Rapat Koordinasi yang diikuti Wilayah II yakni Provinsi Kalbar, Povinsi Kalteng beserta Kab/Ko dengan pembicara dari Kementrian PAN RB yang memberi materi terkait dengan persiapan pelaksanaan evaluasi Kemajuan Dan Memberi Saran Perbaikan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Dalam Rangka
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan public.
Dalam kesempatan tersebut Narasumber dari Pan RB Endang Puirwaningrum menjelaskan bahwa jenis dan tujuan yang mencakup Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluasi Akuntanbilitas kinerja serta Evaluasi Zona Integrita Wilayah Bebas korupsi. “Dalam evaluasi ini kami memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan zona integritas dan menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan zona integritas.” Ungkap Endang
Menurut Endang Tujuan dari Evaluasi Memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. Juga untuk memperoleh informasi mengenai hal – hal yang sudah baik dan hal-hal yang belum untuk kebutuhan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya “ termasuk menyusun profil instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan RB dan SAKIP untuk kebutuhan saling belajar antar instansi” Jelas Endang
Lebih lanjut Narasumber dari Kementrian PAN RB ini menjelaskan indicator Road Map 2020-2024 untuk menciptakan good governance adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. “Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi Manajemen Perubahan, diregulasi kebijakan, organisasi, tatalaksanan, akuntanbilitas kinerja, pengawasan, pelayanan Publik dan SDM” Terang Endang
Nantinya methode evaluasi Reformasi birokrasi yang akan digunakan adalah dengan zoom dan desk. Pada saat evaluasi menggunakan zoom diharapkan Pemerintah Daerah mengirimkan Paparan, Bukti Dukung, dan LKE Excel kepada Tim Evaluator•Pemerintah Daerah mempresentasikan Paparan dan Implementasi Pelaksanaan RBsaat Pelaksanaan Evaluasi Zoom, .Sebagian Sampel Unit kerja mempresentasikan Paparan dan Implementasi Pelaksanaan RB, dipilih secara acak. Dan terakhir dilakukan Diskusi dan Tanya Jawab.
“Masing-masing Instansi Pemerintah diharapkan: 1.Menyiapkan Sampel Perangkat Daerah yang akan dievaluasi minimal10 Perangkat Daerah. 2.Mengunggah seluruh dokumen bukti dukung terbaru PMPRB dalam bentuk Softcopy dalam tautan bukti dukung. 3.Menyiapkan data terkait bukti dukung Komponen Reform yang terdapat pada LKERB. 4.Menyiapkan paparan singkat terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik dilevel Pemda maupun sampel unit kerja.Poin-poin yang harus disajikan dalam paparan” Pungkas Endang Purwaningsih
Pada akhir kegiatan Sekda mengharapkan kepada semua yang hadir agar tetap focus untuk mempersiapkan diri Menghadapi Evaluasi Reformasi Birokrasi, Sakip, Dan Zona Integritas Di Wilayah II dan minta masukan pada peserta rapat.
