Tag: Kabar Murung Raya

Murung Raya, InfoPublik – Penjabat (Pj) Bupati Murung Raya (Mura) Hermon memimpin Upacara Peringatan ke-75 Hari Bela Negara 2023.

Kegiatan berlangsung di Gedung Pertemuan Umum, Tira Tangka Balang, Puruk Cahu, Selasa (19/12/2023). Kegiatan ini diikuti oleh unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

Upacara Peringatan ke-75 Hari Bela Negara 2023 kali ini mengusung tema Kobarkan Bela Negara untuk Indonesia Maju.

Saat membacakan amanat Presiden RI, Pj Bupati Mura Hermon menegaskan bahwa semangat Bela Negara di Indonesia tak hanya terpaku pada aspek militer, melainkan juga merangkul semua lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Setiap Tindakan sekecil apapun, yang dilandasi oleh cinta kepada Bangsa dan Negara, cinta kepada Pancasila dan NKRI, adalah wujud konkret Bela Negara,” tegas Hermon.

Hermon juga mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk mengobarkan semangat Bela Negara dan meningkatkan rasa cinta tanah air dalam upaya kita untuk meraih Indonesia Maju, Bersatu, Berdaulat, Mandiri dan Sejahtera.

(DiskominfoSP_Nof,Res).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A DALDUKKB) Kabupaten Murung Raya (Mura) melaksanakan kegiatan Audit Kasus Stunting Semester II yang bertempat di Aula Cahai Ondhui Tingang, Senin (11/12/2023).

PJ Bupati Murung Raya diwakilkan Asisten III Setda Mura, Batara memberi sambutan sekaligus membuka acara  kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala DP3A DALDUKKB Kab. Mura yang diwakili oleh Sekretaris DP3A DALDUKKB Kab. Mura Daniel Patandianan, Kepala Dinas Kesehatan Kab.Mura dr. Suwirman, Kepala Puskesmas se Kab. Mura, Tim Teknis danTim Pakar Audit Kasus dan tamu undangan lainnya. Dalam acara tersebut juga dilaksankan penyerahan bantuan makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak kepada sejumlah Puskesmas di Mura.

Sekretaris DP3A DALDUKKB Kab. Mura Daniel Patandianan dalam laporannya menjelaskan bahwa langkah pelaksanaan Audit Kasus Stunting setelah mengidentifikasi risiko stunting adalah untuk mengetahui penyebab sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus serupa, analisis faktor risiko terjadinya stunting pada baduta/balita, kemudian akan diperoleh rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan dan memberikan respon/ tindak lanjut rekomendasi.

Sementara itu, Asisten III Setda Mura, Batara mewakili Pj Bupati Mura menyampaikan agar semua pihak terkait harus bergerak searah secara konvergen dengan tujuan yang sama menuntaskan permasalahan yang menimbulkan resiko stunting, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif

Pada Audit Kasus Stunting Semester I diketahui bahwa ditemukan sebagian besar anak yang di audit mengalami kekurangan nutrisi yang disebabkan bukan hanya karena terbatasnya ekonomi keluarga, tetapi lebih kearah kurangnya pengetahuan orang tua dalam pola asuh dan pemberian nutrisi yang tepat.

“Diperlukan intervensi gizi protein hewani 2-3 butir telur/hari/anak dan susu PKMK (Pangan olahan untuk Keperluan Medis Khusus) bagi anak yang sudah terdata stunting, yang diiringi dengan pemantauan pertumbuhan setiap 2 minggu sekali, jika dalam 2 minggu kenaikan berat badan tidak sesuai standar maka harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan agar dapat dideteksi penyebabnya,” tuturnya.

Sedangkan dalam kasus pencapaian ASI Ekslusif di Kabupaten Murung Raya yang dimana masih dibawah 50%, Asisten III Setda Batara mengatakan bahwa Sosialisasi tentang ASI ekslusif dan makanan pendamping ASI pun harus dilaksanakan lebih gencar dam masif.

Asisten III Batara berharap kedepan pada pelaksanaan Audit Stunting semester II ini agar dapat menggali lebih dalam tentang resiko terjadinya stunting. Tim Pakar juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih tajam agar menghasilkan tindak lanjut yang sesuai kebutuhan.

(DiskominfoSP_Nof,Res).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, InfoPublik – Pj Bupati Murung Raya (Mura) Hermon melaksanakan Peluncuran (launching) Bersama Implementasi Proyek Perubahan Peserta Utusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya.

Kegiatan tersebut berlangsung Sabtu (9/12/2023), di Aula Cahai Ondhui Tingang (Gedung B) kantor Bupati Murung Raya.

Ada 8 orang peserta utusan Pemkab Mura terdiri dari sejumlah Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXIV Provinsi Kalimantan Tengah.

Pj Bupati Mura, Hermon menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada peserta yang telah melakukan paparan terkait proyek perubahan masing-masing.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan dan membangun sistem dalam upaya optimalisasi, efektivitas, dan inovasi serta membangun semangat kerja.

“Melalui paparan ini kita bisa melihat apa yang harus dilakukan ke depan dengan menjangkau peluang-peluang untuk mencapai pertumbuhan pembangunan serta perkembangan yang ada di sekitar kita bahkan juga mungkin yang terhubung dalam lingkup Perangkat Daerah terkait,” ungkap Hermon.

Dia juga berharap program-program kegiatan yang disampaikan melalui paparan itu dapat menjawab persoalan-persoalan publik.

(DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Prov. Kalteng bersama BI Kalteng dalam rangka antisipasi lonjakan harga jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pemkab Mura diwakilkan oleh Pj Sekda Kab.Mura Rudie Roy didampingi Asisten II Setda Ferry Hardi didampingi Kepala Perangkat Daerah terkait. Kegiatan tersebut digelar di aula A kantor Bupati Murung Raya, Jumat (8/12/2023) secara virtual.

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menyampaikan, Inflasi di Kalimantan Tengah sempat tinggi pada akhir 2022, tapi sepanjang 2023 ini terus membaik.

Inflasi gabungan pada November 2023 tercatat sebesar 2,58 persen (yoy), jauh menurun dibandingka 2022 yang sebesar 6,32% (yoy). Sehingga Kalimantan Tengah termasuk delapan dari 10 Provinsi se-Indonesia dengan tingkat inflasi terendah.

Lanjut Wagub, dalam waktu dekat ini, akan berlangsung perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN Nataru). Seiring dengan perayaan tersebut, mobilitas masyarakat umumnya akan mengalami peningkatan, hal ini akan berdampak pada peningkatan permintaan beberapa komoditas, khususnya pada kelompok transportasi.

“Menyikapi kondisi tersebut, kita selaku Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan seluruh komponen yang ada di Kalimantan Tengah tentunya harus melakukan berbagai langkah sinergis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi di Kalimantan Tengah, khususnya bahan pokok,” ucapnya.

Wagub meminta agar TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Satgas Pangan melakukan langkah-langkah antisipatif guna menjaga terjadinya kenaikan/lonjakan harga-harga menjelang nataru, di antaranya informasi dari Ketua TPID Kabupaten/Kota terkait kondisi perkembangan harga komoditas bahan pokok di daerah dan strategi serta upaya yang telah dan akan dilakukan; melakukan upaya pemantauan secara berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok dan melakukan upaya stabilisasi melalui operasi pasar dan mengembangkan sentra produksi komoditas tertentu yang bergejolak.

“Saya juga meminta agar melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak atau konsekuensi atas kebijakan dalam menaikan tarif jasa layanan publik yang berada dalam kewenangannya sehingga tidak mendorong peningkatan inflasi lebih lanjut, dan juga terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik,“ tuturnya.

(DiskominfoSP_Nof,Res).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, InfoPublik – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Murung Raya Rudie Roy menghadiri acara Diskusi Panel bersama Kejaksaan Negeri Murung Raya, Kepolisian dan Inspektorat dalam rangka memperingati Hari Korupsi Sedunia yang dilaksanakan di aula Cahai Ondhui Tingang, Kamis (7/12/2023).

Hadir dalam acara itu, Kajari Murung Raya Kosasih, Kabag Ops Polres Murung Raya Kompol Sahat Martua Pasaribu, Danramil 07 Puruk Cahu Kapten Saroni dan puluhan peserta dari perangkat Daerah lingkup Pemda setempat.

Dalam sambutannya, Pj Sekda Murung Raya Rudie Roy menyampaikan, peringatan hari antikorupsi sedunia menjadi sebuah momentum dalam pemberantasan korupsi, serta sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus mencegah dan memerangi korupsi, yang menjadi penghambat dalam pembangunan di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa tindakan korupsi merupakan sebuah kejahatan berat atau extraordinary crime yang tidak hanya merugikan kelompok, tetapi juga merugikan bangsa dan negara terutama dalam pembangunan dan pemerataan dari tatanan pusat sampai dengan daerah. 

“Bahkan korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan dalam Berbangsa dan Bernegara. Jadi penanggulangannya pun harus dilakukan dengan extraordinary,” kata Rudie Roy.

Menurut Rudie, dalam upaya menekan peluang korupsi, saat ini pemerintah daerah telah sejalan dengan pemerintah pusat untuk melakukan berbagai reformasi birokrasi, salah satunya dengan menggunakan teknologi digital yang secara langsung terintegrasi dengan pemerintah pusat.

(DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kembali menggelar Konsultasi Publik Kegiatan Penyusunan Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya, Kamis (7/12/2023).

Konsultasi Publik Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya yang digelar di Aula A kantor Bupati Murung Raya (Mura) itu dipimpin Asisten II Bupati Kabupaten Murung Raya Ferry Hardy dihadiri sejumlah pejabat terkait.

Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kab.Mura Chandra Eling P. Utomo mengatakan, dengan direvisinya RTRW Penataan ruang merupakan alat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara komprehensif, terpadu, efektif dan efisien.

Ke depannya bagi masyarakat Kabupaten Murung Raya menjadi panduan dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang, serta secara tidak langsung akan memperoleh manfaat yang keberlanjutan dalam lingkungan hidup dan dalam proses pembangunan.

“Fungsi revisi RTRW Kabupaten kedepan sangat bermanfaat kepada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Murung Raya kedepan antara lain mewujudkan keterpaduan dan keselarasan pembangunan dalam suatu wilayah Provinsi dan Kabupaten atau Kotamadya, mewujudkan keserasian dan keselarasan pembangunan wilayah Provinsi dan Kabupaten atau Kotamadya dengan wilayah sekitarnya,” ucapnya. (DiskominfoSP_Nof).

Kontributor Wartawan

Murung Raya, InfoPublik – Pj Bupati Murung Raya (Mura) diwakilkan Staf Ahli Bupati Rahmad K.Tambunan menghadiri kegiatan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Murung Raya untuk masyarakat korban banjir di Kecamatan Murung.

Kegiatan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertempat di kantor Kecamatan Murung, Kamis (7/12/2023), dan turut hadir Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab.Mura dan pejabat terkait lainnya.

Staf Ahli Bupati Rahmad K. Tambunan dalam sambutannya menyampaikan, bantuan pangan berupa beras yang disampikan oleh Pemerintah Daerah kepada Camat Murung serta jajarannya, merupakan bentuk dari tanggung jawab dan fungsi Pemerintah Daerah melaksanakan mandat untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Murung Raya.

“Dengan penyampaian bantuan ini yang namanya sifat bantuan tentu fungsinya untuk mengurangi beban masyarakat kita yang tertimpa bencana banjir yang mungkin dalam sementara waktu ini mereka terhambat untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari termasuk aktivitas ekonominya,” kata Rahmad. 

Adapun penyaluran Beras CPPD untuk bantuan banjir di wilayah Kecamatan Murung sebanyak 1,9 ton beras untuk 1.885 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak banjir yaitu, Muara Bumban 31 KK, Muara Sumpoi 273 KK, Kelurahan Puruk Cahu 113 KK, Kelurahan Beriwit 119 KK, Juking Pajang 234 KK, Danau Usung 174 KK, Bahitom 248 KK, Muara Jaan 8 KK, Muara Untu 95 KK, Panu’ut 33 KK, Mangkahui 103 KK, Batu Putih 89 KK, Penyang 12 KK, Malasan 226 KK, dan Dirung 97 KK.

“Harapan Pemerintah Daerah bahwa penyaluran pangan ini nantinya diatur sedemikian rupa agar tepat sasaran yang benar-benar membutuhkan dan berdasarkan data yang benar-benar harus bisa kita pertanggung jawabkan karena bantuan sosial yang sifatnya seperti ini cukup sensitif di tengah-tengah masyarakat dengan situasi seperti sekarang ini dan tentu saja kita harus menyikapinya dengan penuh hati-hati agar tidak menjadi isu yang bisa kontra dengan kebijakan Pemerintah Daerah,” tutur Rahmad.

(DiskominfoSP_Nof,Res).

Kontributor Wartawan