MC_Murung Raya
– Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
(Diskominfo SP) Kabupaten Murung Raya (Mura) Bimo Santoso menjelaskan,
kendala terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE)/ E-Government di Kabupaten Murung Raya.
Menurut Bimo, kendala yang dihadapi dalam penerapan SPBE/ E-Government
adalah terbatasnya peraturan sebagai payung hukum. Diakui memang hingga
saat ini, belum ada regulasi yang sungguh-sungguh menjelaskan secara
mendetail mengenai mekanisme penerapan E-Government. Rabu (18/12).
“Perlu adanya kebijakan E-Government
terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perangkat
daerah”, ujar Bimo ketika menjawab pertanyaan peserta Forum Group
Discussion (FGD) E-Government di Aula Baplitbangda Kab. Mura.
Selain itu, penerapan E-Government
pada perangkat Daerah belum maksimal karena terbatasnya tenaga IT yang
kompeten di bidang teknik informatika. Hal ini disebabkan adanya
penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya dan minimnya
formasi di bidang keahlian khusus pada saat penerimaan Pegawai, termasuk
untuk formasi tenaga ahli bidang teknik informatika. “Adanya moratorium
ASN ini menyebabkan terjadinya kekurangan sumber daya manusia untuk
tenaga yang ahli di bidang E-Government“, lanjut Bimo. (DiskominfoSP_MC: Anr).
