Author: Nofriandy Imanuel S.IP. , M.Si.

MC_Murung Raya – Bertempat di aula kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Murung Raya (Mura) Jl. Jendral Sudirman, dilaksanakan rapat penetapan status siaga darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Murung Raya, Rabu (1/9/2021).

Rapat ini sehubungan dengan sudah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang penetapan status siaga darurat bencana Karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 188.44/308/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Wakil Bupati Murung Raya Rejikinoor memimpin rapat tersebut didampingi Danramil 07/ Puruk Cahu Lettu Inf M. Saroni, yang mewakili Kapolres Mura, Kalaksa BPBD Kab.Mura Kariadi, serta stakeholder terkait lainnya.

Kalaksa BPBD Kab. Mura Kariadi mengatakan, ini merupakan rapat yang kedua kali, hari ini adalah tidak lanjut, sekaligus tindak lanjut dari SK Gubernur Kalteng terkait status siaga darurat bencana Karhutla, bahwa dalam tahapan yang kita lakukan yakni terkait penetapan status siaga darurat bencana Karhutla di wilayah Kab.Mura.

Kariadi berharap seluruh Satgas Karhutla yang terdiri dari TNI-Polri serta lintas terkait mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga petugas yang berada di tingkat desa meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan patroli terhadap daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

“Hal tersebut penting sehingga setiap peluang kejadian Karhutla dapat dideteksi dan dapat dilakukan pemadaman dini agar tidak menjadi kebakaran besar,” tutur Kariadi.

Sementara itu Wabup Mura Rejikinoor menyampaikan, di wilayah Kalteng khusunya Mura adanya masyarakat adat petani, kami berharap aparat hukum dan DAD mendahulukan aspirasi masyarakat dan memberi pemahaman terkait Karhutla kepada masyarakat agar tidak menimbulkan masalah.

Lanjutnya, “Dengan adanya penetapan Status Siaga Darurat dan Satuan Tugas, saya mengharapkan pengerahan seluruh personel, sarana prasarana dan sumber daya lainnya dapat dilakukan secara optimal, sehingga kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani sedini mungkin,” ujar Rejikinoor. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Wakil Bupati (Wabup) Murung Raya (Mura) Rejikinoor menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021 sekaligus Launching Sinergitas Pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP.

Acara ini dihadiri secara virtual bertempat di Aula A, Kantor Bupati Murung Raya, Selasa (31/8/2021).

Hadir mendampingi Wabup Mura, yakni Sekretaris Daerah Kab.Mura Hermon, Asisten I Setda Kab.Mura Serampang, Kadis kominfo SP Kab.Mura Bimo Santoso, Kepala Bappedalitbang Kab.Mura Pahala Budiawan, Plt. Inspektur Kab.Mura Rudy Roy, Plt. Kepala BPKAD Kab.Mura Ernawati dan pejabat terkait lainnya.

Kegiatan ini digelar dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Rakorwasdanas dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh Kepala Daerah mendukung MCP Pencegahan Korupsi dengan menugaskan para Inspektur di masing-masing Daerah agar tersambung dengan sistem MCP. Pengelolaan bersama MCP bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah dapat melakukan transpormasi nilai dan praktek Pemerintahan Daerah sehingga tercipta tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik.

Intervensi yang dapat dilakukan Kemendagri sebagai fungsi Pemerintah dan Pengawasan umum diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana Desa, optimalisasi pendapatan Daerah dan manajemen aset Daerah.

Tito Karnavian berharap Kepala Daerah terutama Bappeda untuk betul-betul mempelototi perencanaan APBD tingkat 2 agar betul-betul bisa paralel selain sesuai dengan kebutuhan masyarakat reel ditingkat 2 masing-masing, juga paralel dengan prongran tingkat 1 dan tingkat Nasional. Untuk Provinsi, selain program tersebut reel dibutuhkan oleh Provinsi juga paralel dengan program Nasional. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Bupati Murung Raya (Mura) Perdie M. Yoseph yang juga selaku warga kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dampingi kunjungan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, H. Atal S. Dapari di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.

Sebelum menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Perdie juga mendampingi Ketua PWI Pusat H. Atal S. Depari melakukan peninjauan vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan PWI Kotawaringin Timur bagi masyarakat di Kota Sampit, Sabtu (28/8/2021).

Dalam kesempatan itu, Perdie menyampaikan dalam penanganan Covid-19 ini tidak hanya berlaku dilakukan oleh pemerintah semata, namun juga semua pihak punya rasa tanggungjawab untuk mengakhiri pandemi Covid-19 ini.

“Termasuk organisasi kewartawanan, yaitu PWI melalui anggotanya dapat memainkan perannya di medianya masing-masing untuk membuat berita yang mengedukasi masyarakat sehingga dapat bersama-sama dalam upaya mengakhiri pandemi seperti pengetahuan pencegahan dan tindakan yang nyata,” kata Perdie.

Karena wartawan, lanjut Perdie memiliki andil yang cukup besar dalam situasi pandemi saat ini, sehingga berita-berita yang disajikan kepada masyarakat terkhusus mengenai Covid-19 benar-benar dapat menjadi arustama perubahan perilaku masyarakat dari yang kurang respon dan peduli sehingga lebih peduli sama-sama mengakhiri pandemi.

“Covid-19 ini sudah kita rasakan dampaknya, sehingga kondisi ini membuat kita terus bekerja keras, pantang menyerah dalam mengakhiri wabah ini,” tuturnya.

Khususnya di Murung Raya, tambah Perdie Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas Penangan Covid-19 telah melakukan upaya konkrit dalam penanganan kasus hingga pencegahan penularannya.

“Termasuk kita telah menjamin ketersedian oksigen di Rumah Sakit Daerah Puruk Cahu dengan bekerjasama dengan pihak PT. Samator Gas Industri Tanjung Tabalong untuk ketersedian gas bagi pasien di rumah sakit dan puskesmas,” ujar Perdie. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Wakil Bupati (Wabup) Murung Raya (Mura) Rejikinoor didampingi pegawai terkait, bertempat di aula A Kantor Bupati Murung Raya mengikuti secara virtual Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Luar Biasa PT Jamkrida Kalteng, Rabu (25/8/2021).

Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo membuka secara resmi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Luar Biasa PT Jamkrida Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.

Wagub H. Edy Pratowo saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan sejak awal didirikan pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, PT. Jamkrida Kalteng telah menjamin Plafon Kredit sekitar Rp 3 Triliun dari berbagai Rekanan Lembaga Penyalur Kredit, antara lain PT. Bank Kalteng, BPR Artha Sejahtera, BPR Marunting, BPR Syariah Mitra Amanah, Sarana Kalteng Ventura, KPRI Betang, serta dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng untuk produk Surety Bond. Pada tahun 2020, aset PT. Jamkrida Kalteng juga tumbuh sekitar 8 persen dibanding tahun 2019, yakni dari Rp 112,9 Milliar menjadi Rp 122,2 Milliar.

Sebagaimana kita ketahui bersama, PT Jamkrida Kalteng merupakan salah satu perusahaan daerah yang dimiliki oleh Provinsi Kalteng dan seluruh kabupaten/kota, yang bergerak di bidang keuangan non-bank, yaitu Lembaga Penjaminan Kredit.

“Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada hari ini merupakan amanah dalam pengambilan keputusan tertinggi Perseroan Terbatas, untuk melakukan evaluasi kinerja atau program yang telah dilakukan, serta menyusun program dengan kepengurusan baru yang akan datang”, ucap Edy.

Edy berharap kinerja PT. Jamkrida Kalteng dapat terus ditingkatkan semakin baik lagi ke depan, terutama dalam membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi agar dapat bertahan di tengah kondisi sulit akibat pandemi, untuk kemudian bisa segera bangkit dan tumbuh, sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Sementara itu Wabup Mura Rejikinoor mengharapkan Rapat Umum Pemegang Saham kali ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan terbaik bagi keberlangsungan PT Jamkrida Kalteng.

“Sehingga yang nantinya dapat berkontribusi positif bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Murung Raya yang kita cintai”. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Wakil Bupati (Wabup) Murung Raya (Mura) Rejikinoor didampingi Asisten II Setda Kab.Mura Fery Hardi, Kepala Dinas Perindagkop UKM Kab. Mura, Nyarutono Tunjan, Kabag Perekonomian Setda Kab.Mura Wandato mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2021.

Rakornas tersebut diikuti secara virtual bertempat di aula A, Kantor Bupati Murung Raya, Rabu (25/8/2021).

Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 mengangkat dengn tema: “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Dengan Optimalisasi Digitalisasi Untuk Medukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”.

Rakornas ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI dilaksanakan Secara Virtual. Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena di tengah ketidakpastian saat ini perekonomian Indonesia semakin baik dengan tingkat inflasi terkendali.“Kita wajib bersyukur, meskipun kita masih menghadapi ketidakpastian perekonomian negara kita semakin membaik. Tetapi tetap kita harus menjaga kewaspadaan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pada kuartal II-2021 perekonomian Indonesia mampu tumbuh 7,07% (year-on-year/YoY) dengan tingkat inflasi nasional yang terkendali di angka 1,52% (YoY).

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa angka inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi 2021, yaitu sebesar 3%.“Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menekankan kepada jajaran pemerintahan terkait untuk tetap waspada dan hati-hati dalam mengatur keseimbangan antara upaya penganganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kuartal III-2021 ini.

“Tetap harus waspada, tetap harus hati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran Covid-19 harus bisa kita kendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi,” tegasnya. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Bertempat di aula gedung B, Kantor Bupati Murung Raya (Mura) dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka kewajiban keikutsertaan Perangkat Desa dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), Rabu (25/8/2021).

Hadir dalam Rakor ini Asisten I Setda Kab.Mura Serampang, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kab.Barito Utara Agung, Kepala DPMD Kab.Mura Asnawiyah, Kepala Disnakertrans Kab.Mura H.Fajarudinoor, sejumlah Camat dan undangan terkait lainnya.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kab.Barito Utara Agung dalam pengatarnya menyampaikan bahwa wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Kab.Barito Utara Muara Teweh mecakup di seluruh DAS Barito. Untuk Murung Raya sudah menindaklanjuti paling cepat untuk pendaftaran seluruh tenaga kerja non ASN jadi per bulan desember tahun 2020, tenaga kerja non ASN di Mura sudah dilindungi program jaminan kecelakaan kerja.

“Pada hari ini kami dari BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan masksud dan tujuan yang sama, bagaimana nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan pemberian perlindungan Jamsostek bagi perangkat desa,” jelasnya.

Tambahnya, Perlu kami sampaikan BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program jamsos, diantaranya Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun. Banyak manfaat yang akan didapat dari program-program tersebut, kata dia, salah satunya yaitu mengurangi beban atas risiko pekerjaan. “Para aparatur desa akan terlindungi, akan merasa aman karena sudah memiliki jaminan sosial jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat menjalankan tugas.

Sementara itu Asisten I Setda Kab.Mura Serampang menyampaikan, kita ketahui bersama Kabupaten Murung Raya memiliki 10 kecamatan, kalau memang memungkinkan BPJS berkaloborasi dengan Camat, Camat mengundang perangkat desa atau perwakilan perangkat desa karena dimana kita masih dalam situasi pandemi Covid-19 dengan wajib menerapkan Prokes.

“Diharapkan dengan dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam nantinya maka Perangkat desa bisa lebih yakin bahwa betapa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa,” ujar Serampang. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Jumat, 20 Agustus 2021, Wakil Bupati Murung Raya (Mura) Rejikinoor melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan literasi tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Turut mendampingi Wabup Mura yakni Asisten II Setda Kab.Mura Feri Hardi, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab.Mura Ari Juanda dan Kasubag Perencanaan anggaran dan akuntansi Sekretariat DPRD Mura Ari Satrio Basuki serta admin SBU/SSH TAPD Mura Bayu.

Wakil Bupati Murung Raya dan rombongan disambut langsung oleh Bupati Kab.Tanah laut Sukamta, Sekda Kab.Tanah Laut Daniel Kifli, Sekretariat DPRD Kab.Tanah Laut Tajudinnor dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab.Tanah Laut, bertempat di gedung Sekretariat DPRD Kab.Tanah Laut.

Dalam sambutannya Wabup Kab.Mura Rejikinoor mengatakan bahwa dalam rangka penyusunan anggaran di aplikasi SIPD Kab.Mura perlu menambah pengetahuan dan literasi terkait penyusunan standar biaya umum dan standart satuan harga daerah.

Sementara itu, Bupati Kab.Tanah Laut Sukamta, menyambut baik kedatangan rombongan dari Murung Raya dan mengatakan akan melalukan kunjungan balasan ke Murung Raya.

Dalam sambutannya Sukamta mengatakan bahwa kerjasama antar daerah sangat perlu dalam rangka sinergitas dan singkronisasi pembangunan. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan