Author: ARI SATRIO BASUKI, S.IP.

MC-Murung Raya- Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka perayaan HUT RI ke-75 Tingkat Kabupaten Murung Raya berlangsung lancar dan khidmat. Bertindak sebagai inspektur upacara Kajari Murung Raya Suyanto, Senin (17/08/2020).

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-75 di Kabupaten Murung Raya berlangsung khidmat, setelah Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dengan Inspektur Upacara Kajari Suyanto ini dilanjutkan dengan ramah-tamah dengan Dandim yang baru Letkol Kav.Rinaldi Irawan,M.Han diaula Setda Gedung A Jl. Letjend Soeprapto No. 1 Puruk Cahu.

Penurunan Duplikat Bendera Merah Putih sukses diturunkan oleh pasukan pengibar bendera dari Kabupaten Murung Raya kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Murung Raya Rejikinoor, Kapolres Murung Raya AKBP Dharmeswara, SIK, Dandim 1013/Mtw. Letkol Kav.Rinaldi Irawan,M.Han, Wakil Ketua DPRD Mura Rahmanto Muhidin, Sekda Mura Hermon, Ketua Tim Penggerak PKK Lynda Kristiane Perdie, Kepala OPD, Para Perwira TNI dan Polri, Danramil, Kapolsek, Camat seluruh Kabupaten Murung Raya dan pasukan upacara mewakili TNI, Polri, Pol PP, PNS serta kelompok paduan suara Tira Tangka Balang.(MC DiskomifoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya- Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan RI di Kabupaten Murung Raya dilaksanakan dengan sederhana, tanpa mengurangi makna strategis dan nilai esensial yang terkandung dalam peringatan hari bersejarah Kemerdekaan Republik Indonesia.
Upacara yang dilaksankan di Halaman Kantor Bupati Murung Raya ini dipimpin oleh Wakil Bupati Rejikinoor sebagai Inspektur Upacara dan dihadiri oleh Kapolres Murung Raya, AKBP Dharmeswara, Kajari Murung Raya, Suyatno Wakil Ketua DPRD Mura Rahmanto Muhidin, Sekda Mura Hermon, Pabung Kapten Trio Pramono, Anggota DPRD, Kepala OPD, Para Perwira TNI dan Polri, Danramil, Kapolsek, Camat seluruh Kabupaten Murung Raya dan pasukan upacara mewakili TNI, Polri, Pol PP, PNS serta kelopok paduan suara Tira Tangka Balang, Senin (17/8/2020).

Bertindak selaku komandan upacara Ipda Fahronida, Perwira upacara AKP Budi Nugroho, SH dari Polres Murung Raya sementara Inspektur Upacara Wakil Bupati Murung Raya Rojikinoor. Pembaca teks Proklamasi Wakil Ketua DPRD Rahmanto Muhidin, dan pembaca Pembukaan UUD 1945 Sekretaris Daerah Hermon.
Makna Kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata, kemerdekaan adalah kesempatan. Kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus kepada hal yang benar-benar penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa.

Gubernur Kalteng dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Upacara Wakil Bupati Rejikinoor menyampaikan perkembangan capaian indikator makro dan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, yang
merupakan upaya nyata mendukung konsep Indonesia Maju dimana pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2019 telah tumbuh sebesar 6,16 %; PDRB per kapita 55,6 Juta (Rupiah); Inflasi pada April Tahun 2020 sebesar 2,45 % dengan tingkat inflasi sebesar 1,66 %.
Dalam rangka mendukung Gerakan Kedaulatan Pangan Nasional di Kalimantan Tengah, pencanangan Kalimantan Tengah sebagai salah satu Provinsi yang tetapkan sebagai daerah pendukung gerakan ketahanan pangan nasional oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Juli 2020 di wilayah Eks PLG Desa Dadahup Kabupaten Kapuas dan Desa Belanti Siam Kabupaten Pulang Pisau seluas 165.000 Hektar, yang nantinya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di Kalimantan Tengah maupun Nasional, “dengan dibukanya lahan sawah ini selain bisa menjadi peluang kerja baru juga diharapkan dapat memanfaatkan lahan tidur dan terlantar menjadi terkelola dan terpelihara sehingga dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan. Ujar Gubernur.

Terkait dengan Bantuan Sosial Tunai untuk korban terdampak Covid-19 Gubernur menjelaskan untuk tahap 1 sebanyak 180.747 KK kepada keluarga penerima manfaat yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota sebesar Rp 500.000/KK dengan total nilai Rp 90.373.500.000 (Sembilan Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Mengakhiiri sambutannya Gubernur menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan tengah agar tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dalam hidup kesehariannya, dan pada musim kemarau agar tidak membakar lahan sembarangan dan ikut berperan aktif dalam mencegah karhutla serta menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya dan tidak golput pada saat Pilkada Gubernur-wakil Gubernur Kalteng pada tanggal 9 Desember 2020. “Mari kita sukseskan pemilukada tahun 2020 dengan jiwa dan semangat “HUMA BETANG” ungkapnya. (MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya- Bertempat di sepanjang jalan Sudirman Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, telah dilaksanakan kegiatan pemasangan bendera dalam rangka memperingati HUT RI KE 75 yang di prakarsai oleh Pemuda gereja di Puruk Cahu yang di dampingi oleh Brigadir Rio D. Makota dan ketua seksi Pelayanan Pemuda GKE Erio Adventus, Minggu(16/08/2020).
“Tujuan dari kegiatan tersebut untuk menjalin silahturahmi yang baik antara pemuda dan sebagai bentuk representasi jiwa nasionalisme, cinta akan tanah air kaum muda Murung Raya, dengan kegiatan pemasangan bendera. Jumlah bendera yang di pasang sebanyak 150 bendera” Ungkap Rio.
Kita mengajak seluruh pemuda untuk tetap bersatu jangan sampai terpecah belah. Dengan memancangkan bendera dapat Menumbuhkan semangat Nasionalisme dan bentuk penghargaan kepada pahlawan,” ucap Erio Adventus.

Kaum Muda gereja juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mejaga kebersihan, selau berjaga jarak dan selau menggunakan masker saat berpergian.

Selain memperingati HUT Ke-75 RI, juga akan dilakukan doa bersama, mendoakan para pejuang dan pahlawan sekaligus mempererat tali silaturrahim serta memperkuat persatuan dan kesatuan.
“Ini merupakan salah satu bentuk pembuktian bahwa pemuda gereja selain berjiwa nasionalis juga agamis, yang akan tetap menjaga keluhuran dan nilai-nilai Pancasila,” ungkap Rio.
“Semoga Kegiatan ini merupakan energy positif dan dapat menginspirasi kaum muda lainnya dan bukti sinergi bahwa pemuda Murung Raya adalah pemuda yang berani berbuat, kreatif dan inovatif,” pungkasnya. (MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya- Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya memiliki banyak objek wisata terutama wisata air terjun. Namun, belum bisa dikembangkan secara maksimal.
Camat Tanah Siang Putu Suranta membenarkan bahwa belum banyak tempat wisata yang dikelola. Hal itu karena rata-rata tempat wisata air terjun yang ada masih alami belum tersentuh pembangunan dan minimnya anggaran untuk pengembangan wisata.
”Kami menyadari memang belum banyak yang bisa kami lakukan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Tanah Siang,” Ungkap Putu Suranta, Sabtu, (15/02/2020).

Putu Suranta menyadari pariwisata sebagai sebuah sektor yang bisa mendukung perokonomian daerah. Hanya, pemerintah kecamatan belum mampu mengelola potensi tersebut.
Kedepannya perencanaan pembangunan objek wisata akan dirumuskan. Walaupun, keterbatasan anggaran menjadi kendala pengembangan wisata. “Kita akan coba bekerjasama dengan pihak ketiga ataupun mencari CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Tanah Siang.” Ujar Camat Putu Suranta.
”Kita sebenarnya memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Ada wisata budaya, Wisata alam, wisata arung jeram dan juga air terjun,” terangnya.

Selain masalah anggaran, lanjut Putu, sumber daya manusia juga terbatas. Pegawai kecamatan belum memiliki visi wisata yang baik. Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungan juga masih rendah.
Putu Suranta meyakini, jika sektor pariwisata berkembang, perekonomian warga juga akan meningkat. ”Pariwisata akan membuka lapangan pekerjaan,” tandasnya.(MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya- Wabup Murung Raya (Mura) Rejikinoor mengikuti Video conference rakor khusus (rakorkus) bersama Kemenko Polhukam RI membahas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19., di aula Setda Kab. Mura, Kamis 13 Agustus 2020.

Hadir dalam dalam kegiatan tersebut, Kapolres Murung Raya AKBP Dharmeswara, Sekda Mura, Hermon, Pabung / Danramil Murung Kapten Inf Trio Pramono, Asisten I sekaligus Plt. Kesbangpol, Serampang, Kasatpol PP Damkar Iskandar.
Turut hadir Kadis Kominfo SP, Bimo Santoso, Direktur RSUD Mathin Maha, Pejabat dari BPBD, Kabag Hukum Setda Sinar Gumeri.
Rakorsus dipimpin langsung oleh Menkopolhukam M. Mahfud MD, dengan Narasumber Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) Tito Karnavian, Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate, Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Erick Thohir, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi dan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Teddy Lhaksmana. Rakorsus selain diikuti Pimpinan Kementerian/ Lembaga, juga dihadiri Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia didampingi Forkopimda dan Instansi terkait.
Menko Polhukam Prof. Mohammad Mahfud M.D. yang memimpin rakor menindaklanjuti Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Sementara Mendagri Prof. Tito Karnavian menekankan kepada kepala daerah untuk melaksanakan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan. Selain itu menurut Mendagri pemerintah daerah mesti membuat aturan hukum yang jelas sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.
Rakorsus ini digelar untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah yang diambil dalam Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020, khususnya terkait pelaksanan protokol kesehatan secara ketat beserta sanksi atas pelanggaran ketentuan protokol kesehatan. Rakorsus juga membahas tentang langkah-langkah pemulihan ekonomi dan kesiapan adaptasi kebiasaan baru di Tengah Pandemi Covid-19.
Wabup Mura Rejikinoor, menjelaskan sesuai dengan Inpres nomor 6 tahun 2020 ini telah ditegaskan tugas masing-masing dalam penanganan, pencegahan serta penanggulangan wabah Covid-19. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Polri, TNI dan masyarakat harus bersinergi dalam mendukung pemerintah Murung Raya dalam hal ini Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Covid-19 dalam menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat, melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini. (MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya- Bertempat di Aula Setda Kab. Murung Raya Sekretaris Daerah Kab. Mura Hermon didampingi Kepala Diskominfo Bimo Santoso, Kadis PMTSP Rahmat Tambunan, Plt. Inspektorat Rudi Roy, Kabag Organisasi Abrianoor, Sekbaplitbangda Eberson, Mewakili BKPSDM, PPKAD serta staf Diskominfo. Sekda mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Sakip, Dan Zona Integritas Di Wilayah II, Rabu (12/8/2020)
Rapat Koordinasi yang diikuti Wilayah II yakni Provinsi Kalbar, Povinsi Kalteng beserta Kab/Ko dengan pembicara dari Kementrian PAN RB yang memberi materi terkait dengan persiapan pelaksanaan evaluasi Kemajuan Dan Memberi Saran Perbaikan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Dalam Rangka
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan public.
Dalam kesempatan tersebut Narasumber dari Pan RB Endang Puirwaningrum menjelaskan bahwa jenis dan tujuan yang mencakup Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluasi Akuntanbilitas kinerja serta Evaluasi Zona Integrita Wilayah Bebas korupsi. “Dalam evaluasi ini kami memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan zona integritas dan menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan zona integritas.” Ungkap Endang

Menurut Endang Tujuan dari Evaluasi Memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. Juga untuk memperoleh informasi mengenai hal – hal yang sudah baik dan hal-hal yang belum untuk kebutuhan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya “ termasuk menyusun profil instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan RB dan SAKIP untuk kebutuhan saling belajar antar instansi” Jelas Endang
Lebih lanjut Narasumber dari Kementrian PAN RB ini menjelaskan indicator Road Map 2020-2024 untuk menciptakan good governance adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. “Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi Manajemen Perubahan, diregulasi kebijakan, organisasi, tatalaksanan, akuntanbilitas kinerja, pengawasan, pelayanan Publik dan SDM” Terang Endang
Nantinya methode evaluasi Reformasi birokrasi yang akan digunakan adalah dengan zoom dan desk. Pada saat evaluasi menggunakan zoom diharapkan Pemerintah Daerah mengirimkan Paparan, Bukti Dukung, dan LKE Excel kepada Tim Evaluator•Pemerintah Daerah mempresentasikan Paparan dan Implementasi Pelaksanaan RBsaat Pelaksanaan Evaluasi Zoom, .Sebagian Sampel Unit kerja mempresentasikan Paparan dan Implementasi Pelaksanaan RB, dipilih secara acak. Dan terakhir dilakukan Diskusi dan Tanya Jawab.
“Masing-masing Instansi Pemerintah diharapkan: 1.Menyiapkan Sampel Perangkat Daerah yang akan dievaluasi minimal10 Perangkat Daerah. 2.Mengunggah seluruh dokumen bukti dukung terbaru PMPRB dalam bentuk Softcopy dalam tautan bukti dukung. 3.Menyiapkan data terkait bukti dukung Komponen Reform yang terdapat pada LKERB. 4.Menyiapkan paparan singkat terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik dilevel Pemda maupun sampel unit kerja.Poin-poin yang harus disajikan dalam paparan” Pungkas Endang Purwaningsih
Pada akhir kegiatan Sekda mengharapkan kepada semua yang hadir agar tetap focus untuk mempersiapkan diri Menghadapi Evaluasi Reformasi Birokrasi, Sakip, Dan Zona Integritas Di Wilayah II dan minta masukan pada peserta rapat.

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya-Rapat Kerja Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara ( PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se Kecamatan Barito Tuhup Raya (Batura), Senin, 10 Agustus 2020. Dengan pokok kegiatan Pentingnya Evaluasi Pelaksanaan Coklit, Buku Kerja , Rapid Test dan Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan.

Ditegaskan oleh Komisioner Sanjaya Nur Airin Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. PPDP dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.
“Karena pencocokan dan penelitian (Coklit) itu nanti dilakukan oleh PPDP dengan cara door to door atau mendatangi ke rumah Daftar Pemilih Tetap (DPT), diharapkan data yang mereka coklit itu betul2 akurat. Sehingga ketika kembali ke KPU itu, data-data ganda dan data meninggal, itu sudah terhapuskan dari DPT untuk 2020.” Kata Sanjaya.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam menggelar rapat kerja, pihaknya tetap mengutamakan protokol kesehatan. Sehingga, rapat kerja dilaksanakan selama dua hari. Pada hari pertama, rapat dilakukan bersama PPK dari Kecamatan Batura.
Pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu PPDP harus tepat dalam pencocokkan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara. Untuk itu, PPDP wajib menggunakan Buku Kerja dalam melaksanakan tugas tersebut.
PPDP akan mendatangi rumah warga dengan membawa daftar pemilih A-KWK, mencocokan dengan KK dan KTP warga lalu mencatat terhadap adanya perubahan data dan ketidaksesuaian data pemilih dengan kode tertentu. PPK kita kumpulkan dalam rangka menjamin tersampaikannya teknis pencoklitan secara detail sampai kepada tata cara pengisian dokumen, agar saat bekerja nanti PPDP bisa maksimal, tertib dan cermat dalam mencoklit. Kegiatan coklit juga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, untuk pro aktif selama masa pencoklitan ini.
“apabila masyarakat belum terdaftar untuk segera melapor kepada PPK, PPS dan PPDP sesuai domisilinya masing-masing.” Ungkap Sanjaya.

Buku kerja dimaksud untuk menjadi buku panduan di lapangan sekaligus sebagai catatan kerja PPDP untuk akuntabilitas proses Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) sekaligus koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dan tentunya tetap disiplin mengutamakan/Mematuhi Protokol Kesehatan pada setiap Tahapan Pilkada.
Sebelum pelaksanaan Raker juga dilaksanakan RAPID TEST kepad semua PPK, PPS dan Panwascam untuk memastikan kesehatan dengan harapan petugas tetap menjaga kesehatan demi suksenya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang dilaksanakan 09 Desember 2020 mendatang. (MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan