Category: Berita Murung Raya

MC_Murung Raya – Bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Murung Raya (Mura), Sekda Mura Hermon mewakili Bupati Murung Raya didampingi Asisten II Setda Fery Hardy, secara virtual membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya tahun 2022.

Kegiatan tersebut secara virtual diikuti oleh Bappedalitbang Kab.Mura dan juga undangannya lainnya secara virtual di masing-masing tempat. Jumat (19/3/2021).

Kegiatan ini merupakan rangkaian Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Murung Raya tahun 2022, pembahasan dan penjaringan aspirasi untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Murung Raya.

Bupati Murung Raya dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Hermon, bahwa Konsultasi Publik ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan dan penjaringan aspirasi untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.

“Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD ini untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Mura dalam menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif,” ucap Hermon.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Murung Raya yang diwakili Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Akhyat Imam Zahrias menyampaikan, bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Murung Raya, untuk mendapatkan masukan penting dan saran dalam rangka penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Murung Raya.

“Usulan-usulan prioritas nantinya akan dimasukan kedalam aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan Kabupaten Murung Raya, sampai dengan saat ini terdapat sejumlah usulan masyarakat merupakan isu strategis dan kondisi Kabupaten Murung Raya,”pungkasnya.(DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DALDUK KBP3A) Kabupaten Murung Raya menjalani verifikasi Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 secara virtual bertempat di aula A Kantor Bupati Murung Raya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph didampingi Kepala DALDUK KBP3A Kabupaten Murung Raya Lynda Kristiane, serta sejumlah Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Murung Raya. Jumat (19/3/2021) siang.

Verifikasi dilakukan secara virtual dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kemen PPPA, Eni Widiyanti, serta Yurni Satria selaku verifikator.

Anugerah Parahita Ekapraya ini adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pada pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Asisten Deputi PUG Bidang Ekonomi Kementerian PPPA Eni Widiyanti mengatakan terpilihnya Kabupaten Murung Raya sebagai calon penerima Anugerah Parahita Ekapraya ini merupakan hasil evaluasi sementara yang dilakukan oleh pihaknya. Namun demikian, mengenai lolos tidaknya Murung Raya memperoleh anugerah tersebut, semuanya akan bergantung dari hasil verifikasi yang akan dilakukan oleh tim verifikasi.”Tujuan pertemuan ini adalah untuk memverifikasi dan melihat lebih dalam lagi data dan informasi tentang pelaksanaan di wilayah yaitu berdasarkan isian formulir informasi yang telah kami terima melalui aplikasi ini semua dengan harapan agar tim verifikator dapat memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap lebih komprehensif dan lebih objektif,” jelasnya.

Dalam kesempatannya, Bupati Perdie M. Yoseph menyampaikan, terkait kesetaraan dan keadilan gender merupakan masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, Pemkab Murung Raya memiliki komitmen atas masalah kesetaraan gender ini. Pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya bersama masyarakat untuk terus aktif berusaha dan berkarya untuk kemajuan dalam melakukan berbagai inisiatif sebagai bentuk perwujudan dan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dan menjamin hasil pembangunan yang adil kesetaraan gender dan berkeadilan gender. Cukup banyak sekali dan itu berdampak positif bagi masyarakat, seperti program Murung Raya Sehat, program Murung Raya cerdas 10 orang setiap desa/kelurahan, “Ketika saya berakhir masa jabatan saya sebagai Bupati Murung Raya akhir tahun 2023 diharapkan putra-putri daerah Kabupaten Murung Raya dan semangat pengarusutamaan gender di dalam pendidikan ini mereka sudah wisuda siap kerja siap menciptakan lapangan kerja artinya 125 desa kelurahan kali 10 orang setiap desa kelurahan ya berarti ada 1.250 orang calon sarjana tahun 2023,” ucap Perdie.

Sementara itu, Kepala DALDUK KBP3A Kabupaten Murung Raya Lynda Kristiane dalam paparannya Tentang Pelaksanaan PUG Dalam Pembangunan di Murung Raya mengatakan, jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kab.Murunajjya tahun 2019 laki-laki 57.260 jiwa, perempuan 52.691 jiwa. Gambaran indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Murung Raya komponen-komponennya yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, dilihat dari sumber data BPS Kab Mura grafik dilihat grafik IPM Kab.Mura terus meningkat. Tren Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2017; 82,92 , tahun 2018; 83,23 , tahun 2019; 83,41. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2017; 67,16 , 2018; 67,56 , 2019; 68,89. Kabupaten Murung Raya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) komponennya adalah keterwakilan perempuan di parlemen sebanyak 16% dan perempuan sebagai tenaga profesional sebanyak 42,94%.

“Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang dilakukan di Kabupaten Murung Raya, diantaranya kegiatan advokasi PUG, kegiatan KIE pada anak-anak (Pernikahan Dini), dukungan melalui media akan pemberdayaan perempuan dan anak lewat radio Smura, TVRI Kalteng, Sylva Vision serta media lainnya. Serta kegiatan Tim PKK Kab.Mura dalam peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan, kegiatan posyandu lansia, kegiatan pemberdayaan perempuan berupa pelatihan menjahit rotan dan beauty class. Produk Industri rumah tangga Lindsay Mura, kegiatan sosialisasi UPTD dan pendampingan korban kekerasan terhadap anak dan kegiatan ketahanan pangan melalui kebun PKK di desa Bahitom. Murung Raya juga menerima penghargaan Gender Champion (Juara II Bina Keluarga Balita Tingkat Nasional sebagai Pengelola Program dan Sebagai Kader BKB Sangat Peduli terhadap anak-anak di Kab.Mura) dan menerima penghargaan Maggala Karya Kencana dari BKKBN,” jelas Lynda Kristiane.

Yurni Satria selaku verifikator menuturkan, maksud dan tujuan verifikasi adalah untuk memverifikasi dan melihat lebih dalam tentang data dan informasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di wilayah masing berdasarkan isian formulir melalui aplikasi Anugerah Parahita Ekapraya yang telah diterima dengan harapan dapat memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap, komprehensif dan obyektif sebagai bahan pertimbangan dalam mengkoordinasikan calon penerimaan APE tahun 2020 yang merupakan sebuah penghargaan apresiasi dari Pemerintah Pusat. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya (Mura), Sekda Hermon didampingi Asisten perekonomian dan pembangunan Setda Kab.Mura Ferry Hardy, Kadis Kominfo SP Bimo Santoso, Kabag Perekonomian Setda Wandato mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi dan Tindak Lanjut PP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kamis (18/3/2021).

Dilansir dari kemendagri.go.id. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Hadirnya PP tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.Berkaitan dengan hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam penyelenggaraaan izin usaha di daerah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Muhammad Hudori dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi dan Tindak Lanjut PP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.“Saya mengharapkan peran DPM-PTSP daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, memberikan perbantuan pendampingan kepada pemohon yang ingin mendaftar melalui Online Single Submission (OSS), sampai mendapatkan Nomor Izin Berusaha atau NIB, Sertifikat Standar dan Izin berdasarkan kewenangannya,” katanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

“DPM-PTSP berperan melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen pemohon dalam proses izin usaha dan izin komersial operasional, serta melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait komitmen pemohon melalui Online Single Submission, dalam merespon setiap permohonan proses perizinan,” ujarnya.

Sementara itu, kegiatan non-perizinan diluar aturan perundang-undangan, atau di luar PP Nomor 6 Tahun 2021, tidak dilakukan melalui sistem OSS. “Untuk kegiatan non-perizinan berusaha yang tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau kegiatan usaha, Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan proses non-perizinan tidak melalui sistem Online Single Submission,” tandasnya.

Di samping peran tersebut di atas DPM-PTSP juga berperan untuk dapat memberikan pertimbangan dalam membatalkan perizinan berusaha, sesuai dengan laporan masyarakat. “Memberikan pertimbangan kepada lembaga Online Single Submission untuk mencabut membatalkan perizinan berusaha, berdasarkan atas laporan pengaduan masyarakat,” ujar Hudori.

PP Nomor 6 Tahun 2021 merupakan salah satu turunan dari UU Cipta Kerja. Diketahui, terdapat 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai turunan UU Cipta Kerja. Dalam hal ini, Kemendagri terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan dan penyesuaian dalam pelayanan perizinan di daerah melalui Sistem OSS, termasuk untuk penyiapan SDM, perangkat pendukung, serta penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) terkait sebagaimana dimaksud dalam PP tersebut.

Kontributor Wartawan

MC_ Murung Raya – Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan sebagai tujuan untuk mewujudkan perkembangan sebuah Negara. Oleh sebab itu penghargaan yang diberikan merupakan acuan bagi lembaga publik untuk bisa menjadikan data yang akurat dalam mendukung informasi di era globalisasi ini. Dengan demikian informasi akurat dari Pemerintah akan lebih mudah diakses oleh masyarakat di setiap wilayah sesuai dengan visi-misi.

Berkenaan dengan itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) menerima penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020. Dalam ajang tersebut Pemkab Murung Raya meraih Juara III di Kategori Pemerintah Daerah Tingkat Kab/kota se-Provinsi Kalteng sebagai Badan Publik Menuju Informatif.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng yang didampingi oleh Anggota Komisi Informasi Kalimantan tengah yang diterima langsung oleh Sekda Mura Hermon mewakili Bupati Murung Raya.

Sementara itu, Sekda Hermon didampingi Kadis Kominfo Bimo Santoso menyerahkan penghargaan yang baru saja diterima kepada Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph di ruang kerja Bupati, sebelum beliau mengikuti Rakor Penanganan Covid-19 dengan Gubernur Kalteng secara virtual. Rabu (17/03/2021).

Dalam kesempatan tersebut Perdie memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diterima, “secara pribadi kami mengapresiasi dan bangga atas pencapaian Pemkab Murung Raya sebagai peringkat III, sebagai Pemkab menuju informatif”.

