Author: ARI SATRIO BASUKI, S.IP.

PC-Murung Raya- Pembangunan desa merupakan faktor utama kemajuan suatu daerah, apalagi sejak digulirkan Dana Desa ( DD ) oleh pemerintah dimana desa dapat menentukan sendiri pembangunan yang akan dilaksanakan bermanfaat bagi warga desa tersebut.

Pembangunan di desa dapat dilaksanakan setelah melalui proses Musyawarah Desa ( MUSDES ) dan dilanjutkan Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten. Dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan DD harus mendapatkan pengawasan dari berbagai pihak sehingga tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan baik secara administrasi maupun tahapan pembangunan.

Seperti halnya yang dilakukan camat Laung Tuhup (Latup) Supriadi Usup bersama dengan pihak yang terkait, Pendamping Desa (PD) dan Babinsa, Kamis pagi (8/10/2020) melakukan monitoring pembangunan Jln. Desa Narui dan Jln. Desa Muara Tupuh, Desa Dirung Pinang.
Camat Latup, Supriadi Usup menyampaikan selalu mendukung pembangunan di setiap desa yang berada di wilayah Kecamatan latup. Dengan adanya pembangunan menggunakan dana desa, Camat berharap kemajuan disetiap desa dapat terwujud, namun Camat juga meminta kepada perangkat desa agar menganggarkan dana untuk pemberdayaan juga diakomudir. “Agar di tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi, terlebih tahun depan penggunaan DD dan ADD harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat.” Ujarnya.

Menurut Camat Supriadi, monitoring kali ini dilaksanakan melalui peninjauan dan pemeriksaan hasil kegiatan untuk mengetahui penyelesaian pembangunan, pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa dari tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Setelah dilaksanakan pemeriksaan adnimistrasi Tim dari kecamatan melihat langsung kondisi fisik hasil penyelesaian proyek dilapangan. (MC DiskominfoSP Mura

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya- Camat Laung Tuhup (Latup) Supriadi Usup menghadiri pelaksanaan Musyawarah Desa (MD), di desa Tumbang Bahan dan desa Batu Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Rabu (7/10/2020).

Dalam kesempatan itu Camat Latup mengutarakan, dalam pembangun Desa diharapkan peran BPD terutama dalam bidang penyusunan perencanaan Pembangunan Desa bersama Pemerintahan Desa. “peran BPD sebagai mitra dalam mewujudkan kesejateraan masyarakat. Dengan saling kerjasama yang baik akan dapat melaksanakan pembangun Desa sesuai yang diprogramkan” Ujar Supriadi.

Selain itu diharapkan BPD harus bisa menampung aspirasi kalangan bawah yakni masyarakat desa. Namun perlu diperhatikan mana yang menjadi skala prioritas.

Selain itu Camat juga mengharapkan peranan Pemdes dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat maka sistem dalam perencanaan harus mampu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut.

Lanjut Supriadi, Pemdes juga harus memperhatikan masalah pendidikan terutama anak usia dini dan pendidikan TK. Selain itu, Pemdes harus mampu menerapkan program Pemerintah diantaranya, Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa Kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, Keterlibatan perempuan, Desa layak air bersih, Ekonomi yang merata serta Desa tanpa kesenjangan dan Pendidikan yang berkualitas.

Terakhir Camat mengharapkan dalam pembahasan Musyawarah Desa (MD) untuk anggaran tahun 2021 Desa Tumbang bahan dan Desa Batu Tuhup ini agar mengedepankan kebutuhan masyarakat agar nantinya tercapai masyarakat yang sejatera harap Camat Supriadi Usup.

Pelaksanaan Musyawarah Desa (MD) ini turut dihadiri Kasi PMD, Kepala Desa dan perangkat, Ketua BPD dan anggota, Pendamping Desa (PD) Ketua LPM, Kader PKK, Ketua Pemuda, Tokoh masyarakat, Alim ulama dan undangan lainnya. (MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya: Pemerintah Kabupaten Murung Raya adakan rapat koordinasi desk pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah bersama lintas sektor TNI, POLRI, BAWASLU, KPU dan SOPD serta seluruh Camat dilingkup Murung Raya yang dilaksanakan di Aula Gedung B Lt. 3 Komplek Perkantoran Setda Jl. Letjend Soeprapto No.01 Puruk Cahu, Rabu (07/10/2020).

Wakil Bupati Murung Raya, Rejikinoor sekaligus membuka acara secara resmi menyampaikan “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tetap dilaksanakan berdasarkan pada PP No. 2 Tahun 2020 mengacu Peraturan KPU No. 05 Tahun 2020 yang dilaksanakan di 9 Provinsi 224 Kabupaten dan 30 Kota Se-Indonesia dan tidak lupa pula tetap memperhatikan protokol kesehatan.” Ucapnya.

 Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Murung Raya, Sanjaya mengatakan “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tetap dilaksanakan Pada Tanggal 9 Desember 2020 dengan dua pasangan calon yakni Nomor Urut 1. Ir. BEN IBRAHIM S. BAHAT, MM., MT dan Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan Nomor Urut 2. H. SUGIANTO SABRAN dan H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM,” Ungkapnya.

Setiap anggota penyelenggara KPU yakni PPK, PPS dan KPPS wajib mengikuti tes swab dan setiap masyarakat yang datang memilih wajib menggunakan masker serta diberikan sarung tangan plastik sekali pakai disaat mencoblos menggunakan paku dan setiap bilik suara minimal 1 jam akan dilakukan penyemprotan desifektan.

Disisi lain pada undangan/surat pemberitahuan memilih (C6) yang diberikan kepada masyarakat tertera angka 1, 2, 3, dan seterusnya mengartikan bahwa pembagian waktu memilih untuk datang ke TPS, agar tidak tejadi kerumunan masyarakat. Namun tetapi jika ada masyarakat yang terlambat datang yang tidak sesuai dengan pembagian waktu memilih juga akan tetap dilayani oleh petugas KPPS. Tegasnya (MC_DiskominfoSP Murung Raya)

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) bersama dengan eksekutif, Selasa (06.10/2020), menggelar rapat pembahasan tentang 2 (dua) Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Pomolum dan Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kab. Mura.

Rapat yang dilaksanakan secara tatap muka tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda Gad F. Silam didampingi beberapa anggota DPRD Rumiadi, Evi Siswanto serta beberapa anggota dari pihak eksekutif dipimpin Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Ferry Hardi serta beberapa Kepala OPD yang mendampingi antara lain Plt. Inspektur Rudy Roy, Kadis Kominfo SP Bimo Santoso, Kabag Hukum Sinar Gumeri, yang mewakili Kabag Oraganisasi, Mewakili Dinas pertanian.

Dalam kesempatan awal Gad F. Silam mantan Ketua DPRD periode 2013-2018 ini langsung memberikan beberapa masukan dan catatan demi kesempurnaan Raperda yang sedang di bahas. “ini adalah raperda inisiatif DPRD, sehingga kami harus pro aktif menuntaskan Raperda ini agar segera disahkan menjadi Perda” ujarnya.
Anggota DPRD Gad F. Silam yang memimpin rapat ini mengatakan, pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam karena harus berlandaskan peraturan menteri dalam negeri agar dikemudian hari tidak terjadi masalah.

Sementara Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra melalui Bagian Hukum mengatakan secara umum ada beberapa masukan pada Raperda tersebut, yakni penambahan dasar hukum dan redaksi yang perlu disesuaikan, namun selebihnya sudah lengkap.
“Adapun beberapa saran dan masukan perlu lebih rinci terutama mengenai pendanaan, dan yang penting juga adalah pembahasan raperda ini lebih efektif. Dan hal-hal lain masih perlu juga kita siapkan, regulasinya juga tetap mengikuti beberapa Peraturan Bupati (Perbup). Selain itu perlu kerjasama yang solid dalam hal ini supaya apa yang menjadi harapan kita bersama dapat terwujud,” ujar Ferry Hardi.

Ferry Hardi menyampaikan pihaknya sangat bersyukur atas adanya 2 Raperda ini dapat di bahas dengan baik dan di setujui dari pihak DPRD. (MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya- Bertempat di aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Murung Raya (Mura) Jl. Letjend Soeprapto Puruk Cahu kegiatan sosialisasi Diklat Penguatan Kepala sekolah tingkat TK, SD dan SMP se Kabupaten Murung Raya, dibuka secara resmi oleh Kepala dinas Dikbud Kab. Mura Ferdinand Wijaya, Senin (05/10/2020).

Kegiatan yang dilaksanakan beberapa sesi ini dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Kab. Mura Romiadi, Wakil Ketua Komisi A Tuti Marheni, Kadis Kominfo SP Bimo Santoso dan beberapa Kepala Bidang Dinas Dikbud Kab. Mura.
Dalam Laporannya Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Elmorita Herlina menyatakan bahwa tujuan sosialisas diklat penguatan kepala sekolah adalah mempersiapkan calon peserta diklat penguatan kepala sekolah dengan pola belajar sistem daring. “meningkatkan kompetensi, menciptakan sekolah merdeka dan capaian belajar peserta didik serta mewujudkan student wellbeing, dan nantinya peserta diklat mendapatkan sertfikat kepala sekolah dan nuks (nomor unik kepala sekolah) sebagai persyaratan menjadi kepala sekolah” Ujarnya.
Lebih lanjut dia melaporkan pelaksanaan Penguatan Kepala Sekolah Angkatan II (Daring) Dengan Pola Daring Dari Tanggal 7 Oktober Sd 9 Nopember 2020 ( 24 Hari Efektif). “Sumber dana APBN Tahun Anggaran 2020, Bantuan Pemerintah melalui PPPPTK IPA Bandung” ungkap Helin nama panggilan Elmoritha Herlina.

Sementara itu Kepala Dinas Dikbud Kab. Mura Ferdinand Wijaya dalam sambutannya mengapresiasi sekaligus berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Guru Dan Tenaga Kependidikan melalui PPPTK IPA Bandung yang memberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah terhadap 108 orang kepala sekolah melalui diklat penguatan kepala sekolah dengan sistem daring dan luring.
“Sasaran kegiatan diperuntukkan untuk kepala sekolah TK, SD, SMP yang ditetapkan sebagai kepala sekolah sebelum tanggal 9 april 2018, bagi kepala sekolah yang ditetapkan sesudah tanggal tersebut akan kita sertakan pada diklat calon kepala sekolah (diklat cakep).” Ujar Ferdinand Mantan Kadis Ketahanan Pangan ini.

Harapan kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya bahwa Sosialisasi Diklat Penguatan Kepala Sekolah Jenjang TK, SD Dan SMP dapat terlaksana dengan baik dan lancar, “kepada para peserta ikuti kegiatan ini dengan baik dan serius sehingga apa yang kita harapkan terlaksana optimal.” Ungkapnya.

Ketua Komisi A DPRD Kab. Mura menyambut baik kegiatan sosialisasi Diklat penguatan Kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Dikbud, dia berharap kedepannya para pendidik ini tidak sungkan berkoordinasi dengan para wakil rakyat untuk meningkatkan kualitas SDM maupun infrastruktur di sekolah-sekolah. Hal tersebut juga di aminkan oleh wakil ketua Komisi A Tuti Marheni “kami juga berharap ada sinergisitas antara kepala sekolah dengan pihak Dinas, sehingga akan terjadi kerjasama yang solid untuk mewujudkan dunia pendidikan yang lebih baik” Ujar Tuti. (MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC-Murung-Raya- Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Murung Raya (Mura) bertempat di Ruang Rapat gedung A Kantor Bupati Mura, Selasa (22/09/2020).

Bupati Mura menyampaikan bahwa rakor ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian kebakaran Lahan.
“Melalui rakor ini kita ketahui sejauh mana dampak Karhutla di Kabupaten Mura, penegakan hukum, dan pencegahan Karhutla. Kita juga harus memaksimalkan peran pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya meningkatkan upaya pengendalian Karhutla,” kata Bupati Perdie.

Bupati Mura Perdie menuturkan peningkatan pengendalian Karhutla paling utama melalui kegiatan pencegahan. Segera lakukan tindakan pemadaman saat ada terpantau titik api atau karhutla dan tidak membiarkan meluas karena upaya yang kurang terkoordinasi atau lambatnya tindakan yang dilakukan. Koordinasi dan konsolidasi menyeluruh sangat penting dalam mengendalikan Karhutla dan dampak yang ditimbulkannya.
“Peran serta masyararakat dan pemangku kepentingan terkait sangat penting. Penegakan hukum dan memberikan sanksi tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat atas terjadinya Karhutla yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem,” tegas Bupati Mura.

Kepala Pelaksana BPBD Kab. Mura Kariadi dalam laporannya menyampaikan bahwa di Murung Raya terdapat 5 Posko Terpadu Penanganan Karhutla tingkat Kabupaten akan semakin intensif dalam bekerja dalam pengendalian Karhutla di daerah ini, “Lokasi 1 Pos Induk Puruk Cahu, 1 posko Lapangan I – Manyango Km 60, 1 Posko Lapanan II – Masalo km. 30, 1 Posko Lapangan III- Kel Tumbang Lahung, 1 Posko Lapangan IV Simp Joloi km 66” Jelas Kariadi.
Lebih lanjut Ka BPBD mengatakan kepada semua pihak jangan sampai ada pembakaran lahan di Mura tanpa dikendalikan. Apabila ada kebakaran harus cepat dipadamkan, jangan sampai merambat. “Kita serius menangani masalah Karhutla sesuai dengan Intruksi Presiden dan Perda No. 1 Tahun 2020 Provinsi Kalteng.,” kata Kariadi.

Rakor Karhutla ini turut dihadiri Wakil Bupat Rejikinoor, Forkopimda Mura, Asisten 1, Pimpinan OPD, Camat Laung Tuhup, Camat Sungai Babuat, Sekcam Tanah Siang Selatan, yang mewakili Camat Murung, Danramil dan Kapolsek Murung serta beberapa kepala desa.(MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan