Category: Berita Murung Raya

MC-Murunf Raya- Peran camat sangat strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku OPD yang paling dekat dengan desa, maupun selaku OPD yang secara khusus ditugaskan oleh Pemerintah Pusat dan Permendargi untuk melaksanakan binwas penyelenggaraan pemdes/ keuangan desa.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan pembinaan dan pengawasan untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Salah satu tugas Camat adalah adalah melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Berkenaan dengan hal tersebut Camat Laung Tuhup melakukan kegiatan temu konsulatasi hukum dan perundang-undanganan dalam pengawalan APBDes bersama Kejari Murung Raya, Tripika ,Kades dan BPD se Kec Laung Tuhup, Jumat (4/8/2020).

Menurut Camat Laung Tuhup Supriadi, pengelolaan keuangan desa menjadi isu strategis dan dipandang begitu riskan serta berisiko didalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya temuan hasil pemeriksaan yang menyebutkan bahwa terdapat ketidak seimbangan antara RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dengan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), pengalokasian anggaran pada pos rekening yang salah, penata usahaan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai ketentuan, kesalahan dalam proses pembuatan RAB pada perencanaan kegiatan fisik, dan lain sebagainya.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kompetensi aparat pemerintah desa dalam memahami tata cara pengelolaan keuangan desa masih sangat minim”.

Dalam kesempatan temu konsultasi tersebut Camat menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada kejari Murung Raya yang berkenan memberikan pencerahan terkait dengan pengawalan APBDes agar bisa dilaksankan sesuai dengan amanat undang-undang yang menjadi landasannya.

Sementara kejari Mura Suyanto, SH, MH menyampaikan aparat pengawas internal dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak cukup sekedar menilai ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam bentuk kegiatan pemeriksaan, monitoring ataupun reviu, melainkan juga berperan sebagai konsultan yang memberikan masukan atau saran dalam upaya pencegahan atau peringatan dini.
“Kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan konsultansi selama ini belum dilakukan secara terarah dan terpadu dengan baik, sehingga diperlukan adanya suatu wadah layanan konsultasi berupa klinik layanan konsultasi pengelolaan keuangan desa.” jelasnya. (MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC­­_Murung Raya: Tim  Pembinaan Kecamatan Laung Tuhup mengadakan pembinaan administrasi desa yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Laung Tuhup, dihadiri oleh pihak DPMD dan INSPEKTORAT, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, TPK serta BPD se-Kecamatan Laung Tuhup. Jum’at (4/9/2020).

Pembinaan administrasi desa dilakukan agar Kepala Desa dan Perangkat Desa memahami akan pentingnya penguasaan administrasi sebagai modal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Camat Laung Tuhup, Supriadi Usup menyampaikan “ Tujuan pembinaan administrasi pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa serta mengidentifikasi dan memberikan solusi pemecahan masalah yang timbul dalam proses maupun penyelesaian administrasi desa,” Ucapnya.

Kegiatan ini sekaligus dalam rangka mengetahui pelaksanaan Administrasi Desa khususnya pembentukan produk Hukum Desa, mengetahui progres penyusunan  tentang APBDes Tahun Anggaran 2020, dan Validasi Data Kepala Desa, Perangkat Desa serta BPD.

“Dari hasil akhir pembinaan oleh Tim Pembinaan Kecamatan Laung Tuhup  ternyata masih juga ditemukan adanya buku-buku yang kurang lengkap pengisiannya walaupun secara umum sudah ada perubahan, dan menekankan agar kinerja yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.” tambah Supriadi Usup (DiskominfoSP_MC: rfa)

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya- Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Murung Raya menggelar Sosialisasi Peraturan tentang Pasar Tradisional di aula kecamatan Laung Tuhup, baru-baru ini. Sosialisasi ini melibatkan para pedagang di Muara Laung serta mendatangkan narasumber dari Disperindag Kop UKM Kabupaten Murung Raya, Dinas Ketahanan Pangan.

Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Camat Laung Tuhup Supriadi, dalam sambutannya Camat menyampaikan terimakasih kepada para narasumber yang berkenan mengadakan kegiatan sosialisasi terkait dengan keberadaan pasar tradisional yang suatu saat akan bertemu dengan pasar modern.

Sementara itu Kepala Disperindagkop UkM Kab, Mura Nyarutono Tunjan, menyampaikan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu meningkatkan SDM, para pedagang mampu menjadikan dirinya sebagai pelaku ekonomi tangguh serta mempunyai daya saing dan produktifitas yang dapat diandalkan. Tidak hanya itu dengan adanya sosialisasi ini akan mampu membawa dampak yang positif bagi penataan maupun pengolahan pasar tradisional ke depan.
“Untuk itu perlu diberdayakan dengan diciptakan kondisi lingkungan yang baik, aman dan nyaman. Dimana Pasar Tradisional merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Sehingga Pasar Tradisional harus mampu mewujudkan pasar ramah dan segar. Ramah berarti masyarakat dapat berinteraksi saling tawar menawar secara ramah. Segar berarti masyarakat yang berjualan menyediakan atau menjual bahan pokok yang segar” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pasar Tradisional sering mendapat kesan negatif, seperti kumuh, kotor dan kurang aman. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan pembinaan terhadap perkembangan pasar tradisional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Tentunya didalam pembinaan dan mengembangkan pasar tradisional perlu landasan hukum/peraturan yang memadai sebagai rambu-rambu dalam menjalankan kebijakan dan pelaksanaan operasional pasar tradisional. (MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC­­_Murung Raya: Wilayah Kabupaten Murung Raya  (Mura) menjadi salah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahkan saat ini menurut Kepala BPBD Kabupaten Murung Raya, Kariadi menyampaikan “bahwa di Kabupaten Murung Raya telah muncul titik-titik api dan menjadi daerah paling banyak yang mengalami lahan oleh warga,” Ungkapnya.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) rawan terjadi pada musim kemarau pada tahun ini, yakni terjadi pada Bulan September 2020. Memasuki musim kemarau, seluruh stake holder terkait yang dimotori oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Murung Raya melaksanakan kegiatan sosialisasi karhutla, tujuannnya ialah untuk antisipasi karhutla jelang datangnya musim kemarau 2020.

Sosialisasi terkait peraturan dan perundang undangan masalah karhutla, yang dihadiri Lurah, Kepala Desa, Brigade Masyarakat Peduli (MPA) bersama Tripika, DLH sebagai leading sektor,  nara sumber dari Kejari Mura, Polres Mura serta dari KPHP yang dilaksanakan di Kecamatan Laung Tuhup senin kemaren, Jum’at (4/9/2020).

Camat Laung Tuhup, Supriadi Usup  mengharapkan “ kepada Kapala desa dan masyarakat agar terus bekerja sama dan bersinergi dalam pengendalian karhutla serta kami juga mengimbau kepada semua pihak untuk tidak membakar hutan dan lahan. Karena kami tidak akan segan-segan untuk menindak secara hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan,” Tuturnya.

Kapala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH, Daniel Patandianan menegaskan pada tahun 2020 pemerintah mencanangkan program mencegah asap dan Mura zero Api. “Jadi, mari kita bersama-sama mewujudan program tersebut dengan kolaborasi stake holder dalam pencegahan ini,” Tegasnya. (DiskominfoSP_MC: rfa)

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Guna mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang semakin prima serta meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik lagi dimasa pandemi dan terkait penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 di Kabupaten Murung Raya (Mura).

Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Hermon didamping Asisten III Bidang Administrasi Umum Budi Susetyo dan Kadis Kominfo Bimo Santoso, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Bagian-bagian lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Kamis (03/9/2020).

Sekda tidak hanya mempertanyakan kehadiran serta keberadaan para pegawai, mengetahui pelayanan dan kinerja di sejumlah bagian tetapi juga menghimbau dan mengajak seluruh Pegawai di Setda agar tetap mengikuti protokol kesehatan dalam langkah pencegahan penyebaran Covid-19.

Menurutnya, dalam rangka sidak ini di sejumlah Bagian Setda guna memastikan bagaimana proses pelayanan bagian-bagian dan kinerjanya serta termasuk lingkungan kerjanya juga melengkapi sarana terkait dengan memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Kita harus berusaha keras untuk menjaga kondisi agar terhindar dari virus corona dan jangan sampai kita menjadi cluster baru,” ucap Sekda di sela-sela sidaknya.

Sekda meminta seluruh Bagian dapat memaksimalkan kinerja terutama memastikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien serta menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun. “Saya minta seluruh bagian memaksimalkan pelayanan secara efektif dan efesien dan menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun di luar ruangan kita hindari penggunaan handsanitezer karena mengandung zat yang kurang baik kalau dipakai terus menerus,” pinta Sekda Mura Hermon.

