MC-Murung Raya- Pemerintah Kabupaten Murung Raya bakal menerapkan absensi sistem sidik jari (finggerprint) diseluruh OPD secara bertahap yang terintegrasi ke Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Diskominfo setempat.
Hal itu diutarakan Sekda Murung Raya Hermon dalam rapat koordinasi peningkatan dan pembinaan disiplin PNS di lingkup Pemkab Murung Raya di di Ruang Rapat Gedung A Kantor Bupati Murung Raya, Kamis (27/02).
Menurut Hermon upaya dimaksud adalah cara khusus untuk memantau tingkat kedisiplinan ASN yang berada di setiap OPD. Dengan sistem online, Pihaknya akan bisa memantau absensi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Murung Raya di ruang kerjanya. Hermon menjelaskan, selama ini monitoring kehadiran pegawai di Pemkab Murung Raya masih memakai cara manual. Tingkat kedisiplinan para ASN pun, menurut dia kurang maksimal. Masih ditemukan pegawai yang bolos maupun datang ke kantor di atas pukul 07.30 WIB. Seharusnya seorang PNS itu punya jam kerja sebanyak 37,5 jam atau 37 jam 30 menit selama 5 dan 6 hari kerja.
Penerapan absensi pegawai dengan sistem online ini, Sekda Hermon menjelaskan menyusul akan diberlakukannya Tunjangan Tambahan Peghasilan (TTP) berbasis kinerja. Diharapkan dengan sistem ini akan meningkatkan disiplin ASN yang selama ini sering bolos maupun terlambat. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat juga akan turut meningkat. “Apabila ada pelanggaran kita sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Ada sanksi peringatan sampai tingkat pemecatan. Juga kami siapkan tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai yang rajin,” tandasnya.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Murung Raya Abrianoor, mengatakan sistem absensi terintegrasi ke Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Diskominfo setempat tersebut akan diterapkan mulai tahun 2020 ini.
“Mudahan bulan Juli tahun 2020 absensi sidik jari yang terintegrasi ke ‘database’ milik ke Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Diskominfo setempat akan diterapkan. Terutama bagi 3 OPD dulu” Ujar Abrianoor, Senin (27/02/2020). Sebelumnya, sejumlah OPD di Pemkab Murung Raya telah menerapkan absensi sidik jari bagi pegawainya, namun itu belum terintegrasi ke ke Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Diskominfo setempat. “Sesuai instruksi pak Bupati akhir tahun harus semua sudah terintegrasi,” terangnya.
Abrianoor menjelaskan, hingga akhir tahun ini, pihaknya tengah merancang hal itu bekerjasama dengan Dinas Kominfo terkait koneksi jaringan internetnya. Cara kerja sistem ini tambah Abri cukup sederhana, setelah melakukan absen di finggerprint, nama-nama pegawai akan secara otomatis muncul pada monitor di BKPSDM, demikian juga sama di ruang kerja Bupati, Wakil Bupati dan Sekda.
Abri juga mengemukakan, penerapan absensi sidik jari ini untuk meningkatkan kedisiplinan para pegawai sekaligus memperoleh laporan yang lengkap atas kehadiran pegawai di masing-masing OPD. (MC Diskominfo SP Mura)