Menurut Bupati yang sudah dua kali periode memimpin daerah ini menjabat, bertekad menjadikan Pemkab Mura betul-betul daerah yang terbuka dan transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Baik di tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kedinasan. Pemberian informasi secara transparan kepada publik merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap wilayah. Dengan demikian, segala permasalahan utamanya bidang pelayanan kepada masyarakat akan lebih mudah dan cepat untuk diselesaikan.

“Ketika kita memberikan informasi yang lebih transparan akan ada masukan-masukan yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan persoalan di pelayanan publik,” jelas angkatan pertama IPDN ini.

Seperti diketahui Kab/Kota, OPD Tingkat Provinsi dan lembaga publik yang mendapat penghargaan adalah “Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dan OPD tingkat Provinsi Kalteng, serta Lembaga/Instansi Vertikal yang ada di Prov. Kalteng,” ujar Sekda Hermon.

“Semoga penganugerahan publik kepada badan publik daerah, Kecamatan, Kelurahan dan desa kali ini berjalan lancar serta memberi hasil sebagaimana yang diharapkan oleh Komisi Informasi Kalteng,” pungkas Hermon. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK dikontrak minimal satu tahun dan dapat diperpanjang paling lama 30 tahun, ini semua tergantung situasi dan kondisi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Murung Raya Hermon, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilaksanakan di aula kantor BKPSDM, Selasa, (16/3/2021). SK tersebut diserahkan kepada 7 orang peserta, yang lulus seleksi tes PPPK tahap pertama tahun 2019 lalu.

Menurut Plt. Kepala BKPSDM Kab. Mura Lentine Miraya, Pengangkatan PPPK Formasi Tahun 2019 bersumber dari: Tenaga honorer guru yang terdaftar dalam database K-2 di BKN dan Penyuluh Pertanian yang terdaftar di database Kementerian Pertanian. “Pelaksanaan Seleksi dilakukan pada bulan Maret 2019 dengan menggunakan CAT UNBK Kementerian Pendidikan,” ucapnya.

Lebih lanjut Lentine mengatakan Peserta yang lulus sebanyak 9 orang, terdiri dari Tenaga Pendidik = 5 orang dan Penyuluh Pertanian = 4 orang, “Dari 9 orang peserta, 2 orang peserta meninggal dunia sebelum sempat diangkat menjadi PPPK, yaitu Tenaga Pendidik = 1 orang dan Penyuluh Pertanian = 1 orang,” jelasnya.

Sementara itu Sekda Mura Hemon dalam sambutannya mengutarakan, “Ini merupakan apresiasi Pemerintah terhadap pengabdian saudara selama menjadi honorer, dengan ditingkatkannya status menjadi PPPK, Pemerintah telah meningkatkan pula kesejahteraan hidup dan jaminan karir saudara,” ujarnya.

Sekda Hermon mengharapkan kepada peserta yang menerima SK pada hari ini nantinya bisa lebih berperan di tengah masyarakat, sambungnya, itu semua tidak akan ada artinya, apabila PPPK tidak dibarengi dengan peningkatan komptensi, profesionalitas dan kinerja. “Oleh karena itu, kami ingatkan, meskipun telah menerima SK, namun saudara masih dalam masa perjanjian kerja, artinya saudara sebagai PPPK akan terus dipantau, dinilai dan dievaluasi,” ujarnya lagi.

Sebab itu, Hermon berpesan agar seluruh penerima PPPK selalu meningkatkan kompetensi diri, pelajari dan pahami kedudukan, tugas pokok, hak dan kewajiban sebagai PPPK. Tegakkan disiplin jam kerja, maupun pelaksanaan kerja secara umum. Karena keberhasilan seseorang dalam suatu hal, tidak mungkin dicapai tanpa upaya dan disiplin tinggi. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menerima penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dalam kategori Menuju Informatif, penghargaan itu diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, yang diterima langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Hermon, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng. Senin (15/3/2021).

Menurut Sekda Hermon, Kabupaten Murung Raya memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Kalteng dalam kategori Menuju Informatif peringkat ke III (Tiga) se Kalimantan Tengah, setelah Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat, “Terima kasih untuk seluruh OPD atas dukungan dan secara khusus Diskominfo SP atas prestasi yang diperoleh, untuk Murung Raya,” ujarnya.

Sementara itu Kadis Kominfo SP Kab. Murung Raya saat dimintai keterangan terkait penghargaan tersebut mengutarakan bahwa pada Tahun 2019 Kabupaten Murung Raya peringkat 6 dan tahun 2020 kita naik jadi peringkat 3. “Kita patut bersyukur Pemkab Mura Tahun 2020 mendapat penghargaan Keterbukaan informasi Publik sebagai Kabupaten menuju informatif rangking 3,” ucap Bimo.

Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagian besar OPD belum optimal dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi, “Masih ada PPID yang belum memahami secara benar soal keterbukaan informasi dan masyarakat banyak yang belum tahu prosedur mendapatkan informasi,” ujar Kadis Kominfo SP Kab. Mura.

Oleh sebab itu Bimo merekomendasikan beberapa hal untuk peningkatan keterbukaan informasi publik, diantaranya adalah koordinasi antar OPD dan konektivitas data dan infromasi antar OPD harus terus ditingkatkan. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan