Kepala Bapenda Kab. Mura, Agus Sumadi menjelaskan, ada banyak gedung usaha burung walet yang berdiri permanen di Mura, namun gedung tersebut banyak yang belum mengantongi izin usaha dan IMB sehingga penarikan pajaknya tidak bisa dilakukan sekarang.
“Pada dasarnya petani walet bersedia mengurus IMB dan membayar pajak sesuai aturan, dari setiap transaksi penjualan, asalkan syarat dan pengurusan izin tersebut dipermudah dan dilakukan secara massal,” ungkapnya pada Rapat dengan para pengusaha warang burung walet, Rabu, (9/9/2020).
Dia melanjutkan, untuk mengoptimalkan PAD Bapenda telah melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, dan memanggil wajib pajak untuk diberikan penyuluhan tentang pajak dan IMB dalam perspektif hukum.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan mengakomodir dan mempermudah pengurusan semua izin para pengusaha walet, mengingat sektor ini menjadi potensi besar untuk menambah pendapatan asli daerah.
“Kita akan memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan, ini tantangan dan peluang besar untuk meningkatkan PAD” kata Agus Sumadi.
Sementara itu Kabid Pajak dan Retribusi Daerah, Ketut Pangkat mengutarakan bahwa regulasi pajaknya adalah Perda No 27 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Perbup No 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta Perbup No 26 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Untuk Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet, “untuk diketahui Gedung SBW di Kab MURA saat ini kurang lebih 502, namun penerimaan SBW masih rendah, baru sekitar 1,7 juta. hal ini karena kesadaran WP masih rendah oleh karena itu kami Bapenda terus berupaya melaksanakan sosialisasi Pajak Sarang Burung Walet.” Ujar Ketut Pangkat. (MC DiskominfoSP Mura)
]]>
