupakan solusi tepat untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi secara intensif dan masif harus dilakukan untuk terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia, kata Wapres.
Kondisi pandemi COVID-19, lanjut Wapres, harus dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui tatanan kehidupan baru yang sebagian besar dilakukan secara daring.

Meskipun terkendala pandemi, Wapres menegaskan bahwa kegiatan pembangunan nasional terus berjalan. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas kerja.
“ASN, sebagai penggerak roda pemerintahan, dituntut untuk tetap mempertahankan produktivitas kerja. Berbagai inovasi dan strategi harus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat,” tegasnya.

Wapres juga meminta untuk mempercepat terwujud-nya “SMART ASN”, guna menciptakan ASN yang cakap teknologi, bahasa internasional, berwawasan global dan berintegritas nasional.

Dalam Rakor tersebut BKN juga memberikan penghargaan kepada Instansi Pengelola Kepegawaian terbaik yang dinilai berdasarkan lima kategori, meliputi: – perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun (Kategori I) – Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT (Kategori II) – Penilaian kompetensi (Kategori III) – Implementasi Penilaian Kinerja (Kategori IV) – Komitmen pengawasan dan pengendalian (Kategori V).
Kategori Instansi Pengelola Kepegawaian yang menerima BKN Award meliputi Instansi Pusat yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Instansi Daerah yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten, dan Kota. (MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya-Wakil Bupati Murung Raya (Mura) Rejikinoor menghadiri rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang III Tahun Sidang 2020 DPRD Kabupaten Mura untuk menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mura terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Multiyears, bertempat di ruang rapat paripurna DRPD Kabupaten Mura, Rabu (16/12/2020).

Wabup Rejikinoor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada 7 (tujuh) fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian dan kesungguhan dalam pembahasan dua Ranperda yang sudah disampaikan oleh Pemkab Mura.
“Setelah mendengar, membaca dan mencermati pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD yang disampaikan melalui rapat paripurna, kami akan memberikan penjelasan tanggapan terhadap pernyataan saran, pendapat dan masukan Anggota Dewan yang terhormat,” sebut Wabup.
Wabup Mura kemudian memaparkan jawaban Pemkab terhadap tujuh pandangan umum yang berasal dari Fraksi-fraksi. Dalam jawaban yang disampaikan kepada ketujuh pandangan umum fraksi, Wabup menyampaikan beberapa poin penting. Antara lain bahwa untuk pelaksanaan proyek tahun jamak atau multiyears harus selesai tepat waktu dan tepat mutu sudah menjadi ketentuan setiap pelaksanaan proyek kegiatan multiyears sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
“bahwa pendanaan multiyears sudah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang kegiatan tahun jamak, dan tidak akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang belum selesai termasuk dana pencegahan dan penanganan covid-19 lebih lanjut kami sampaikan bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait secara berkala tetap akan melaksanakan evaluasi kegiatan tahun jamak dimaksud sehingga untuk meminimalisir kendala yang terjadi sehingga pengerjaanya dapat selesai tepat waktu” Jelas Wabup
Mengakhiri jawaban pemerintah.

Wabup mengungkapkan pemerintah daerah siap bersama-sama dengan pihak DPRD nantinya membahas rancangan peraturan daerah multiyears dimaksud sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan, sehingga pembahasan terselenggara dengan baik dan tepat sasaran.(MC DiskominfoSP)

Kontributor Wartawan