Dalam laporannya Kadis Kominfo SP Bimo Santoso menyampaikan bahwa dasar kegiatan FGD adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, ditindak lanjuti dengan Keputusan Menkominfo No57/Kep/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga; Kemudian pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Sudah lima belas tahun lebih kita baru akan membuat Master plan E-Government”, ungkap Bimo. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai leading sector di bidang pengembangan dan pemanfaatan TIK maupun OPD lain saat ini mengelola berbagai sistem aplikasi yang mana pertumbuhannya semakin terus meningkat.
Ketidakseragaman dalam proses pengembangan aplikasi SPBE yang digunakan menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan proses pemeliharaan. Belum tersedianya kebijakan, panduan dan standar yang jelas terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan sistem SPBE membuat pengelolaan tidak berjalan dengan efektif.
Dalam Sambutannya Wabup Rejikinoor mengatakan, “Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus mengembangkan E-Government yang dibutuhkan oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah, mengingat pendapatan Asli Daerah (PAD) di Murung Raya masih relatif kecil, namun demikian, E-Government terus dikembangkan sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Murung Raya, program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah”.
Rejikinoor juga menambahkan, pihaknya sangat mendukung adanya FGD ini, karena akan semakin banyak mendapatkan masukan berkaitan dengan akselerasi pemanfaatan E-Government di daerah. “FGD ini harus bisa memunculkan rumusan-rumusan baru berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi”, ucap Rejikinoor. (DiskominfoSP_MC: Anr).
]]>