Category: Berita Murung Raya

MC_Murung Raya – Menyongsong Musim kemarau dan berladang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Murung Raya (Mura) terus melakukan penguatan kapasitas SDM Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) di wilayah-wilayah Murung Raya yang rawan kebakaran. Kali ini DLH melaksanakan pembentukan dan pelatihan dasar bagi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) di GPU Tira Tangka Balang Puruk Cahu. Kamis (24/9/2020).

Plt.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mura, Rayzal Samad dalam laporannya, menyampaikan bahwa Kegiatan ini dilatarbelakangi semakin meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau dan musim berladang, yang bukan saja dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi juga mengakibatkan berbagai macam gangguan penyakit serta dapat menimbulkan terganggunya arus transportasi.

Menurut Raizal Samad, salah satu upaya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan adalah dengan membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau Brigade Dalkarhutla. Untuk Brigade Dalkarhutla ini dibentuk di setiap kecamatan dengan jumlah anggota 15 orang tiap 1 brigade sesuai dengan ketentuan yang ada. “Anggota Brigade ini direkrut melalui proses seleksi administrasi, test tertulis, seleksi fisik dan tes kesehatan yang mana seleksi ini dilakukan langsung oleh Manggala Agni Daops Muara Teweh,” jelasnya.

Pelatihan ini adalah pelatihan penyegaran kepada Brigade karena memang harus terus menerus dilakukan penyegaran dengan tujuan untuk memperlengkapi seluruhpersonil brigade agar memiliki pengetahuandan keterampilan yang memadai dan bisamelaksanakan tugas tugas pengendalian kebakaran di lapangan dan maksimaldisamping itu juga memang ada beberapa yang diganti sehingga memang harus dilatih lagi. “Pelatihan dilaksanakan sebanyak tiga tahapan mulai dari tanggal 24-30 September 2020 yang diikuti sebanyak 165 peserta,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Murung Raya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Rejikinoor menyatakan bahwa perkembangan situasi saat ini baik dari sisi tuntutan kelestarian lingkungan, maupun tuntutan dari dunia international akan pentingnya kita menjaga kualitas udara yang baik mendorong kita semua untuk saling mendukung dan bersinergi melakukan upaya penanggulangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

“Kehadiran pasukan Brigade Pengendalaian Kebakaran Hutan dan Lahan diharapkan mampu bekerja maksimal bersama sama dengan seluruh unsur baik TNI, POLRI, BPBD, Camat, Kepala Desa dan seluruh masyarakat petani peladang untuk bekerjasama berkoordinasi bersinergi melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan bersama,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya Bupati mengharapkan kepada seluruh peserta pelatihan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan agar dapat belajardengan sungguh sungguh dan memperlengkapi diri dalam pelatihan ini agar nantinya dapat menjalankan tugas pengendalian kebakaran dengan baik dan aman dengan prinsip “Kendalikan Api agar dapat memberi manfaat“.

Hadir dalam kegiatan tersebut selain Wabup dan Plt.Kepala DLH, adalah Kapolres Mura, Perwira Penghubung, Asisten II, Kepala Baplitbangda, Plt. Kabankesbangpol, Kasatpol PP, Plt Kepala DPPKAD, Para Camat. (Diskominfo_AnrNof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya (Mura) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Dilaksanakan di GPU Tira Tangka Balang, Kota Puruk Cahu. Rabu (23/9/2020).

Sebagaimana diterangkan dalam PP 12 tahun 2002 tentang perubahan PP 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS dan dijelaskan kembali melalui Peraturan Kepala BKN No.33 tahun 2011 bahwa untuk kenaikan pangkat bagi PNS yang akan naik pangkat pindah ruang/golongan.

Menurut penuturan Plt. Kepala BKPSDM Kab. Mura Lentine menyampaikan bahwa kegiatan Ujian Dinas ini berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/517/II.7/BKD tanggal 31 Agustus 2020, Perihal Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat l dan Tingkat II Tahun 2020. “ Ujian dilakukan sehari penuh dibagi dalam 3 Sesi ini diikuti oleh 90 orang peserta ujian terdiri dari Ujian Dinas Tingkat I 40 org, yg tkt II 50 org, yang berasal dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya,” jelasnya.

Menurut Lentine pembagian sesi Ujian Dinas ini dilakukan untuk membatasi berkumpulnya banyak orang sesuai dengan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Para peserta juga memproteksi diri dengan menggunakan masker dan sebelum memasuki ruangan mereka juga diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer.

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun dan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri, secara virtual lewat zoom meeting.Nampak Wabup Mura Rejikinoor berkesempatan memantau jalannya Ujian Dinas.

Wabup mengharapkan kepada seluruh peserta ujian. agar peserta berhati-hati dalam menyelesaikan soal-soal ujian yang diberikan dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan ujian mengingat ujian kali ini menggunakan metode Computer Assistment Test (CAT). Rejikinoor juga menyampaikan harapannya agar target kelulusan peserta mencapai 100%. (Diskominfo_AnrNof).

Kontributor Wartawan

MC-Murung-Raya- Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Murung Raya (Mura) bertempat di Ruang Rapat gedung A Kantor Bupati Mura, Selasa (22/09/2020).

Bupati Mura menyampaikan bahwa rakor ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian kebakaran Lahan.
“Melalui rakor ini kita ketahui sejauh mana dampak Karhutla di Kabupaten Mura, penegakan hukum, dan pencegahan Karhutla. Kita juga harus memaksimalkan peran pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya meningkatkan upaya pengendalian Karhutla,” kata Bupati Perdie.

Bupati Mura Perdie menuturkan peningkatan pengendalian Karhutla paling utama melalui kegiatan pencegahan. Segera lakukan tindakan pemadaman saat ada terpantau titik api atau karhutla dan tidak membiarkan meluas karena upaya yang kurang terkoordinasi atau lambatnya tindakan yang dilakukan. Koordinasi dan konsolidasi menyeluruh sangat penting dalam mengendalikan Karhutla dan dampak yang ditimbulkannya.
“Peran serta masyararakat dan pemangku kepentingan terkait sangat penting. Penegakan hukum dan memberikan sanksi tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat atas terjadinya Karhutla yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem,” tegas Bupati Mura.

Kepala Pelaksana BPBD Kab. Mura Kariadi dalam laporannya menyampaikan bahwa di Murung Raya terdapat 5 Posko Terpadu Penanganan Karhutla tingkat Kabupaten akan semakin intensif dalam bekerja dalam pengendalian Karhutla di daerah ini, “Lokasi 1 Pos Induk Puruk Cahu, 1 posko Lapangan I – Manyango Km 60, 1 Posko Lapanan II – Masalo km. 30, 1 Posko Lapangan III- Kel Tumbang Lahung, 1 Posko Lapangan IV Simp Joloi km 66” Jelas Kariadi.
Lebih lanjut Ka BPBD mengatakan kepada semua pihak jangan sampai ada pembakaran lahan di Mura tanpa dikendalikan. Apabila ada kebakaran harus cepat dipadamkan, jangan sampai merambat. “Kita serius menangani masalah Karhutla sesuai dengan Intruksi Presiden dan Perda No. 1 Tahun 2020 Provinsi Kalteng.,” kata Kariadi.

Rakor Karhutla ini turut dihadiri Wakil Bupat Rejikinoor, Forkopimda Mura, Asisten 1, Pimpinan OPD, Camat Laung Tuhup, Camat Sungai Babuat, Sekcam Tanah Siang Selatan, yang mewakili Camat Murung, Danramil dan Kapolsek Murung serta beberapa kepala desa.(MC DiskominfoSP Mura)

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kegiatan ini dipimpin oleh Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph. Rakor yang digelar kali ini merupakan bentuk kesiapsiagaan Pemkab Murung Raya beserta jajarannya untuk langkah pencegahan kebakaran lahan atau Karthula yang biasanya kerap terjadi menjelang musim kemarau. Selasa (22/9/2020).

Dalam Laporannya Kepala BPBD Kab. Mura Kariadi menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan rakor adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2018Tanggal 7 Maret 2018 Tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan Dan Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan, Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/274/2020 Tanggal 6 Agustus 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020.

“Pemantauan Titik Panas BMKG berdasarkan satelit Terra-Aqua-Noaa20-NSPP sejak awal bulan September 2020 hingga saat ini di wilayah Murung Raya terdapat 757 titik panas, yakni Kecamatan Tanah Siang sebanyak 196, Kecamatan Laung Tuhup sebanyak 178, Kecamatan Murung sebanyak 101, Kecamatan Barito Tuhup Raya sebanyak 75 dan Kecamatan Permata Intan sebanyak 48,” jelas Kariadi.

Sementara itu Camat Laung Tuhup (Latup) Supriadi Usup melaporkan bahwa tidak dapat disangkal bahwa saat ini ada masyarakat yang berladang dengan cara membakar sebagaimana kebiasaan yang telah dilakukan secara turun menurun. “Ketika kami melawati jalan dari Muara Laung tadi dipinggir jalan ada aktivitas masyarakat yang membakar lahan, namun luasnnya tidak sampai satu hektar dan di pantau oleh Brigade Karhutla,” ujar Usup panggilan akrab Camat Latup.

Wakapolres Kompol Wawan Hariananda mengharapkan perhatian semua pihak mengingat di Wilayah Murung Raya telah terdeteksi Hotspot lebih dari 700 titik ‘apabila terus ada peningkatan hotspot kita seakan tidak melakukan upaya pencegahan, itulah sebabnya kita harus lebih solid dalam pengendalian Karhutla di Mura. Kemudian Kasatreskrim Roni Nababan berharap agar kegiatan masyarakat yang membakar lahan untuk berladang tidak sampai berhadapan dengan hukum. Sementara Kasat Intel juga mewanti-wanti agar semua pihak mensosialisasikan Peraturan terkait dengan pengendalian kebakaran lahan kepada masyarakat.

Pihak Dewan Adat Dayak Kab. Mura yang hadir pada rapat koordinasi tersebut Sekretaris Umum DAD Kab. Mura Herianson D. Silam mengharapkan agar kasus yang menimpa salah satu warga desa Juking Pajang tidak terulang lagi “Kiranya Pemerintah dapat memberikan solusi yang bijak terkait dengan masyarakat yang akan membuka lahannya”. Hal inipun didukung oleh Bertho K. Kondrat yang juga hadir mewakili DAD Murung Raya. “Bila Pemerintah melarang masyarakat membakar lahan untuk berladang maka juga harus memberikan solusi,” tuturnya.

Di kesempatan tersebut Wakil Bupati Rejikinoor juga memberikan tanggapan bahwa berladang dengan membakar lahan sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat, yang terpenting jangan sampai berdampak yang kurang baik terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem. “Kalau sudah merusak ekosistem dan kesehatan akan berhadapan dengan hukum karena melanggar Peraturan Daerah,” ungkapnya.

Mengakhiri Rakor Bupati Perdie M. Yoseph memerintahkan kepada Kepala BPBD dan Kepala Dinas Kominfo SP agar gencar memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat lewat spanduk, media sosial, media cetak maupun online, agar masyarakat tahu dampak negatif akibat membakar lahan maupun hutan. “Melalui media sosial, online, cetak, Radio Smura, televisi, spanduk, baliho dan yang lainnya kita mulai gencar melakukannya. Kita imbau kepada semua masyarakat, agar bisa memahami dampak negatif dari kebakaran lahan itu, baik dari segi kesehatan dan ekonominya,” pungkasnya. (Diskominfo_AnrNof).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) Jl. Gatot Subroto No.01 Puruk Cahu. Dilaksanakan Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang III tahun 2020, dalam rangka penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2020, dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada DPRD Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2020. Selasa (22/9/2020).

Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang III tahun 2020 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Likon. Di kesempatan ini Bupati Mura Perdie M. Yoseph menyampaikan sambutan yang diwakili oleh Wakil Bupati Mura Rejikinoor.

Dalam sambutannya Bupati Mura menjelaskan, latar belakang pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Pomolum dibentuk berdasarkan Implikasi Yuridis Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah harus berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Daerah sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Perda Kabupaten Murung Raya nomor 11 tahun 2003 tentang pembentukan dan/atau susunan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Murung Raya nomor 17 tahun 2006. Perda tersebut dianggap tidak relevan lagi digunakan sebagai payung hukum bagi PDAM Tirta Dharma menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Murung Raya karena masih mengacu pada Undang-undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

“Dengan adanya perubahan dasar hukum mengenai Badan Usaha Milik Daerah khususnya pada PDAM tentunya Perda Kabupaten Murung Raya nomor 11 tahun 2003 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah air minum Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Murung Raya nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2003 tentang pembentukan dan/ atau susunan organisasi Perusahaan Daerah air minum Kabupaten Murung Raya perlu dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan melalui rancangan peraturan daerah Kabupaten Murung Raya tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Pomolum,” tutur Wakil Bupati Rejikinoor saat membacakan sambutan Bupati Mura.

Tujuan perubahan bentuk PDAM yang dituangkan dalam Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Pomolum ini adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Untuk itu besar harapan kami, DPRD Kabupaten Murung Raya bersama-sama dengan Pemerintah daerah melalui Perangkat daerah terkait dapat bersinergi dan aktif dalam pembahasan Raperda ini sehingga pada penetapannya nanti, Perda ini sesuai dengan Asas-asas Peraturan Perundang-undangan yang baik,” ucap Rejikinoor. (Diskominfo_AnrNof)

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya: Kunjungan kerja Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Type Madya Pabean C Pulang Pisau beserta rombongannya disambut baik oleh Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya dalam rangka audensi terkait potensi ekspor dan bea cukai di daerah.

Pertemuan audensi berlangsung di gedung A Lt. 2 Kantor Bupati Murung Raya Jl. Letjend Soeprapto No. 01 Puruk Cahu yang di hadiri oleh Sekda Murung Raya, Asisten II Bupati Murung Raya, Kadis Perindakop dan UKM, Kepala Bapenda, Kadis KominfoSP yang diwakili oleh Kabid Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik, Senin (21/09/2020).

“Kami beserta rombongan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan baiknya oleh Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya,” Ungkap Kapala KPPBC Pulang Pisau, Indra Sucahyo.

Kunjungan kerja ini merupakan yang pertama di daerah Murung Raya yang mencakup wilayah kerja bea cukai Pulang Pisau yakni ada 7 Kabupaten dan 1 Kota Madya yaitu Pulang Pisau, Kapuas, Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya.

Dengan adanya kunjungan kerja ini, tentu kami berharap dapat memberikan dukungan dalam pembangunan perekonomian Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Murung Raya melalui nilai ekspor, impor dan bea cukai. Tutupnya (MC_DiskominfoSP Murung Raya).

Kontributor Wartawan

MC_Murung Raya – Hujan deras yang mengguyur daerah hulu sungai Barito Kabupaten Murung Raya (Mura), Provinsi Kalimantan Tengah beberapa hari yang lalu mengakibatkan timbulnya genangan air di banyak lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun desa-desa di bantaran sungai Barito terendam banjir.

Genangan air mulai menggenangi pemukiman penduduk sejak minggu 13/9 pagi di desa Muara Joloi 2 Kecamatan Seribu Riam, kemudian ke hilir di kelurahan Tumbang Lahung, desa Juking Pajang, beberapa wilayah kota Puruk Cahu, Desa Sumpoi kecamatan Murung. Hujan yang turun sejak Rabu (16/9/2020) sore. Akibatnya, beberapa desa di bantara sungai Barito terendam banjir.

Ketinggian air rata-rata 30 cm hingga 1 meter. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dihimbau kepada seluruh masyarakat yang desa atau daerahnya terlanda banjir agar berhari-hati.
Sebagaimana himbauan dari kepala pelaksana BPBD Kab. Mura Kariadi, “Dihimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, khususnya yang berada di bantaran sungai barito, apalagi hujan turun sering di malam hari,” ujarnya.

“Ketinggian air tertinggi di desa Sumpoi Kecamatan Murung, sudah lebih dari satu meter,” kata Kepala BPBD Kabupaten ketika dihubungi MC.

Banjir tidak hanya menggenangi pemukiman, banjir juga menggenangi beberapa akses jalan sehingga lalu lintas tersendat. Bahkan, genangan membuat akses jalan ke desa Juking Pajang terputus dan untuk sementara jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun empat.

“Hingga saat ini petugas BPBD masih terus melakukan pemantauan, pendataan dan siap melakukan evakuasi lanjutan jika diperlukan. Bantuan logistik sudah disiapkan sewaktu-waktu diperlukan,” ujar Kariadi. (Diskominfo_AnrNof).

Kontributor Wartawan