Berdasarkan hasil sidak, masih ditemukan sejumlah pegawai yang tidak menggunakan masker, padahal masker sangat penting untuk mencegah Covid-19 yang menular melalui droplet atau percikan pernafasan.

Selain melakukan sidak ke bagian-bagian, Sekda juga menyempatkan diri mengunjungi kantor Dinas Kominfo SP sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Kapolres mengunjungi kantor Diskominfo beberapa minggu yang lalu, kantor Diskominfo SP Mura yang sejak tanggal 10 Agustus yang lalu pindah kantor ke komplek Pemda Murung Raya tepatnya di lantai 3 Gedung B kantor Bupati Mura, jl. Letjend Soeprapto No.1 Puruk Cahu. (Diskominfo_AnrNof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional, diadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) mengikuti Rakorwasdanas tahun 2020 yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kamis (03/9/2020).

Rakorwasdanas ini dilaksanakan secara virtual melalui video conference (Vidcon) dan diikuti Pemkab Mura bertempat di aula A Kantor Bupati Murung Raya.

Hadir mengikuti Rakorwasdanas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Serampang didampingi Plt Kepala Inspektorat Mura Rudy Roy, jajaran pejabat Inspektorat serta Kabag Humas dan Protokol Mura Andri Raya.

Mendagri mengatakan, paradigma kesuksesan pengawas dengan berlomba mendapatkan temuan adalah paradigma yang salah.

“Jika para pengawas semakin sedikit menemukan temuan, baru itu bisa dikatakan pengawasan sukses,” kata Mendagri Tito dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Rakorwasdanas) Secara Nasional Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti praja, Kemendagri.

Mendagri berharap, APIP yang beranggotakan BPKP, Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota harus saling bersinergi dengan baik dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional, mengingat tantangan pengawasan saat ini berbarengan dengan pandemi Covid-19 dan penyelenggaran Pilkada Tahun 2020 di 270 daerah. (Diskominfo_AnrNof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Murung Raya Serampang didampingi Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Murung Raya Rudy Roy, hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) yang digelar hari ini secara Virtual. Kamis (03/9/2020).

Kemendagri mengundang aparat Pemerintah Daerah dalam Rakorwasdanas 2020 secara Virtual. “Mereka diundang Rakor agar menguatkan pengawasan internal untuk mencegah korupsi,” ungkap Mendagri Tito Karnavian saat membuka Rakor.

“Upaya mencegah korupsi masih menjadi fokus pengawasan yang harus dikawal oleh APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), baik Pusat maupun di Daerah,” ujar Mendagri.

APIP memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan korupsi. Pengawasan secara profesional diharapkan mempu membuat tata kelola Pemerintahan yang baik. “Kunci keberhasilan dari Pemerintahan ialah efektivitas pengawasan internal,” tutur Tito Karnavian.

Kepada seluruh Kepala Daerah agar berperan aktif untuk melakukan pencegahan korupsi dan melaporkan capaian aksi melalui aplikasi laporan (jaga.id) “Ini kami harapkan bisa berkolaborasi mencegah tindak pidana korupsi. Kita harus bergandengan tangan. Ini PR kita bersama,” ungkapnya.

Menurut Asisten I, Serampang, ada 3 (tiga) penekanan pokok terhadap fokus pengawasan, yang harus diterjemahkan bersama melalui koordinasi ke dalam teknis pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah, yaitu: 1. APIP menjadi clearance dalam menentukan apakah pengaduan masyarakat berindikasi administrasi atau pidana; 2. APIP harus mampu mencegah terjadinya pungutan liar di instansi masing-masing; dan, 3. APIP benar-benar mampu berfungsi sebagai early warning system dan berorientasi kepada pencegahan.

“Saatnya Pemkab melakukan koordinasi yang efektif antara Inspektorat Daerah dengan obyek pemeriksaan serta mauapun dengan BPK. Dengan koordinasi yang efektif, maka diharapkan tidak terjadinya tumpang tindih pengawasan, pengawasan yang bertubi-tubi dan yang terpenting tidak terjadinya kekosongan pengawasan,” ujarnya. (Diskominfo_AnrNof).

Kontributor Wartawan