Murung Raya, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Prov. Kalteng bersama BI Kalteng dalam rangka antisipasi lonjakan harga jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Pemkab Mura diwakilkan oleh Pj Sekda Kab.Mura Rudie Roy didampingi Asisten II Setda Ferry Hardi didampingi Kepala Perangkat Daerah terkait. Kegiatan tersebut digelar di aula A kantor Bupati Murung Raya, Jumat (8/12/2023) secara virtual.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menyampaikan, Inflasi di Kalimantan Tengah sempat tinggi pada akhir 2022, tapi sepanjang 2023 ini terus membaik.
Inflasi gabungan pada November 2023 tercatat sebesar 2,58 persen (yoy), jauh menurun dibandingka 2022 yang sebesar 6,32% (yoy). Sehingga Kalimantan Tengah termasuk delapan dari 10 Provinsi se-Indonesia dengan tingkat inflasi terendah.
Lanjut Wagub, dalam waktu dekat ini, akan berlangsung perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN Nataru). Seiring dengan perayaan tersebut, mobilitas masyarakat umumnya akan mengalami peningkatan, hal ini akan berdampak pada peningkatan permintaan beberapa komoditas, khususnya pada kelompok transportasi.
“Menyikapi kondisi tersebut, kita selaku Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan seluruh komponen yang ada di Kalimantan Tengah tentunya harus melakukan berbagai langkah sinergis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi di Kalimantan Tengah, khususnya bahan pokok,” ucapnya.
Wagub meminta agar TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Satgas Pangan melakukan langkah-langkah antisipatif guna menjaga terjadinya kenaikan/lonjakan harga-harga menjelang nataru, di antaranya informasi dari Ketua TPID Kabupaten/Kota terkait kondisi perkembangan harga komoditas bahan pokok di daerah dan strategi serta upaya yang telah dan akan dilakukan; melakukan upaya pemantauan secara berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok dan melakukan upaya stabilisasi melalui operasi pasar dan mengembangkan sentra produksi komoditas tertentu yang bergejolak.
“Saya juga meminta agar melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak atau konsekuensi atas kebijakan dalam menaikan tarif jasa layanan publik yang berada dalam kewenangannya sehingga tidak mendorong peningkatan inflasi lebih lanjut, dan juga terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik,“ tuturnya.
(DiskominfoSP_Nof,Res).
