Day: October 27, 2025

Murung Raya, Info Publik – Bupati Murung Raya, Heriyus melalui Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang diselenggarakan BPBD Kabupaten Murung Raya bekerjasama dengan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Aula DAD Kabupaten Murung Raya, Senin (27/10/2025). Kegiatan ini diikuti Kepala Desa, Lurah, Camat se Kabupaten Murung Raya serta Perangkat Daaerah terkait.

Ketua Tim ULM, Hairudinor menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin. “Kerjasama ini menjadi kebanggaan bagi kami, karena dapat berkontribusi bagi penguatan mitigasi bencana di Kabupaten Murung Raya. Semoga memberikan manfaat bagi kedua pihak,” tuturnya.

Kepala Pelaksana BPBD Murung Raya, Fitrianul Fahriman menjelaskan pentingnya penyusunan dokumen KRB secara terencana. “Kami menyiapkan data, peta risiko dan identifikasi wilayah rawan di desa, kelurahan dan kecamatan. Beberapa desa juga sudah kami berikan pelatihan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat,” ungkapnya.

Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin menegaskan bahwa Murung Raya merupakan wilayah yang kaya sumber daya alam namun juga memiliki potensi bencana yang beragam. “Pencegahan dan mitigasi tidak boleh hanya menjadi reaksi setelah bencana terjadi. Ini harus menjadi prioritas utama,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya KRB sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. “Dokumen ini bukan sekadar administrasi. KRB adalah landasan ilmiah yang membantu kita menentukan wilayah berisiko tinggi dan mengintegrasikannya dalam perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD,” jelas Rahmanto saat membacakan sambutan Bupati.

Wakil Bupati turut mengajak seluruh pemangku kepentingan ikut terlibat. “Penanggulangan bencana adalah urusan kita bersama. Saya berharap semua peserta berpartisipasi aktif, saling berbagi data, informasi dan pengalaman,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah turut mendukung kegiatan ini. “Mitigasi bencana tidak bisa berjalan sendiri. Kami di DPRD siap mendukung melalui penguatan kebijakan serta memastikan setiap langkah yang diambil berpihak pada keselamatan dan kesiapsiagaan masyarakat,” ungkapnya.

Pemkab Murung Raya dan DPRD mengapresiasi BPBD dan semua pihak atas terlaksananya kegiatan ini. Diharapkan penyusunan KRB berjalan lancar dan menghasilkan data valid sebagai dasar kebijakan pembangunan yang aman, adaptif dan berkelanjutan.

(DiskominfoSP_Nof, Res. Foto: Res).

Kontributor Wartawan

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah membangun jaringan listrik di lebih dari 1.100 desa selama satu tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Dia menjelaskan peningkatan akses listrik ke desa-desa menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

“Tahun ini Bapak Presiden kita mampu membangun jaringan di 1.100 lebih desa. Total desa yang kita belum aliran listrik 5.700, ada 4.400 dusun. Sekarang lagi pasang 1.100 lebih desa, kemudian 250.000  (akan) pasang,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10).

Pemerintah, lanjut Bahlil, menargetkan semua desa dan dusun di Indonesia sudah dialiri listrik pada 2030. Ia mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus kepada anak-anak di seluruh pelosok Tanah Air agar bisa menikmati dukungan teknologi di sekolah-sekolah.

“Presiden mempunyai perhatian khusus kepada anak-anak kita di pedalaman-pedalaman, daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Bahwa Presiden punya keinginan agar sekolah-sekolah itu harus memakai teknologi, pakai layar. Jadi, mau tidak mau listrik harus kita masukkan,” ucap dia.

Ia pun menerangkan ada dua model pasokan listrik yang dibangun pemerintah, salah satunya solar panel atau listrik tenaga surya.

“Sambil kita paralel untuk mendorong transisi energi dengan memakai tenaga surya. Ini juga kita lagi siapkan ke depan,” kata Bahlil.

