Category: Berita Murung Raya

MC_Murung Raya – Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2019 di Kabupaten Murung Raya (Mura), bertempat di halaman MAN 1 Murung Raya, Kota Puruk Cahu, Bupati Mura Perdie M. Yoseph menjadi Inspektur Upacara. Selasa pagi (22/10).

Hadir dalam Upacara HSN, Wakil Bupati Mura Rejikinoor, Ketua DPRD Mura Doni, Forkopimda Mura, para guru Madrasah, para siswa, santri dan tamu undangan lainnya.

Peringatan hari Santri 2019 mengusung tema “Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia”. Isu perdamaian diangkat berdasar fakta bahwa sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian.

Dalam sambutan Menteri Agama Republik Indonesia yang disampaikan oleh Bupati Murung Raya, Perdie M. Yoseph, “Pesantren sebagai laboratorium perdamaian, keterpilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sejak 2 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020, dimana bargaining position Indonesia dalam menginisiasi dan mendorong proses perdamaian Dunia semakin kuat dan nyata, menjadi momentum bagi seluruh elemen Bangsa, terutama kalangan santri Indonesia agar turut berperan aktif dan terdepan mengemban misi dan menyampaikan pesan-pesan perdamaian di Dunia Intemasional”.

“Akhirnya kita juga patut bersyukur karena dalam peringatan Hari Santri Tahun 2019 ini terasa istimewa dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dengan Undang-Undang tentang Pesantren ini memastikan bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pengabdian masyarakat”. Ucap Perdie M. Yoseph saat menyampaikan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. (DiskominfoSP_MC: Anr).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Rapat Paripurna Ke-IV Masa Sidang Ke-III tahun Sidang 2019, dalam rangka penyerahan KUA/PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2020. Rapat Paripurna ini dilaksanakan di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Murung Raya, Jl. Gatot Subroto No.01 Puruk Cahu. Senin (21/10) malam.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) secara subtansial, merupakan salah satu formulasi kebijakan penganggaran artinya KUA dan PPAS memuat kerangka kesepakatan sebagai pokok-pokok kebijakan mengenai target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menjadi dasar untuk pengalokasian anggaran tahun anggaran 2020.

Bupati Murung Raya, Perdie M. Yoseph dalam sambutannya mengatakan, “Rancangan KUA dan PPAS APBD 2020 masih tetap bertumpu pada 5 (lima) misi pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 yang disinergikan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah”.

“Bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya, penyusunan rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2020 mempunyai nilai strategis dalam memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah sebagai proses penentuan masa depan”. Ucap Perdie.

“Untuk itu kami mengharapkan kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD bersama-sama Tim anggaran Pemerintah Daerah agar dapat mengambil langkah-langkah kongkret untuk mempercepat proses pembahasan, sehingga persetujuan bersama dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku”. Tutur Perdie dalam sambutannya. (DiskominfoSP_MC: Anr).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan pentahapan sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Perusahaan skala mikro diwajibkan dengan 2 program (Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM). Perusahaan skala kecil diwajibkan dengan 3 program (JKK, JKM, Jaminan Hari Tua/JHT), Perusahaan skala menengah dan besar diwajibkan dengan 4 program (JKK, JKM, JHT, Jaminan Pensiun/JP).

Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya, Robert P. Sitinjak, selaku Jaksa Pengacara Negara dan sebagai Ketua Tim Kepatuhan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Murung Raya, bersama Kepala BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Palangka Raya, Royyan Huda, selaku Sekretaris Tim Kepatuhan, menggelar “Forum Discussion Group (FGD)” dengan mengundang para Kepala SOPD terkait, bertempat di kantor Kejari Murung Raya, Puruk Cahu. Kamis (10/10).

Hasil FGD pada intinya, sepakat agar Tim Kepatuhan segera memanggil, Perusahaan wajib daftar yang belum mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dimulai dari tahap pembinaan, maka diharapkan tidak perlu diambil tindakan hukum terberat lebih lanjut, yaitu ke tahap pembubaran PT secara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 17 ayat 2 – 5 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda, dan ancaman tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik dapat meliputi izin terkait usaha, izin keikutsertaan tender proyek, izin mempekerjakan tenaga asing, izin perusahaan penyedia buruh, dan izin mendirikan bangunan (IMB). Sanksi itu diatur pada Pasal 9 ayat 1 PP 86 tahun 2013, sebagai pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Di dalamnya disebutkan wajib mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

PP Nomor 86 Tahun 2013 disebutkan bahwa Perusahaan/pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu antara lain perizinan usaha, izin mengikuti tender LPSE, Surat Izin Mengemudi Polres, Sertifikat tanah BPN, Paspor Imigrasi, atau STNK Polres.

Pada UU Nomor 24 Tahun 2011, pemberi kerja yang tidak memungut dan menyetor iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya atau tidak menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS dapat dikenakan sanksi pidana 8 tahun atau denda Rp1 miliar. Perusahaan bisa segera membayarkan tunggakan iuran BPJS, karena ini adalah hak dari pekerja dan berhubungan dengan jaminan sosial para tenaga kerja. Tindakan tegas ini juga sebagai salah satu bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS. (DiskominfoSP_MC: Anr).

Kontributor Wartawan

MMC Murung Raya – Di era globalisasi seperti sekarang ini internet sudah menjadi sebuah keutuhan pokok baik di masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti Internet sangat bermanfaat baik dalam menunjang kinerja sistem informasi desa. Dengan adanya jaringan internet, desa dapat mencari berbagai informasi di bidang pemerintahan, pertanian, peternakan dan lainnya dengan lebih cepat.

Dalam rangka  program internet masuk desa, Kementrian Kominfo RI akan memberikan bantuan penyedian internet gratis di 5 desa di Kabupaten Murung Raya. 5 desa yang akan mendapatkan internet gratis adalah Desa Olung Liko, Desa Pantai Laga, Desa Cinta Budiman, Desa Tumbang Apat dan Desa Tumbang Saan.

Dikonfirmasi via ponsel Ari Hidayat dari BAKTI (23/10) membenarkan bahwa akan ada bantuan dari pusat untuk pemasangan internet masuk desa di 5 desa tersebut di atas “ memang benar akan ada pemasangan fasiltas internet di 5 desa di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu dekat ini” perangkat yang akan dipasang di setiap desa nantinya adalah perangkat jaringan internet satelit VSAT dan menggunakan layanan internet dari Teleglobal, tegasnya

Selain mempunyai manfaat untuk menambah wawasan penggunanya, internet juga berguna sebagai sarana atau media hiburan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti Internet sangat bermanfaat baik dalam menunjang kinerja sistem informasi desa. Dengan adanya jaringan internet, desa dapat mencari berbagai informasi di bidang pemerintahan, pertanian, peternakan dan lainnya dengan lebih cepat. (DiskominfoSP_Mura)

Kontributor Wartawan

MMC Murung Raya – Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph sampaikan materi Pembangunan Berbasis Pedesaan Kabupaten Murung Raya Menuju Mura Emas 2030.

Kuliah tamu dilaksanakan di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga Jawa Tengah (17/10), turut mendampingi Bupati Murung Raya dari pihak Universitas Kristen Satya Wacana Pembantu Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Dr. Andeka Rocky.

Pada kuliah umum yang dihadiri oleh lebih kurang 400 orang mahasiswa/mahasiswi dari kalimantan, Perdie memaparkan atau menyampaikan program pembangunan yang sedang diterapkannya di Kabupaten Murug Raya yaitu Pembangunan Berbasis Pedesaan Kabupaten Murung Raya Menuju Mura Emas 2030.

