Dalam kesempatan membuka rapat tersebut Ketua KPK Firli Buhari menyampaikan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan keuangan daerah, merupakan hal yang lebih baik daripada penindakan.
“Kita harus mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Saatnya kita bekerja keras memberi perlindungan masyarakat. Kalau diperlukan merubah aturan untuk mewujudkan kebaikan kita harus segera lakukan agar semua bisa dilaksankan sesuai aturan yang berlaku” Ujar Firli.
Firli beharap terkait Pengadaan barang jasa terkait pencegahan covid agar dilakukan secara baik sesuai aturan. Sampaikan bantuan sosial kepada masyarakat sesuai dengan nilainya jangan coba-coba untuk memainkan hal terkait bansos. “Pemda harus bersinergi dengan stakeholder yang lain untuk menggerakkan seluruh potensi bersama untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat di masa pandemi ini “ papar ketua KPK.
Lebih lanjut Ketua KPK meminta para Gubernur dan Bupati yang ikut pilkada agar tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk kepentingan pribadinya, jangan menerima fee dari pengadaan barang dan jasa. “ terkait perijinan para pelaku usaha jangan coba-coba untuk memungut biaya yang tidak sesuai prosedur. Yang akan berakibat dengan penindakan hukum” pinta Firli
Sementara itu kepala BPKP Kalteng, Satia menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah yang sudah memanfaatkan Simda dari BPKP, hal ini tentu sangat mendukung dalam menjawab dari hulu sampai hilir dalam pencegahan dan pengendalian korupsi.
Korwil II KPK Kalteng Assat R Suwanda mengapresiasi dan berterimakasih kepada Pemerintah Kalteng yang telah terus menerus melakukan perbaikan tata kelola pemerintah yang lebih baik secara rata-rata. Ada delapan program intervensi pencegahan Korupsi, seperti bidang perijinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapan daerah dan manajemen asset daerah “Namun masih banyak OPD yang belum memberikan data / dokumen pendukung untuk diupload kedalam Aplikasi MCP” Ungkap Assat Korwil II KPK Kalteng.
“Kami juga mengapresiasi kepatuhan terkait dengan LHKPN di Kalteng mencapai 94% dan perlu kami sampaikan saat ini Kalimantan Tengah menjadi model kebijakan satu data” Ungkap Assat.
Sementara itu, Wakil Bupati Mura Rejikinoor disela-sela mengikuti Rapat evaluasi secara virtual mengatakan bahwa Murung Raya berkomitmen untuk pencegahan korupsi “kita buktikan dengan taat aturan dan taat administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita sangat mengapresiasi terhadap kegiatan yang diadakan oleh KPK ini semoga dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, sehingga terhindar dari budaya korupsi.” Ujar Rejikinoor. (MC DiskominfoSP Mura)
]]>