Listrik Desa atau Lisdes merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menargetkan elektrifikasi 5.758 desa dan 1,2 juta rumah tangga. Program ini diprioritaskan bagi rumah tangga di desa-desa dengan ketertinggalan akses, tantangan geografis, dan kebutuhan sosial tertinggi.

Rasio elektrifikasi nasional telah mencapai sekitar 99,83% pada akhir 2024, sehingga Lisdes 2025-2029 difokuskan untuk menuntaskan kantong-kantong yang belum berlistrik.

Kontributor Wartawan

Jakarta — Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan percepatan implementasi program Biodiesel B50 sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (24/10), kebijakan ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi berbasis produksi dalam negeri.

Bahlil menjelaskan percepatan B50 kini memasuki tahap akhir uji coba dan akan segera diterapkan secara nasional pada semester kedua tahun ini.

Langkah ini, ujarnya, bukan hanya soal efisiensi energi, tetapi juga strategi besar untuk memperkuat kemandirian industri biofuel dan mengurangi defisit neraca perdagangan akibat impor BBM.

“Atas hasil keputusan rapat terbatas dan arahan Presiden, kita dorong B40 menuju B50. Sekarang sedang diuji cobakan, dan insya Allah di semester kedua bisa kita implementasikan. Kalau ini sudah berjalan, maka impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan karena produksi dalam negeri sudah mencukupi,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10).

Langkah percepatan B50 ini bukan hanya soal energi hijau, tetapi juga tentang menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Selama ini, Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan solar untuk industri dan transportasi. Dengan keberhasilan B50, pemerintah memperkirakan dapat menghemat miliaran dolar devisa serta menciptakan nilai tambah bagi sektor hilir minyak nabati.

“Kita tidak boleh bergantung terus pada impor. Ini soal martabat bangsa. Kalau bisa diproduksi di dalam negeri, maka industri dan petani kita yang harus merasakan manfaatnya,” tegas Bahlil.

Program B50 juga membuka peluang lebih besar bagi petani sawit dan pelaku industri energi terbarukan di berbagai daerah untuk terlibat dalam rantai pasok nasional. Selain mendukung target emisi net-zero 2060, inisiatif ini menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan transisi energi dengan pembangunan ekonomi rakyat.

Pemerintah menargetkan produksi biodiesel nasional meningkat signifikan pada 2026, seiring dengan penguatan kapasitas kilang domestik dan masuknya investasi baru di sektor energi bersih.

Implementasi B50 menjadi langkah konkret untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan di dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Kebijakan ini diharapkan memberikan dampak ganda: menurunkan tekanan terhadap neraca perdagangan energi dan mendorong nilai tambah industri sawit nasional.

Kontributor Wartawan

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kuota impor bahan bakar minyak (BBM) 2026 dibuka secara merata untuk semua badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta.

“Kita pemerintah ini berbicara tentang regulasi. Waktu itu kita sudah putuskan bahwa kuota impor sudah diberikan kepada semua badan usaha, baik pemerintah maupun swasta,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (24/10).

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk mendorong efisiensi pasar energi nasional tanpa mengorbankan stabilitas pasokan BBM di dalam negeri. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah memberikan ruang yang setara bagi swasta untuk ikut serta dalam rantai pasok energi, selama tetap berpegang pada aturan dan mekanisme bisnis yang sehat.

“Swasta kita memberikan 110 persen dibandingkan dengan 2024. Nah, untuk B2B-nya silakan diatur dengan Pertamina,” jelasnya.

Menurut Bahlil, meski ruang bagi sektor swasta diperluas, Pertamina tetap berada dalam posisi kuat dan tidak akan dirugikan.

“Andaikan pun sekalipun kuotanya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta, saya yakin Pertamina nggak akan mungkin rugi. Karena pasti kebutuhan itu habis. Karena kuota impornya itu kan kita nggak nambah. Saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan kuota impor BBM tahun 2026 akan tetap berlandaskan asas keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Nah, terkait dengan 2026 kita akan memberikan kuota juga. Dan kita akan berlakukan sama. Bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan,” tegas Bahlil.

Kontributor Wartawan