Author: ARI SATRIO BASUKI, S.IP.

Wakil Bupati Murung Raya Rejikinoor di damping Asisten II Bidang Pembangunan Ferry Hardi mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau yang biasa dikenal UU Minerba dalam zoom meeting, Jumat, 10 Julii 2020.

Tampil sebagai nara sumber Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Dr. Willy M. Yospeh, dari Kementrian ESDM Bambang Gatot A. Memang UU yang telah ditetapkan DPR itu (UU Minerba), masih perlu didiskusikan kembali agar masyarakat dapat memahami dengan baik sehingga dapat merasakan manfaat dari hadirnya Undang-undang tersebut.
Dalam kesempatan sosialisasi tersebut Willy M. Yoseph banyak mengupas tentang tahapan penyusunan/pembentukan Undang-undang di DPR termasuk lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-undang nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Poin penting serta yang menjadi polemik dalam UU minerba yang baru disahkan adalah perpanjangan izin operasi, divestasi, kewenangan pengelolaan dan perizinan, peningkatan nilai tambah (hilirisasi), pertambangan rakyat, reklamasi dan pasca tambang, dan revisi uu minerba ini juga diklaim memperkuat bumn.” Ungkap Willy yang pernah menjadi Bupati Murung Raya dua periode dan anggota DPR RI juga dua periode.

Sementara itu Bambang Gatot banyak menyampaikan terkait dengan Substansi Pokok UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah diundangkan pada 10 Juni 2020.” Jelas Bambang Gatot A, yang ikut membidani lahirnya Undang-undang Minerba ini.

Menurut Bambang Gatot terdapat empat klaster besar dalam pokok pengaturan UU Minerba, sebagai berikut: a.Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Nasional, b.Keberpihakan pada Kepentingan Nasional, c.Memberikan Kepastian Hukum dan Kemudahan dalam Berinvestasi, d.Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu pasal perubahan yang ada di dalam UU Minerba adalah soal kewenangan izin. Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Artinya, semua perizinan kembali jadi kewenangan pemerintah pusat.

Perizinan yang mungkin didelegasikan ke pemerintah daerah menyisakan izin batuan berskala kecil dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Hadir mendampingi Wabup Mura, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda, Kaban Pendapatan Daerah Agus Sumadi, Kadis PMPTSP Rahmat Tambunan, Kadis Kominfo SP Bimo Santoso, Plt. Kadis Lingkungan Hidup Rizal Samad, Kabag SDA Lily, Kabag Perekonomian Wandato. (MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya- Pelaksanaan Persidangan Sinode Umum Luar Biasa dilaksanakan secara virtual dipimpin oleh ketua Umum MS GKE Dr. Wardinand S. Lidim. Selasa, (7/7/2020).
Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil Sidang VI Majelis Sinode GKE pada tanggal 3 Juni 2020 lewat zoom – online telah memutuskan yang salah satu butir keputusannya melaksanakan Sinode Umum GKE luar biasa pada tanggal 7 Juli 2020 menggunakan zoom – online / virtual.
Sinode Umum ke XXIV GKE sesuai jadwal seharusnya akan dilaksanakan pada tanggal 8 – 12 Juli 2020 di Kuala Kurun, tetapi karena alasan pandemi covid-19 akhirnya disepakati untuk ditunda yang selanjutnya akan disampaikan dan mohon persetujuan di dalam Sinode Umum GKE luar biasa sekarang ini.

Pelaksanaan Sinode Umum Luar Biasa ini digelar karena Sinode Umum GKE yang seharusnya dilaksanakan bulan Juli 2020 di Kuala Kurun Kab. Gunung Mas ditunda sampai tahun depan.
Pelaksanaan Sinode Umum Luar Biasa ini tidak ada pelanggaran karena dalam kondisi Bencana. Oleh sebab itu
Majelis Sinode diberikan wewenang untuk melakukan langkah-langkah strategis antara lain menunda atau membatalkan Persidangan Sinode selama pemberlakuan kondisi bencana.
“Majelis Sinode dapat melakukan koordinasi dengan Majelis Resort dan Majelis Pertimbangan secara daring atau online dan atau cara lain yang memungkinkan koordinasi dapat berjalan dengan baik,” tutur Wardinand ketua Umum Majelis Sinode GKE.
“Sinode Umum GKE luar biasa ini bukanlah tempat atau wadah Majelis Sinode GKE periode 2015-2020 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pekerjaannya selama 5 tahun 2015-2020, tetapi hanya untuk menyampaikan dan memohon persetujuan terhadap beberapa pokok penting yang berkaitan dengan akibat dampak negatif covid-19.”Ujar ketum.

Menurut Wardinand agenda Sinode Umum Luar Biasa ini hanya akan membahas Usul penundaan pelaksanaan Sinode Umum XXIV GKE pada tanggal 8 – 12 Juli 2020 ke tanggal 8-12 juli 2021. Di dalam Sidang VI MS GKE pada tanggal 3 Juni 2020 yang lalu telah disepakati penundaan dan pelaksanaan Sinode Umum XXIV GKE itu akan dilaksanakan pada tanggal 8 – 12 Juli 2021.
“Juga akan diminta persetujuan usul perpanjangan masa jabatan pengurus Majelis Pertimbangan Sinode GKE, Majelis Sinode GKE, Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode GKE periode 2015 – 2020 ke Periode 2015 – 2021. Juga usulan persetujuan memandatkan BPH MS GKE untuk melakukan penyempurnaan revisi Tata Gereja GKE dengan memasukan butir pasal keabsahan pemakaian online – virtual di dalam berbagai kegiatan di GKE.” Kata Wardinan dalam paparannya.

