DPRD Murung Raya Dengarkan Jawaban Pemerintah Terkait Raperda

<![CDATA[MC-Murung Raya- DPRD Kabupaten Murung Raya Senin (17/02) menggelar Sidang Paripurna V Masa Sidang I Tahun 2020 dengan agenda Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Raperda yang diajukan. Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya Doni, dihadiri oleh anggota DPRD dari beberapa fraksi yang mengajukan pertanyaan pada Pandangan Umum pada Sidang Paripurna IV yang lalu dan dihadiri Wakil Bupati Murung Raya Rejikinoor, Sekda Kabupaten Murung Raya, Hermon. Sebelumnya berbagai kritik, saran dan masukan telah disampaikan oleh setiap fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Murung Raya melalui pandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna IV DPRD Kabupaten Murung Raya, Jumat 14/02 kemarin. Adapun penjelasan Pemerintah Kabupaten Murung Raya terhadap pandangan umum dari setiap fraksi yang disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya diantaranya menjawab pertanyaan fraksi gabungan Partai Demokrat, Golongan Karya atas rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial yang dihubungkan dengan peristiwa petani yang ditangkap dan diproses hukum karena membakar ladang, apakah masuk dalam kategori raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau masuk ke dalam raperda kesejahteraan sosial. “Atas permasalah tersebut dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum sehingga terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia". Sedangkan rancangan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial, Rejikinoor mengatakan "Pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, mencegah permasalahan sosial, menyembuhkan seseorang atau individu yang mengalami permasalahan sosial, memulihkan kondisi sosial dalam rangka mencapai keberfungsian sosial, mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial". Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga sependapat dengan Anggota DPRD fraksi PDIP, agar perangkat daerah selaku OPD pengusul raperda dapat lebih aktif dalam tingkat kehadirannya pada saat pembahasan di tingkat panitia khusus/ panitia kerja. “Tentunya hal ini akan menjadi perhatian kami, dan nantinya kami akan membuatkan instruksi secara khusus kepada masing-masing perangkat daerah berkenaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud”. Jawab Wabup. Terkait dengan pelayanan birokrasi khususnya pada pelayanan publik, Rejikinoor menjelaskan bahwa untuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan kualitas yang lebih baik hal ini berdasarkan sistem pelayanan yang dilakukan berbasis aplikasi/ elektronik. Sebagai contoh beberapa OPD yang sudah menerapkan pelayanan berbasis aplikasi elektronik antara lain adalah DPMPTSP, BKPSDM, DISDUKCAPIL, UKPBJ Setda, Bagian Hukum Setda, Diskominfo, BPKAD, BAPENDA dan kedepannya pemerintah daerah akan mengupayakan agar seluruh OPD dapat menerapkan pelayanan berbasis aplikasi elektronik sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya Doni mengatakan sidang paripurna tentang pembahasan Raperda Kabupaten Murung Raya 2020 akan dilanjutkan dengan pendapat akhir dewan dan pengambilan keputusan persetujuan dewan atas Ranperda tersebut.(MC DiskominfoSP Mura)]]>

Kontributor Wartawan

ARI SATRIO BASUKI, S.IP.