Perdie menjelaskan bahwa salah satu langkah kongkrit dalam melaksanakan pembangunan berbasis pedesaan adalah dengan kegiatan bantuan biaya kuliah untuk 10 orang setiap desa/ kelurahan , dengan demikian bantuan biaya kuliah yang diberikan kepada 116 desa dan 9 kelurahan di Kabupaten Murung Raya jumlahnya mencapai RP. 12,5 Milyar/ tahun. Dalam masa periode jabatan ke 2 Bupati Murung Raya (2018-2023) dengan menjalankan kegiatan tersebut Perdie akan mengalokasikan dana sebesar 62,5 Milyar dari APBD untuk kebutuhan kegiatan tersebut yang artinya dalam kepemimpinan Perdie-Rejekinoor selama menjabat akan hasilkan 1240 orang sarjana apabila mahasiswa yang dapat bantuan biaya kuliah bisa tuntas kuliahnya selama 4 tahun. Dengan kata lain pada saat mengakhiri tugas Perdie-Rejekinoor (PRO) sudah mencetak sarjana sebanyak 1240 orang. (Diskominfo_SP)

Kontributor Wartawan

MMC Murung Raya – Dalam rangka pembahasan Rencana Kerja SOPD Tahun Anggaran 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Kerja Komisi II DPRD Kab. Murung Raya dengan Dinas Kominfo SP Kab. Murung Raya (Kamis 17/10).

Dalam rangkaian kegiatan tersebut hadir Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya antara lain Barlin, Epi Siswanto dan Johansyah serta Akhirudin, sedangkan dari Dinas Kominfo SP Kab. Murung Raya dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo SP Kab. Murung Raya Bimo Santoso didampingi Sekretrais Dinas dan Kepala Bidang serta Kepala Seksi.

Dalam pembahasan Renja Tahun Anggaran 2020 Bimo Santoso memaparkan program dan kegiatan prioritas Diskominfo SP Kab. Murung Raya Tahun Anggaran 2020 antara lain pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi meliputi pembangunan kabel fiber optic yang akan mengkoneksikan semua OPD dan Badan Publik dalam rangka mewujudkan Kota Puruk sebagai smart city/ kota pintar. Sedangkan dalam hal program penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kadis Kominfo SP Kab. Murung Raya menjelaskan sudah melakukan audensi dan akan bekerjasama dengan Antara Digital Media dalam hal pembangunan media videotron baik outdoor dan indoor. Bimo Santoso menegaskan bahwa nantinya di videotron indoor maupun outdoor tersebut akan di isi dengan konten informasi pembangunan daerah yang berskala lokal dan di tampilkan secara lokal, nasional dan internasional oleh Antara Digital Media.

Salah satu Anggota Komisi II DPRD Kab. Murung Raya dari Partai Persatuan Pembangunan mengatakan “ Komisi II DPRD Kab. Murung Raya siap mensupport atau mendukung program kegiatan yang direncanakan Diskominfo SP Kab. Murung Raya untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan penyebarluasan informasi daerah”. Selagi program dan kegiatan itu masih sesuai dengan RPJMD dan Program Pembangunan Nasional serta bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Murung Raya kami sangat siap mendukung, tegasnya.(Diskominfo_SP)

Kontributor Wartawan

MC Murung Raya – Camat Murung Kabupaten Murung Raya, Banjang melalui Sekretaris Camat Tenny Puspitasari, mendampingi PT. PLN UPP Pembangkit dan Jaringan Kalimantan II, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya, selaku Jaksa Pengacara Negara; Unsur Tripika Kecamatan; dan Kepala Desa Muara Jaan Nanang dan Desa Bahitom, Edi Sabara; Kapolsek Murung Ipda Yuliantho; Danramil Murung Trio Pramono gelar Sosialisasi dan Penyampaian Nilai Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh ROW SUTT 150 kV Muara Teweh – Puruk Cahu kepada para Pemilik Tanah yang dilintasi jalur kabel SUTT 150 kV. (17/10)

Kegiatan dilaksanakan di 2 Desa bertempat di Kantor Kades Muara Jaan Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, pada hari Sabtu 12 Oktober 2019 dan di Kantor Desa Bahitom pada hari Rabu 16 Oktober 2019.

Manajer PT. PLN UPP Kitring Kalbagteng 2 diwakili Asriadi Adri menyampaikan bahwa kegiatan dilaksanakan untuk mencapai target pembangunan SUTT 150 kV Muara Teweh – Puruk Cahu pada akhir tahun 2019.

Target akhir 2019 sistem kelistrikan di Kabupaten Murung Raya dapat tersambung dengan sistem kelistrikan barito, sehingga Masyarakat Kabupaten Murung Raya dapat menikmati listrik yang bersumber dari Pembangkit Listrik PLTMG Bangkanai di Kabupaten Barito Utara.

Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya, Robert P Sitinjak menyampaikan ucapan apresiasi penghargaan dan terima kasih atas dukungan para pemilik tanah di Desa Muara Jaan dan di Desa Bahitom, yang setuju dilintasi SUTT PLN dengan sepakat nilai kompensasi tanah, bangunan dan tanam tumbuh, yang disampaikan oleh PT. PLN kepada para pemilik tanah yang terkena jalur SUTT PLN tersebut.

Jumlah persil yang sepakat sebanyak 129 persil tanah yang masing-masing telah menanda-tangani persetujuan Berita Acara Sosialiasi dan Penyampaian Nilai Kompensasi Tanah & Tanam Tumbuh di jalur (ROW) SUTT 150 kV Muara Teweh – Puruk Cahu, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Seluruh Pemilik tanah dengan kekeluargaan dan komunikatif, mendukung percepatan pembangunan SUTT ini, bahkan para pemilik tanah mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan pembangunan Listrik Transmisi SUTT, yang mana tanah dan tanam tumbuh dibawah jalur transmisi akan dibebaskan dan diberikan kompensasi sesuai peraturan, masyarakat mendambakan pasokan tenaga listrik yang handal.

Pada Sosialisasi tersebut dijelaskan manfaat dari adanya pembangunan SUTT 150 kV Muara Teweh – Puruk Cahu. Dalam pembebasan tanah di jalur ROW tidak terdapat pelepasan hak atas tanah antara pemilik tanah ke PT. PLN (Persero) selaku BUMN penyedia tenaga kelistrikan, sehingga hanya diberikan Uang kompensasi atau santunan. Pemberian kompensasi ini akan diberikan sekali saja kepada masyarakat yang terlintas, dengan cara transfer ke rekening bank atas nama pemilik tanah, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kejaksaan Negeri Murung Raya turut mengawal proses kompensasi ROW SUTT, agar proses ini berjalan dengan benar dan sesuai dengan kaidah, dan rasa keadilan di masyarakat, serta melindungi hak-hak masyarakat. Kajari Robert P. Sitinjak mengimbau dan berpesan kepada masyarakat, “agar jangan sampai menggunakan jasa pihak ketiga, atau calo tanah, atau makelar tanah/  spekulan, atau dibekingi aparat/TNI/Polri dalam proses kompensasi. Diharapkan masyarakat dapat mengurus sendiri proses kompensasi, agar tidak menimbulkan kecurangan dan kerugian di kemudian hari”. (Diskominfo SP Mura).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya -Pemerintah Kabupaten Murung Raya, melaksanakan launching  penyerahan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019, yang diberikan kepada keluarga miskin berupa beras dan telur ayam, yang nilainya Rp 110.00. Kamis (10/10).

Bantuan Sosial pangan Non tunai (BPNT) ini dalam bentuk  pemberian bantuan melalui E- Warung, bantuan yang diterima beras berwalitas Premium sejumlah 5 kilogram dan satu papan telur.

Sebagai Kepala Daerah saya menyambut baik pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), “Cukup dengan menggesek kartu yang disebut dengan “Kartu Combo” Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan berupa telur dan beras”. Imbuh Bupati Murung Raya, Perdie M.Yoseph.

“Program BPNT diharapkan bisa meringankan beban masyarakat kurang mampu, serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat, sehingga ketahanan pangan di tingkat KPM dapat meningkat dan sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan”. Tutur Perdie. (DiskominfoSP_MC: Anr).

Kontributor Wartawan