Hadir Mingikuti Sinode Umum GKE Luarbiasa dari Kabupaten Murung Raya, Wakil Ketua Makelis Perwakilan GKE Kab. Murung Raya, Lukman Setiawan, Ketua Resort Puruk Cahu Pdt. Herry, Ketua Resort Permata intan Pdt. Herlina, Ketua Resort Seribu Riam Pdt. Laswan, Ketua Resort Tanah Siang Pdt. Salmon, Kadis Dukcapil Regita, Kadis Kominfo SP. Bimo Santoso serta seluruh Pendeta se Kawasan Murung Raya.(MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya- Kejadian karhutla merupakan peristiwa yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis lainnya.
Berkenaan hal tersebut serta menyambut musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Polres Mura memantau kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran semacam itu kerap terjadi pada musim kemarau. BPBD dan Polres Kabupaten Murung Raya (Mura) melakukan penggelaran peralatan penanganan Karhutla di wilayah Kabupaten Mura tahun 2020 di kantor BPBD Kab. Murung Raya Jl. Jend. Sudirman Puruk Cahu. Selasa (7/7/2020).

Pada kegiatan ini selain di ikuti Kapolres Mura AKBP Dharmeswara dan Kepala Pelaksana BPBD Kariadi juga di ikuti oleh pegawai BPBD Murung Raya, anggota Polres lainnya, Manggala Agni, serta personel Pemadam kebakaran.
“Kegiatan ini untuk memastikan ketersediaan peralatan pemadaman kebaran (damkar) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan pendataan. Mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Mura, kesiapan personil serta peralatan memadahi sangat diperlukan.” Ungkap Kariadi.

Berbagai peralatan yang dimiliki unsur Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni serta pemadam kebakaran pun di pamerkan pada kesempatan ini.
“Kegiatan ini untuk mengecek baik itu personel, sarana dan prasarana yang dimiliki, lalu sejauh mana kesiapannya dalam menghadapi Karhutla,”
Diharapnya, pada tahun ini upaya pencegahan Karhutla di Kabupaten Murung Raya bisa maksimal, dan bila mana terjadi kebakaran, maka dengan kesiapan yang ada dapat segera di padamkan.
Kelengkapan peralatan Karhutla mulai alat pendeteksi panas hingga alat pemadam semua telah siap digunakan, rata-rata mudah dipindahkan (portable). Seperti kantong air portabel yang mampu menampung 1.000 liter air ini sangat berguna saat musim kemarau, sebagai antisipasi kesulitan mendapat air untuk upaya pemadaman. (MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC-Murung Raya- Wakil Bupati Murung Raya mengikuti kegiatan Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang kantor Gubernur dibuka langsung oleh Ketua KPK, Firli Buhari secara Virtual di Aula Setda Kantor Bupati Murung Raya, Kamis (2/7/2020).

Dalam kesempatan membuka rapat tersebut Ketua KPK Firli Buhari menyampaikan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan keuangan daerah, merupakan hal yang lebih baik daripada penindakan.
“Kita harus mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Saatnya kita bekerja keras memberi perlindungan masyarakat. Kalau diperlukan merubah aturan untuk mewujudkan kebaikan kita harus segera lakukan agar semua bisa dilaksankan sesuai aturan yang berlaku” Ujar Firli.
Firli beharap terkait Pengadaan barang jasa terkait pencegahan covid agar dilakukan secara baik sesuai aturan. Sampaikan bantuan sosial kepada masyarakat sesuai dengan nilainya jangan coba-coba untuk memainkan hal terkait bansos. “Pemda harus bersinergi dengan stakeholder yang lain untuk menggerakkan seluruh potensi bersama untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat di masa pandemi ini “ papar ketua KPK.

Lebih lanjut Ketua KPK meminta para Gubernur dan Bupati yang ikut pilkada agar tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk kepentingan pribadinya, jangan menerima fee dari pengadaan barang dan jasa. “ terkait perijinan para pelaku usaha jangan coba-coba untuk memungut biaya yang tidak sesuai prosedur. Yang akan berakibat dengan penindakan hukum” pinta Firli
Sementara itu kepala BPKP Kalteng, Satia menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah yang sudah memanfaatkan Simda dari BPKP, hal ini tentu sangat mendukung dalam menjawab dari hulu sampai hilir dalam pencegahan dan pengendalian korupsi.
Korwil II KPK Kalteng Assat R Suwanda mengapresiasi dan berterimakasih kepada Pemerintah Kalteng yang telah terus menerus melakukan perbaikan tata kelola pemerintah yang lebih baik secara rata-rata. Ada delapan program intervensi pencegahan Korupsi, seperti bidang perijinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapan daerah dan manajemen asset daerah “Namun masih banyak OPD yang belum memberikan data / dokumen pendukung untuk diupload kedalam Aplikasi MCP” Ungkap Assat Korwil II KPK Kalteng.
“Kami juga mengapresiasi kepatuhan terkait dengan LHKPN di Kalteng mencapai 94% dan perlu kami sampaikan saat ini Kalimantan Tengah menjadi model kebijakan satu data” Ungkap Assat.

Sementara itu, Wakil Bupati Mura Rejikinoor disela-sela mengikuti Rapat evaluasi secara virtual mengatakan bahwa Murung Raya berkomitmen untuk pencegahan korupsi “kita buktikan dengan taat aturan dan taat administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita sangat mengapresiasi terhadap kegiatan yang diadakan oleh KPK ini semoga dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, sehingga terhindar dari budaya korupsi.” Ujar Rejikinoor. (MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan